NAMA : Muhammad Faruq Arkaan
NPM : 2217051123
KELAS : C
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
Analisis soal :
A. Artikel tersebut membahas situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk. Pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam adalah beberapa masalah yang dihadapi.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel tersebut adalah adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HAM. Selain itu, gerakan masyarakat seperti gerakan mahasiswa dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan menunjukkan adanya kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat bervariasi. Nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keberagaman, dapat memperkuat prinsip demokrasi dalam masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mengakui pentingnya nilai-nilai religius dan spiritual dalam menjalankan demokrasi. Hal ini dapat memberikan landasan moral dan etika dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi secara komprehensif untuk menentukan sejauh mana kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi politik, kebebasan berekspresi, dan hak-hak sipil, masih terdapat tantangan dalam penerapan yang konsisten dan kualitatif. Beberapa isu seperti pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan beragama, dan diskriminasi gender perlu diatasi untuk memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kehendak rakyat. Ini menunjukkan adanya penyimpangan dan kekurangan dalam representasi politik yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Sikap yang seperti itu mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta kurangnya representasi yang sejalan dengan kepentingan rakyat.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, penting untuk mendorong reformasi politik yang mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa para anggota parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan publik yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu dalam mengungkapkan ketidaksesuaian antara agenda politik dan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Terkait dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, perlu diwaspadai agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tersebut tidak menggantikan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan partisipasi publik, kebebasan berekspresi, pengambilan keputusan yang transparan, dan pengawasan yang efektif harus tetap dijunjung tinggi.
Penting untuk menciptakan sistem yang memastikan bahwa pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik tetap terikat pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan, pengawasan publik, dan keterlibatan masyarakat sipil dapat berperan penting dalam memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diakui secara internasional.