Nama : Weni Indriyani
NPM : 2217011124
Kelas : B

Video ini membahas berbagai versi UUD 1945, termasuk perubahan dari versi 18 Agustus 1945 ke versi yang diperkenalkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Salah satu perbedaannya adalah adanya penjelasan UUD 1945 dalam versi 1959, yang sebelumnya tidak ada dalam versi awal. Setelah Reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen yang bersifat adendum, sehingga memicu perdebatan mengenai status hukumnya. Masalah utama yang dibahas adalah kebingungan masyarakat dan ulama tentang apakah amandemen menghapus atau hanya mengubah penjelasan UUD 1945. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan kesalahpahaman tentang dasar hukum negara. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah meningkatkan pemahaman tentang sejarah dan perubahan UUD 1945 melalui pendidikan yang lebih komprehensif, terutama di perguruan tinggi. Pemerintah dan akademisi juga perlu menyusun buku pedoman resmi agar masyarakat memahami UUD 1945 pasca-amandemen. Selain itu, MPR harus aktif mensosialisasikan bahwa amandemen hanya menyesuaikan isi UUD 1945 tanpa menggantikan naskah aslinya. Langkah-langkah ini akan membantu masyarakat memahami konstitusi dengan lebih baik dan mencegah kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perpecahan.

Nama : Weni Indriyani
NPM : 2217011124
Kelas : B

Weni Indriyani
2217011124

1. Bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia? Mengapa hal ini terjadi?
Jawab:
Saat ini, Indonesia menghadapi banyak tantangan akibat globalisasi, seperti perubahan cara berpikir masyarakat, melemahnya nilai-nilai Pancasila, dan meningkatnya sikap mementingkan diri sendiri. Masuknya budaya asing yang tidak disaring dengan baik bisa mengubah kebiasaan dan nilai-nilai kita. Misalnya, pendidikan agama yang kurang kuat membuat orang lebih mudah bersikap fanatik atau sebaliknya menjadi kurang peduli terhadap agamanya. Selain itu, banyak anak muda yang kehilangan rasa hormat terhadap sesama, sehingga sering terjadi kekerasan atau perundungan.

Jika masalah ini terus dibiarkan, persatuan bangsa bisa terancam. Ketimpangan ekonomi yang semakin besar juga bisa membuat masyarakat merasa tidak diperlakukan adil, sehingga bisa memicu konflik. Selain itu, ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih mementingkan kepentingan daerah atau kelompoknya sendiri dibanding persatuan Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa cinta terhadap tanah air dan kurangnya kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan pemisah.

2. Apa yang perlu dilakukan agar kebudayaan Indonesia sebagai pemersatu dibalik keberagaman dan pluralnya bangsa Indonesia?
Jawab:
Agar budaya Indonesia tetap menjadi pemersatu, kita harus kembali menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan di sekolah dan keluarga harus lebih menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghormati perbedaan. Selain itu, melestarikan budaya lokal juga penting agar kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Misalnya, dengan lebih sering menggunakan bahasa daerah, mengenalkan seni dan tradisi kepada generasi muda, serta bangga memakai produk dalam negeri.

Pemerintah juga perlu memastikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, agar tidak ada kelompok yang merasa tertinggal dan akhirnya memicu perpecahan. Selain itu, media sosial dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang persatuan. Jika masyarakat bisa memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan, Indonesia akan tetap bersatu dan mampu menghadapi tantangan globalisasi dengan lebih baik.

Nama : Weni Indriyani
NPM : 2217011124

Jurnal ini menjelaskan tentang integrasi nasional sebagai cara untuk menyatukan berbagai kelompok di Indonesia yang memiliki perbedaan budaya, suku, agama, dan kepentingan. Penulis menjelaskan bahwa integrasi nasional bertujuan untuk membentuk rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, sehingga masyarakat tidak hanya terikat pada identitas kelompoknya sendiri. Namun, tantangan terbesar dalam mencapai integrasi ini adalah munculnya etnosentrisme, yaitu sikap yang menganggap budaya atau kelompok sendiri lebih unggul daripada yang lain. Kebijakan otonomi daerah, meskipun bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi daerah dalam mengatur dirinya sendiri, justru sering kali memperkuat identitas kesukuan dan mengurangi rasa persatuan.

Untuk mengatasi hal ini, penulis menekankan pentingnya strategi kebudayaan nasional yang dapat memperkuat rasa kebersamaan dan nasionalisme di tengah keberagaman. Salah satu caranya adalah dengan menanamkan pemahaman bahwa keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa, bukan alasan untuk berkonflik. Dengan kesadaran tersebut, masyarakat dapat mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan kelompok, sehingga konflik berbasis etnis, agama, dan politik bisa diminimalisir. Kesimpulannya, integrasi nasional sangat penting untuk menjaga persatuan Indonesia agar tetap kuat dan harmonis.

Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain, mencakup nilai-nilai, simbol, dan tradisi yang mempersatukan masyarakat. Unsur identitas nasional meliputi suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa, serta terbagi menjadi identitas fundamental (Pancasila dan UUD 1945), identitas instrumental (hukum dan kebijakan), dan identitas alamiah (geografis dan demografis). Sementara itu, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai elemen masyarakat yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Faktor pendorong integrasi meliputi sejarah, cinta tanah air, rela berkorban, konsensus nasional, dan keinginan bersatu, sedangkan penghambatnya mencakup heterogenitas, ketimpangan sosial, etnosentrisme, dan pengaruh luar. Bentuk integrasi nasional dapat terjadi melalui asimilasi dan akulturasi. Menurut Myron Weiner, integrasi dapat dilihat sebagai proses, hasil, keseimbangan, adaptasi, dan stabilitas yang menciptakan kesatuan sosial dan politik dalam suatu bangsa.