Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077
Kelas: D
NPM: 2215011077
Kelas: D
Posts made by Sechly Firmansyah
Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077
Kelas: D
Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa sejarah konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa tahapan penting, yaitu:
1. Yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan konstitusi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945
2. Konstitusi RIS: Konstitusi ini mengatur Indonesia sebagai negara federasi.
3. Konstitusi UUDS : Konstitusi kedua Indonesia yang menggantikan Konstitusi RIS. Konstitusi ini mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan dan memperkenalkan sistem presidensial.
4. Konstitusi UUD 1945 (amandemen)
Prof. Jimly juga menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi konstitusi di Indonesia, seperti implementasi yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konstitusi, dan permasalahan hukum dan korupsi.
NPM: 2215011077
Kelas: D
Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa sejarah konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa tahapan penting, yaitu:
1. Yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan konstitusi yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945
2. Konstitusi RIS: Konstitusi ini mengatur Indonesia sebagai negara federasi.
3. Konstitusi UUDS : Konstitusi kedua Indonesia yang menggantikan Konstitusi RIS. Konstitusi ini mengatur Indonesia sebagai negara kesatuan dan memperkenalkan sistem presidensial.
4. Konstitusi UUD 1945 (amandemen)
Prof. Jimly juga menyoroti beberapa tantangan dalam implementasi konstitusi di Indonesia, seperti implementasi yang belum optimal, rendahnya pemahaman masyarakat tentang konstitusi, dan permasalahan hukum dan korupsi.
Nama: Sechly Firmansyah
NPM: 2215011077
Kelas: D
1. Dalam artikel tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah berusaha keras dalam melindungi masyarakat dari persebaran virus covid-19, berbagai upaya salah satunya adalah dengan diterapkan nya kebijakan psbb akan tetapi dalam pelaksanaan nya terdapat pelanggaran hak asasi yg dilakukan oleh oknum aparat kepada para pelanggar psbb, yg dirasa itu terlalu berlebihan oleh sebab itu perlu adanya koordinasi lebih lanjut mengenai operasional dari kebijakan yg diterapkan pemerintah sehingga tidak terjadi hal2 yg sekiranya tidak perlu terjadi. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Indonesia diamanatkan untuk menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Oleh karena itu, sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggar PSBB, perlu diberikan edukasi terkait dampak baik dari PSBB dan menghindari perlakuan intimidatif. Pembuatan kebijakan publik sebaiknya tidak terlepas dari nilai kearifan agar kebijakan tersebut dapat tercapai.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut cenderung akan mengalami ketidakstabilan dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, hak dan kewajiban warga negara, serta menentukan struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Tanpa konstitusi, maka tidak akan ada aturan yang jelas dan pasti dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan.
Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak warga negara, mengendalikan kekuasaan pemerintah, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, serta menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya konstitusi, maka pemerintah dan warga negara dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan teratur, adil, dan berkeadilan.
Namun demikian, keefektifan konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tergantung pada bagaimana konstitusi itu diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Konstitusi yang baik harus didukung oleh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah dan warga negara dalam mematuhi dan menjalankan konstitusi tersebut.
3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi adalah:
1. Masalah kemiskinan: Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Lebih dari 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih berani dan efektif untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Konflik antar kelompok: Konflik antar kelompok masih sering terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan agama, suku, dan etnis. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang tepat dan tegas untuk mencegah konflik ini terjadi dan mengatasi konflik yang sudah terjadi dengan cara yang adil dan damai.
3. Isu lingkungan: Indonesia mengalami berbagai masalah lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut. UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara.
4. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang tinggi, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah suatu keharusan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Hal ini mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan membangun kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia.
Untuk memperbaiki situasi ini, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif dalam membangun persatuan dan kesatuan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti:
-Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan.
-Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan diskriminasi
-Meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan sosial.
-Mendorong dialog antar agama, budaya, dan suku untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.
NPM: 2215011077
Kelas: D
1. Dalam artikel tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah berusaha keras dalam melindungi masyarakat dari persebaran virus covid-19, berbagai upaya salah satunya adalah dengan diterapkan nya kebijakan psbb akan tetapi dalam pelaksanaan nya terdapat pelanggaran hak asasi yg dilakukan oleh oknum aparat kepada para pelanggar psbb, yg dirasa itu terlalu berlebihan oleh sebab itu perlu adanya koordinasi lebih lanjut mengenai operasional dari kebijakan yg diterapkan pemerintah sehingga tidak terjadi hal2 yg sekiranya tidak perlu terjadi. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Indonesia diamanatkan untuk menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Oleh karena itu, sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggar PSBB, perlu diberikan edukasi terkait dampak baik dari PSBB dan menghindari perlakuan intimidatif. Pembuatan kebijakan publik sebaiknya tidak terlepas dari nilai kearifan agar kebijakan tersebut dapat tercapai.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut cenderung akan mengalami ketidakstabilan dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, hak dan kewajiban warga negara, serta menentukan struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Tanpa konstitusi, maka tidak akan ada aturan yang jelas dan pasti dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan.
Konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak warga negara, mengendalikan kekuasaan pemerintah, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara, serta menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya konstitusi, maka pemerintah dan warga negara dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan teratur, adil, dan berkeadilan.
Namun demikian, keefektifan konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tergantung pada bagaimana konstitusi itu diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Konstitusi yang baik harus didukung oleh kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari pemerintah dan warga negara dalam mematuhi dan menjalankan konstitusi tersebut.
3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi adalah:
1. Masalah kemiskinan: Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia. Lebih dari 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih berani dan efektif untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Konflik antar kelompok: Konflik antar kelompok masih sering terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan agama, suku, dan etnis. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang tepat dan tegas untuk mencegah konflik ini terjadi dan mengatasi konflik yang sudah terjadi dengan cara yang adil dan damai.
3. Isu lingkungan: Indonesia mengalami berbagai masalah lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim. Pemerintah perlu mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut. UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara.
4. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman budaya dan agama yang tinggi, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan adalah suatu keharusan. Konsep Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Hal ini mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan membangun kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia.
Untuk memperbaiki situasi ini, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif dalam membangun persatuan dan kesatuan. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan yang tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti:
-Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan.
-Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan diskriminasi
-Meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan sosial.
-Mendorong dialog antar agama, budaya, dan suku untuk memperkuat persatuan dan kesatuan.