Nama : Theresia Tri Oktavia
NPM : 2217051111
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Demokrasi yang sehat dan kuat membutuhkan landasan hukum yang jelas dan kuat. Oleh karena itu, peran hukum dalam mewujudkan demokrasi yang baik dan benar menjadi sangat penting. Hukum harus dapat melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan bagi semua orang dan menjamin kepastian hukum.

Kutipan dari Albert Einstein "Pertahanan kita bukanlah senjata perang, bukan sains, dan tidak bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan." Ini menunjukkan bahwa pertahanan terbaik bagi masyarakat atau bangsa mana pun bukanlah penggunaan senjata dan kekuatan militer, melainkan penegasan dan pemeliharaan hukum dan ketertiban. Ini berarti bahwa masyarakat yang diatur oleh hukum yang adil mengarahkan pada sistem tatanan yang lebih aman dan stabil daripada masyarakat yang mengandalkan kekuatan militer atau bentuk pertahanan lainnya. Hukum dan ketertiban dengan demikian menjadi fondasi masyarakat yang paling penting.

Nama : Theresia Tri Oktavia
NPM : 2217051111
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Nama : Theresia Tri Oktavia I
NPM : 2217051111
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Nama : Theresia Tri Oktavia
NPM : 2217051111
Kelas : A

Perkembangan demokrasi di Indonesia, antara lain:
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.
Pada masa ini demokrasi sangat terbatas hanya ada 2 saja pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.

2. Perkembangan demokrasi parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi pada masa ini merupakan masa kejayaan bagi demokrasi di Indonesia. Ini disebabkan karna pada masa ini hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun sayangnya demokkrasi parlementer ini gagal. Alasannya:
- Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik.
- Lemahnya basis perekonomian pada masa ini.
- Terdapatnya perbedaan pandangan antara presiden Soekarno dan Angkatan Darat terhadap proses politik yang berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Politik di masa ini memiliki tolak ukur yang kuat antara ABRI, Soekarno, dan PKI.

4. Perkembangan Demokrasi dalam PemerintahaN Orde Baru (Orba)
Pada awalnya kekuatan seolah didistribusikan kekuatan masyarakat tetapi setelah 3 tahun dominannya peranan abri, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi dan peranan partai politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik dan publik.

5. Perkembangan Demokrasi pada masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Demokrasi yang diterapkan Negara pada era Reformasi ini adalah demokrasi Pancasila.
Terdapat karakteristik demokrasi era Reformasi ini, diantaranya:
- Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari tahun sebelumnya.
- Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai tingkat desa.
- Pola rekruitmen untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
- Mulai terciptnya hak warga negara seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

Nama : Theresia Tri Oktavia
NPM : 2217051111
Kelas : A

Salah satu contoh demokarasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Demokrasi hakikatnya mengizinkan warga Negara berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sila keempat yang berbunyi " Kerakyakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaaan dalam permusyawaratan perwakilan." ini juga merupakan cerminan dari asas demokrasi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya juga memegang teguh prinsip demokrasi.

Namun, pemilihan kepala daerah secara langsung tidak mencerminkan sifat Pancasila sila keempat. Ini dikarenakan adanya berbagai konflik yang muncul seperti munculnya hoax untuk menjatuhkan pihak lawan yang menyebabkan pemilihan ini menjadi tidak adil. Oleh karena itu, dibutuhkannya peran Pancasila sila keempat yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu ikut sertaan rakyat didalam menjalankan roda pemerintahan. Melindungi demokrasi juga melindungi sesuatu yang menyandang status minoritas, minoritas dalam hal ini adalah calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan amanat nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila.