NAMA: FEBRISKY SINAMO
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Kiriman dibuat oleh Febrisky Sinamo
NAMA: FEBRISKY SINAMO
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan situasi yang cukup suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani dengan adil dan akuntabel, dan pemerintah harus berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan serta pemulihan kepada korban. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi berbasis gender juga harus diperhatikan dan dikurangi.
Hal positif yang dapat diperoleh setelah membaca artikel ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel juga menggarisbawahi beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki situasi. Namun, penting untuk terus memantau perkembangan terkini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diwujudkan secara efektif dalam praktik di Indonesia.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, tujuannya agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Apabila demokrasi diambil dari suatu adat/budaya Indonesia, maka akan ada dominasi dari pihak-pihak tertentu, terjadi penyelewengan, keributan, dan tujuan tidak akan tercapai. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga pelaksanaan demokrasi mendapatkan rahmat dari Tuhan.
Penggunaan prinsip ini sangat baik dan penting untuk menciptakan demokrasi yang adil dan jujur, karena ada rasa takut dan bergantung kepada Tuhan.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun kerangka hukum yang melindungi HAM telah ada, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah sangat kritis. Anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka dan harus memprioritaskan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan. Mereka harus mendengarkan suara rakyat, menghormati aspirasi masyarakat, dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika anggota parlemen menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu menunjukkan kurangnya integritas dan mengabaikan tanggung jawab publik yang seharusnya mereka emban. Praktik semacam itu merusak demokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan dapat menciptakan ketidakadilan serta ketidakseimbangan dalam sistem politik.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat adalah salah satu pelanggaran demokrasi yang berprinsip penegakan HAM. Relasi kuasa pihak-pihak yang berkuasa seringkali lebih kuat hingga menempatkan kepentingan politik di atas kemanusiaan, sementara pelanggaran HAM terus terjadi, dan semakin banyak korban menderita.
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menggambarkan situasi yang cukup suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, serta diskriminasi berbasis gender juga menjadi perhatian utama. Pelanggaran HAM masa lalu harus ditangani dengan adil dan akuntabel, dan pemerintah harus berkomitmen untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan serta pemulihan kepada korban. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi berbasis gender juga harus diperhatikan dan dikurangi.
Hal positif yang dapat diperoleh setelah membaca artikel ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel juga menggarisbawahi beberapa langkah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki situasi. Namun, penting untuk terus memantau perkembangan terkini dan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan diwujudkan secara efektif dalam praktik di Indonesia.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :Demokrasi memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya demokrasi adalah untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status. Demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Demokrasi ini harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, tujuannya agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Apabila demokrasi diambil dari suatu adat/budaya Indonesia, maka akan ada dominasi dari pihak-pihak tertentu, terjadi penyelewengan, keributan, dan tujuan tidak akan tercapai. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya bahwa dalam berdemokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Dalam penerapannya sesuai atau tidak bertentangan dengan norma agama-agama. Seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga pelaksanaan demokrasi mendapatkan rahmat dari Tuhan.
Penggunaan prinsip ini sangat baik dan penting untuk menciptakan demokrasi yang adil dan jujur, karena ada rasa takut dan bergantung kepada Tuhan.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM. Meskipun kerangka hukum yang melindungi HAM telah ada, masih terdapat pelanggaran yang terjadi. Beberapa contoh termasuk pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sikap saya terhadap kondisi tersebut adalah sangat kritis. Anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka dan harus memprioritaskan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan. Mereka harus mendengarkan suara rakyat, menghormati aspirasi masyarakat, dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika anggota parlemen menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu menunjukkan kurangnya integritas dan mengabaikan tanggung jawab publik yang seharusnya mereka emban. Praktik semacam itu merusak demokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan dapat menciptakan ketidakadilan serta ketidakseimbangan dalam sistem politik.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dengan tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat adalah salah satu pelanggaran demokrasi yang berprinsip penegakan HAM. Relasi kuasa pihak-pihak yang berkuasa seringkali lebih kuat hingga menempatkan kepentingan politik di atas kemanusiaan, sementara pelanggaran HAM terus terjadi, dan semakin banyak korban menderita.
NAMA: FEBRISKY SINAMO
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi. . budaya dan hankam berwawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politik dan pantangan yang harus dihindari adalah tindakan yang merespon norma moral etis nilai-nilai luhur atau tindakan anarkis yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia.
Pembinaan dan pengembangan wawasan nusantara meliputi pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk kesatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan sosial budaya akan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersatu padu secara harmonis tanpa membedakan suku, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan 1 sosial. Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung tiga unsur kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiga unsur ini menyatu secara utuh dan mengkristal dalam Pancasila dan Wasantara, serta menjadi jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi, Wawasan Nusantara mengamanatkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Tanah Air sebagai wadah dan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang harus senantiasa dilindungi, dijaga, dipelihara, dikelola, diberdayakan dan dipertahankan untuk menjamin terwujudnya cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
Wawasan nusantara ini lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu.
- Latar belakang historis wawasan nusantara: bangsa Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan dari bangsa lain
- Latar belakang sosiologis wawasan nusantara: bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan
- Latar belakang politis wawasan nusantara: perlunya wawasan nusantara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang mana cita-cita tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-2 dan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang ada dala alinea ke-4
NPM: 2215012045
KELAS: A
PRODI: S1 ARSITEKTUR
Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi. . budaya dan hankam berwawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politik dan pantangan yang harus dihindari adalah tindakan yang merespon norma moral etis nilai-nilai luhur atau tindakan anarkis yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia.
Pembinaan dan pengembangan wawasan nusantara meliputi pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk kesatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesatuan sosial budaya akan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersatu padu secara harmonis tanpa membedakan suku, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan 1 sosial. Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung tiga unsur kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiga unsur ini menyatu secara utuh dan mengkristal dalam Pancasila dan Wasantara, serta menjadi jiwa bangsa Indonesia dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi, Wawasan Nusantara mengamanatkan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Tanah Air sebagai wadah dan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang harus senantiasa dilindungi, dijaga, dipelihara, dikelola, diberdayakan dan dipertahankan untuk menjamin terwujudnya cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia.
Wawasan nusantara ini lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu.
- Latar belakang historis wawasan nusantara: bangsa Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan dari bangsa lain
- Latar belakang sosiologis wawasan nusantara: bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan
- Latar belakang politis wawasan nusantara: perlunya wawasan nusantara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang mana cita-cita tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-2 dan untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yang ada dala alinea ke-4
NAMA : FEBRISKY SINAMO
NPM : 2215012045
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012045
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NAMA : FEBRISKY SINAMO
NPM : 2215012045
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR
NPM : 2215012045
KELAS : A
PRODI : S1 ARSITEKTUR