Nama : Aldo Pratama
NPM : 2217051144
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Artikel:
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, masih ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Menurut para pakar, rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Terkait dengan situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena, namun hingga kini kasus tersebut masih berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya. Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam hal perlindungan HAM.
Analisis Soal:
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam yang belum memadai. Pakar yang diwawancarai juga setuju bahwa tahun tersebut menunjukkan kemunduran dalam kinerja HAM, namun ada beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan ke depannya.
Analisis: Artikel ini memberikan gambaran tentang tantangan dan kekurangan dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun demikian, terdapat juga langkah reformasi yang diakui oleh Amnesty International, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran gerakan masyarakat sebagai kontrol sosial.
Hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, pemerintah dan lembaga masyarakat sipil mengambil langkah-langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Perkembangan positif ini memberikan harapan bahwa langkah-langkah tersebut dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu." Prinsip ini mencerminkan keberagaman dan toleransi dalam masyarakat Indonesia, di mana meskipun terdapat perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa, semua warga negara diakui memiliki hak dan kesetaraan dalam demokrasi.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini mencerminkan rasa saling menghormati dan kebersamaan dalam masyarakat yang majemuk secara agama dan kepercayaan. Prinsip ini juga menekankan pentingnya etika dan moral dalam berdemokrasi, di mana nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan menjadi landasan dalam mengambil keputusan politik.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. UUD NRI 1945 juga mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia.
Namun, evaluasi praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dilakukan secara hati-hati. Terdapat tantangan dan permasalahan dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Hal ini bisa termasuk adanya pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, atau penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peningkatan dalam penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi akan membantu memastikan bahwa praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan pandangan masing-masing individu. Namun, secara umum, hal tersebut dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam konteks demokrasi.
Representasi politik seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif warga negara. Ketika anggota parlemen mengabaikan atau mengabaikan kepentingan rakyat, hal ini dapat merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin mereka.
Penting bagi warga negara untuk mengawasi tindakan para anggota parlemen, memberikan masukan, dan menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan dalam proses pembuatan kebijakan.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan pengaruh mereka untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, dapat menciptakan tantangan dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi dewasa saat ini.
Penting untuk diingat bahwa dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama serta memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang tidak bertanggung jawab atau untuk tujuan yang tidak jelas dapat mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia individu atau kelompok.
Dalam demokrasi yang matang, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, dijunjung tinggi dan diimplementasikan secara konsisten. Masyarakat dan lembaga-lembaga demokratis harus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, agar kepentingan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah, lembaga-lembaga demokratis, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan atau digunakan untuk melanggar hak asasi manusia. Kritis, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak merupakan landasan penting dalam menjaga demokrasi yang inklusif, adil, dan menghormati hak asasi manusia.
