Inas Azzahra Alharir (2216031019) Reg A

Perkembangan IPTEK adalah contoh perkembangan yang cukup terlihat pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. IPTEK bertujuan untuk memudahkan keperluan manusia dalam menghadapi kehidupannya, akan tetapi pemakaian IPTEK dapat disalahgunakan. Untuk mengontrol atau menghentikan penyalahgunaan IPTEK, maka Pancasila sangat tepat sebagai dasar tindakan dan dasar hukum sebelum melakukan penyalahgunaan.

IPTEK harus memiliki tujuan yang berdasar pada Pancasila dan kepentingan negara, menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara akal dan kehendak. Jadi tidak hanya menemukan dan mengembangkan IPTEK, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan tujuan. Memberi pedoman bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus beradab dan bermoral. Pengembangan IPTEK bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, dan keluhuran bangsa. Kebebasan bagi ilmuan untuk mengembangkan IPTEK dan memiliki sikap terbuka untuk kritik. Dan menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan.

Inas Azzahra Alharir (2216031019) Reg A

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!

Jawaban: Etika perilaku politik di Indonesia belum sesuai karena aparat negara belum menjalankan tugasnya dengan baik, masih mendahului kepentingan pribadi, dan tidak mementingkan umum. Banyak oknum-oknum yang tidak mendapat ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya akibat lemahnya hukum.

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!

Jawaban: Etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal sekitar belum mencerminkan etika karena pengaruh globalisasi yang mempengaruhi pola perilaku yang berdampak pada tata krama dan nilai-nilai norma. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah kesadaran akan nilai-nilai pancasila dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai institusi agar kebiasaan mulai terbentuk oleh generasi ke generasi.

Inas Azzahra Alharir (2216031019) Reg A

Tujuan Umum Pancasila

Pancasila adalah pandangan hidup dan menjadi asal-usul falsafah hidup. Pancasila berupa nilai-nilai, yang menjadi tolak ukur untuk menimbang-nimbang untuk memutuskan apakah sesautu itu benar atau salah. Notonagoro membagi Pancasila ke dalam 3 kategori, yaitu: nilai materiil, nilai vital, dan nilai kerohanian.

Norma pancasila dapat ditemukan melalui hakekat isi Pancasila, yaitu:

Hakekat pertama, hakekat Tuhan yaitu berdasarkan sifat-sifat Tuhan seperti Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan lain sebagainya.
Hakekat kedua, hakekat manusia. Manusia terbagi menjadi 2 teori, yaitu: teori monodualisme dan monopluralisme. Monodualisme mengajarkan bahwa menudia terdiri atas asas yang merupakan kesatuan. Sedangkan monopluralisme adalah manusia terdiri dari banyak asas yang merupakan kesatuan.
Hakekat ketiga, hakekat satu. Berarti tidak dapat dibagi-bagi lagi.
Hakekat keempat,hakekat adil. Tidak sewenang-wenang, seimbang, atas perlakuan yang sama.
Perkembangan Media Massa di Indonesia. Media massa adalah sarana alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat. Bidang jurnalistik berperan sebagai pencari informasi, melaporkan peristiwa, dan mencari tahu kebenaran suatu berita. Karena didasari fakta, media massa juga dapat menjadi alat untuk mengungkap kejahatan-kejahatan dan membuat efek jera bagi penontonnya. Akan tetapi, pemanfaatan media massa masih belum baik dan masih digunakan sebagai kerjasama oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Inas Azzahra Alharir (2216031019) Reg A

Etika diperlukan untuk bernegara, dengan memiliki etika, kita dapat menjalankan negara dengan baik dan diwariskan kepada generasi ke generasi. Etika dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Nilai yang terkandung adalah, pertama sila ketuhanan mengandung nilai spiritualitas, kemudian sila kemanusiaan menjadikan manusia menjadi manusiawi, kemudia sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas dan rasa cinta tanah air, kemudian sila kerakyatan yaitu menghargai sesame manusia, terakhir sila keadilan adalah dimensi yang mempedulikan kesulitan orang lain.

Urgensi pancasila dalam sistem etika:
Pertama, menjadikan pancasila sebagai sistem etika berarti menjadikan Pancasila sebagai sumber moral, memberikan pedoman, dan menjadi dasar analisis berbagai kebijakan.

Inas Azzahra Alharir (2216031019) Reg A

Hubungan Antara Etika dan Moral:
Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk,sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berhubungan dengan tingkah laku dan pandangan hidup. Moral adalah ajaran atau wejangan tentang bagaimana manusia harus hidup agar dapat memanusiakan menusia. Etika adalah salah satu cabang filsafat tentang ajaran dan pandangan moral. Setiap orang memiliki moralitas sendiri da nada yang memiliki molaritas yang menyesuaikan lingkungan. Etika dan moral menunjukkan cara bersikap yang membudaya, moral dan moralitas dapat dinilai sedangkan etik dipakai untuk pengkajian suatu sistem.

Tahap Pengembangan Etika
Etika berasal dari doktrin agama yang berdasar pada keyakinan dan bersifat abstrak. Secara historis dan berkembangnya ilmu pengetahuan, etika dibagi menjadi 5 tahap, yaitu: etika teologi, asal mula etika yang berasal dari doktrin agama. Etika ontologis, perkembangan dari etika agama, munculnya pemikiran dan filsafat. Kajian filsafat memiliki 4 sub bab sistem, yaitu: descriptive ethics, prescriptive ethics, applied ethics, dan meta ethics. Positivasi etik, pedoman perilaku. Etika fungsional tertutup, peradilan etik dalam internal komunitas. Etika fungsional terbuka, bentuk peradilan yang bersifat terbuka.

Politik Hukum
Para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, kebijakan negara, keharusan untuk menentukan suatu pilihan, alat bagi pemerintah untuk menciptakan sistem, kebijakan hukum nasional, dan lain sebagainya. Politik hukum memiliki 3 ciri yang sama, yaitu: kebijakan dasar yang memuat arah kemana hukum akan dibawa, dibuat oleh penguasa, dan pembuatan hukum dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang disepakati bersama dan dituangkan dalam norma.
Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
Dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu: substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasaan cakupannya, dan dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

Jimly Asshidique mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan analogi nasi bungkus, dimana hukum sebagai bungkusnya dan nasi sebagai etikanya.
Paulus Harsono mensitir tentang dimensi ketiga ini, tentang kedudukan etika dimana etika berhubungan dnegan hukum dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban, tapi dipatuhinya hukum tapi dipatuhi bukan karena takut akan hukuman atau sanksi, melainkan karena kesadaran diri sendiri.

Letak Politik Hukum
Politik hukum terdapat pada pasal 102 UUDS 1945 yang berbunyi, “Hukum perdata dan hukum dagang , hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dan undang-undang tersendiri.”