Nama : Khusnul Khotimah
NPM : 2217011094
Kelas : B
konsolidasi demokrasi dalam konteks Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Meskipun pemilu menjadi mekanisme demokratis utama untuk suksesi kepemimpinan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Pilpres 2019 menunjukkan belum terbangunnya demokrasi yang substansial karena lemahnya pilar-pilar demokrasi, seperti partai politik, birokrasi netral, dan kepercayaan publik. Persoalan seperti politisasi identitas agama, polarisasi sosial, hoaks, dan ujaran kebencian mencerminkan kemunduran kualitas demokrasi. Selain itu, politisasi birokrasi dan lemahnya pelembagaan partai politik menambah kompleksitas. Penulis menekankan pentingnya memperkuat demokrasi substantif yang ditopang oleh partisipasi masyarakat yang berkualitas, kompetisi yang adil, kebebasan sipil, dan akuntabilitas pemerintah. Konsolidasi demokrasi yang berhasil membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan—termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah, media, dan masyarakat sipil—untuk menciptakan pemilu yang damai dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
NPM : 2217011094
Kelas : B
konsolidasi demokrasi dalam konteks Pemilu Presiden 2019 di Indonesia. Meskipun pemilu menjadi mekanisme demokratis utama untuk suksesi kepemimpinan, pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Pilpres 2019 menunjukkan belum terbangunnya demokrasi yang substansial karena lemahnya pilar-pilar demokrasi, seperti partai politik, birokrasi netral, dan kepercayaan publik. Persoalan seperti politisasi identitas agama, polarisasi sosial, hoaks, dan ujaran kebencian mencerminkan kemunduran kualitas demokrasi. Selain itu, politisasi birokrasi dan lemahnya pelembagaan partai politik menambah kompleksitas. Penulis menekankan pentingnya memperkuat demokrasi substantif yang ditopang oleh partisipasi masyarakat yang berkualitas, kompetisi yang adil, kebebasan sipil, dan akuntabilitas pemerintah. Konsolidasi demokrasi yang berhasil membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan—termasuk KPU, Bawaslu, pemerintah, media, dan masyarakat sipil—untuk menciptakan pemilu yang damai dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.