Kiriman dibuat oleh Rizky Arrasyid

Nama : Rizky Arrasyid
NPM : 2217051086
Kelas : C
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Ketahanan nasional merupakan kelebihan atau kemampuan bagi suatu negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya dari berbagai ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan ketahanan nasional meliputi faktor berikut :
-Integritas
-Identitas
-Kelangsungan hidup
-Dan perjuangan mencapai tujuan nasional

Terdapat beberapa cara untuk memperkuat ketahanan nasional:
1. Geografi, memahami potensi wilayah udara, laut, dan iklim tropis sebagai ruang hidup yang strategis, serta memahami kelemahan yang ada.
2. Sumber kekayaan alam, Sumber daya alam di daratan, di udara, dan di laut, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati, harus dikelola dan dijaga dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal
3. Demografi, Pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat harus diimbangi dengan peningkatan kesehatan, harapan hidup, dan kualitas fisik agar dapat mendukung ketahanan.
4. Ideologi, Pancasila adalah ideologi yang diterima dan menjadi asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.
5. Politik, Pelaksanaan politik harus berdasarkan prinsip demokrasi, terutama dalam mekanisme dan struktur politik.
6. Ekonomi, Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan jasa harus diperhatikan agar dapat mendukung ketahanan.
7. Sosial budaya, memperkuat kemajemukan dan kebhinekaan masyarakat, karena kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan yang dapat hidup selaras dan berdampingan.
8. Pertahanan dan keamanan, negara harus dikelola dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, termasuk yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.
NAMA : Rizky Arrasyid
NPM : 2217051086
KELAS : C
PRODI : S1 Ilmu Komputer

Analisis soal :

A. Artikel tersebut menyajikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut artikel tersebut, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Namun, ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan di masa depan, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan peningkatan peran masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM.

B. Analisis mengenai demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dapat beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan adanya pengakuan terhadap pluralitas agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keberagaman budaya dan agama yang ada.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi telah ditegaskan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, terdapat beberapa masalah yang muncul, seperti korupsi, manipulasi politik, kriminalisasi terhadap aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam memastikan praktik demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan demokrasi. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen seharusnya bertindak dalam kepentingan masyarakat dan menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan akuntabel. Tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat dapat menghambat perkembangan demokrasi dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi massa dalam mendukung suatu agenda, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya pengawasan yang ketat, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap kekuasaan tersebut untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.