Posts made by Muhammad Fakhri Wilova 2217051104

NAMA : M. Fakhri Wilova
NPM : 2217051104
KELAS : A

Pada jurnal tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah atau perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan. Dalam surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.

Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang dilakukan oleh partai.

Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang Pilkada agar efektif. Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi ataupun representatif.

Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu mengikutsertakan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

NAMA : Rakhmat Herlambang
NPM : 2217051104
KELAS : A

Pada jurnal tersebut yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia yang harus dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu “modus musyawarah atau perwakilan yang digerakkan oleh kebijaksanaan kerakyatan. Dalam surat kabar itu menjelaskan bahwa banyak kontradiksi dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti rendahnya partisipasi, kecurangan, dan anugerah politik.

Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang dilakukan oleh partai.

Pasal ini juga menekankan pentingnya penerapan moralitas dan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan undang-undang Pilkada agar efektif. Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan partisipasi aktif partai dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, khususnya pada Orde Keempat yang menekankan demokrasi yang dipimpin secara politik dalam tindakan refleksi ataupun representatif.

Pancasila sila keempat hadir dengan pembawaan yang merupakan perwujudan demokrasi yang dinginkan yaitu mengikutsertakan rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan.

NAMA : M. Fakhri Wilova
NPM : 2217051104
KELAS : A

Perkembangan demokrasi di Indonesia sebagai berikut :

1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
  • Demokrasi pada masa ini sangat masih terbatas.

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Merupakan masa kejayaan demokrasi di indonesia, tetapi gagal karena :
  • Dominannya politik aliran,
  • Basis sosial ekonomi yang lemah,
  • Soekarno dan angkatan darat yang tidak senang dengan proses politik yang berjalan

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
  • Pada masa ini diwarnai dengan tolak ukur pada ketiga kekuatan politik yang utama pada masa itu yaitu ABRI, Soekarno, PKI. 

4. Perkembangan Demokrasi Orde Baru (1966 - 1998)
  • Pada awalnya kekuatan seolah-olah didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, tetapi setelah 3 tahun dominannya peranan dari ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi dan peranan partai politik, serta campur tangan pemerintah dalam partai politik dan publik. 

5. Perkembangan Demokrasi Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
  • Demokrasi pada masa reformasi adalah demokrasi pancasila yang diawali dengan pengumuman presiden dan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.