Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Posts made by Dewi Nurhaliza
Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam video “Supremasi Hukum Bagian 1” oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa hukum harus diutamakan dan ditegakkan di atas segala hal. Supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun prinsip ini diakui, sistem peradilan di Indonesia memiliki kelemahan, seperti lambatnya proses hukum, tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan, dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat supremasi hukum, penting untuk menegakkan hukum secara dan tegas untuk setiap orang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum akan meningkat.
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Dalam video “Supremasi Hukum Bagian 1” oleh ISOLAedu Production, dijelaskan bahwa supremasi hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa hukum harus diutamakan dan ditegakkan di atas segala hal. Supremasi hukum menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum dan bahwa hukum harus melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun prinsip ini diakui, sistem peradilan di Indonesia memiliki kelemahan, seperti lambatnya proses hukum, tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan, dan minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat supremasi hukum, penting untuk menegakkan hukum secara dan tegas untuk setiap orang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum akan meningkat.
Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
NPM : 2217051057
Kelas : B
Prodi : Ilmu Komputer
Nama : Dewi Nurhaliza
NPM : 2217051057
Kelas : B
Dalam jurnal “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, membahas tentang pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi sistem demokrasi yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pancasila sila keempat menjadi dasar bagi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, kurangnya kesadaran akan dasar bernegara seringkali menyebabkan penyimpangan, seperti kecurangan dalam pemilu, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bersama, dan menciptakan perilaku KKN. Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah juga sering memicu konflik dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk melindungi demokrasi dan calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan nilai demokrasi dalam Pancasila sila keempat.
NPM : 2217051057
Kelas : B
Dalam jurnal “DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA ” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, membahas tentang pemilihan umum yang merupakan bagian dari implementasi sistem demokrasi yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. Pancasila sila keempat menjadi dasar bagi penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, kurangnya kesadaran akan dasar bernegara seringkali menyebabkan penyimpangan, seperti kecurangan dalam pemilu, lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bersama, dan menciptakan perilaku KKN. Selain itu, interpretasi yang berbeda-beda mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah juga sering memicu konflik dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum untuk melindungi demokrasi dan calon kepala daerah yang bertarung sesuai dengan nilai demokrasi dalam Pancasila sila keempat.