Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B

Jurnal ini menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan mengambil studi kasus Pemilu Presiden 2019. Meskipun Indonesia telah melalui lima pemilu pasca-Reformasi, kualitas demokrasi dinilai masih belum matang secara substansial. Pilar-pilar utama demokrasi—seperti partai politik, media, birokrasi, dan masyarakat sipil—belum berfungsi secara efektif sebagai penopang demokrasi.

Pemilu 2019 menampilkan tingkat polarisasi yang tinggi antara dua kubu pendukung pasangan calon presiden. Polarisasi ini diperparah dengan penggunaan isu identitas dan agama sebagai alat politik, serta maraknya penyebaran hoaks dan kampanye hitam melalui media sosial. Hal ini menandakan bahwa demokrasi belum tumbuh dalam ruang publik yang sehat dan matang.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa Pemilu 2019 gagal menciptakan pergantian kekuasaan yang memperkuat kepercayaan masyarakat. Kerusuhan setelah pengumuman hasil pemilu serta penolakan oleh salah satu kandidat mencerminkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik secara demokratis dan menurunnya kepercayaan publik.

Partai politik juga dikritik karena lebih mementingkan strategi elektoral ketimbang penguatan ideologi dan kaderisasi. Banyak partai justru mencalonkan figur populer atau selebritas daripada memunculkan calon legislatif yang berkualitas, yang pada akhirnya melemahkan kualitas representasi politik.

Politisasi birokrasi menjadi isu serius lainnya, di mana banyak ASN menunjukkan ketidaknetralan dalam pemilu. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam dukungan politik mengancam integritas pemilu dan menandakan lemahnya reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, penulis menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi lahan subur bagi penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi, yang memperparah pembelahan sosial dan menunjukkan masih rendahnya literasi politik publik.

Sebagai kesimpulan, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang besar. Demokrasi tidak boleh hanya dilihat sebagai proses prosedural seperti pemilu, tetapi harus ditumbuhkan sebagai nilai hidup yang dijalankan melalui budaya politik kritis, lembaga yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat.

Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B

Demokrasi: Sistem yang Gaduh Tapi Penuh Harapan

Demokrasi kerap dipandang sebagai sistem pemerintahan yang gaduh karena dipenuhi oleh perdebatan dan perbedaan pendapat. Meski begitu, banyak negara tetap mempertahankannya karena sejumlah keunggulan yang dimilikinya.
1. Partisipasi Publik yang Luas
Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik melalui kebebasan berpendapat, pemilu, dan dialog publik. Ini menciptakan rasa dihargai dan didengar dalam diri warga negara.
2. Penyelesaian Konflik Secara Damai
Meski sering memunculkan perbedaan pandangan, demokrasi mendorong penyelesaian konflik secara damai, bukan melalui kekerasan seperti dalam rezim otoriter.
3. Pemerintahan yang Responsif
Karena pemimpin dipilih oleh rakyat, mereka terdorong untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat demi mendapatkan legitimasi politik.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Demokrasi melindungi kebebasan individu, seperti hak untuk berpendapat dan berkumpul, yang sering kali tidak ditemukan dalam sistem non-demokratis.

Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah kemerosotan kualitas demokrasi seperti yang terjadi di Indonesia, di mana laporan internasional menunjukkan status sebagai "demokrasi cacat". Penyebabnya antara lain adalah:
a. Masih kuatnya pola pikir feodal, yang menyebabkan warga tunduk pada tokoh tanpa berpikir kritis.
b. Partisipasi politik yang dangkal dan hanya bersifat seremonial.
c. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara karena minimnya transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, demokrasi tidak cukup ditegakkan hanya dengan prosedur politik formal. Ia membutuhkan masyarakat yang berpikir kritis, egaliter, dan bertanggung jawab. Demokrasi sejati bukan hanya soal hak suara, tetapi juga soal kualitas nalar publik dan tanggung jawab kolektif.

Nama : Irham Maulana
NPM : 2217011138
Kelas : B

irham maulana
2217011138
b

Berikut adalah analisis saya mengenai kasus tersebut:

Tanggapan terhadap isi berita dan hal positif yang dapat dipetik:
Berita ini menyoroti keprihatinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terhadap keterlibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi. Menurutnya, keikutsertaan mereka dalam aksi semacam ini merupakan bentuk eksploitasi karena mereka belum cukup memahami isu yang diperjuangkan. Hal positif yang dapat dipetik dari berita ini adalah pentingnya perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kesadaran bersama akan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat menyampaikan pendapat di ruang publik. Selain itu, pernyataan Risma menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak asasi yang sah, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

Solusi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan dalam aksi penyampaian aspirasi:
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman dan tertib antara lain:

Mengutamakan cara yang damai dengan menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.
Meningkatkan pemahaman hukum bagi peserta aksi agar mengetahui hak serta batasan dalam menyampaikan pendapat.
Tidak melibatkan anak-anak dalam demonstrasi karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu yang diperjuangkan.
Berkoordinasi dengan pihak keamanan agar aksi berjalan dengan tertib tanpa mengganggu kepentingan umum.
Menunjuk perwakilan untuk berdialog langsung dengan pihak berwenang guna menyampaikan aspirasi secara efektif tanpa perlu aksi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
Pengertian kewajiban dasar manusia dan kaitannya dengan hak:
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dijalankan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya meliputi menghormati hak orang lain, menaati hukum, menjaga ketertiban, serta berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Meskipun setiap individu memiliki hak asasi, pelaksanaannya harus seimbang dengan kewajiban yang ada. Artinya, kewajiban dasar manusia bukan untuk membatasi hak, tetapi bertujuan memastikan bahwa hak digunakan secara bertanggung jawab tanpa merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban umum.