Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
NPM : 2217011176
Kelas : B
Posts made by Maulida Aprilia 2217011176
Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
1.Tanggapan mengenai isi berita dan hal positif yang bisa diambil, yaitu isi berita ini menunjukkan bahwa terdapat 123 mahasiswa yang dilaporkan positif Covid-19 setelah mengikuti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi peringatan penting bahwa penyampaian aspirasi publik harus tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, terutama dalam kondisi pandemi.
Hal positif yang bisa diambil adalah meningkatnya kesadaran bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan tetap memiliki semangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini membuktikan bahwa partisipasi generasi muda dalam demokrasi masih aktif, hanya perlu diarahkan pada cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab.
2.Pendapat tentang cara mengemukakan pendapat di tempat umum dan cara menyalurkan aspirasi secara lebih baik di tengah pandemi, yaitu mengemukakan pendapat di ruang publik merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun, ketika demonstrasi berujung pada perusakan fasilitas umum, maka hal tersebut melanggar batas hak karena merugikan orang lain dan negara.
Solusi yang lebih baik di tengah pandemi, antara lain:
•Gunakan media digital atau sosial media sebagai wadah kampanye dan penyampaian aspirasi.
•Buat petisi online atau forum diskusi daring yang melibatkan akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan.
•Lakukan audiensi virtual atau terbatas dengan perwakilan pemerintah. Dengan cara ini, aspirasi tetap tersampaikan tanpa membahayakan keselamatan publik.
3.Solusi terhadap benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, yaitu
konflik ini bisa diredam dengan prinsip “win-win solution” dan musyawarah.
Solusi:
•Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang adil, tidak berat sebelah.
•Kebijakan ketenagakerjaan harus disusun berdasarkan hasil dialog tripartit: pengusaha, buruh, dan pemerintah.
•Transparansi dalam merumuskan aturan dan perlindungan hak buruh tanpa mematikan produktivitas usaha.
•Peningkatan skill dan jaminan sosial bagi buruh agar daya saing tetap terjaga, sementara pengusaha tetap memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja.
4.Hal yang perlu diperbaiki untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, yaitu :
•Pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang.
•Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
•Partisipasi publik harus difasilitasi dan didengar melalui kanal formal (seperti forum warga, uji publik, dan konsultasi).
•Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih agar kepercayaan terhadap negara tetap terjaga.
Dengan prinsip ini, masyarakat dan negara dapat hidup berdampingan dalam suasana saling menghargai dan mendukung.
NPM : 2217011176
Kelas : B
1.Tanggapan mengenai isi berita dan hal positif yang bisa diambil, yaitu isi berita ini menunjukkan bahwa terdapat 123 mahasiswa yang dilaporkan positif Covid-19 setelah mengikuti demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi peringatan penting bahwa penyampaian aspirasi publik harus tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, terutama dalam kondisi pandemi.
Hal positif yang bisa diambil adalah meningkatnya kesadaran bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan tetap memiliki semangat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini membuktikan bahwa partisipasi generasi muda dalam demokrasi masih aktif, hanya perlu diarahkan pada cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab.
2.Pendapat tentang cara mengemukakan pendapat di tempat umum dan cara menyalurkan aspirasi secara lebih baik di tengah pandemi, yaitu mengemukakan pendapat di ruang publik merupakan hak asasi setiap warga negara. Namun, ketika demonstrasi berujung pada perusakan fasilitas umum, maka hal tersebut melanggar batas hak karena merugikan orang lain dan negara.
Solusi yang lebih baik di tengah pandemi, antara lain:
•Gunakan media digital atau sosial media sebagai wadah kampanye dan penyampaian aspirasi.
•Buat petisi online atau forum diskusi daring yang melibatkan akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan.
•Lakukan audiensi virtual atau terbatas dengan perwakilan pemerintah. Dengan cara ini, aspirasi tetap tersampaikan tanpa membahayakan keselamatan publik.
3.Solusi terhadap benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh, yaitu
konflik ini bisa diredam dengan prinsip “win-win solution” dan musyawarah.
Solusi:
•Pemerintah harus hadir sebagai mediator yang adil, tidak berat sebelah.
•Kebijakan ketenagakerjaan harus disusun berdasarkan hasil dialog tripartit: pengusaha, buruh, dan pemerintah.
•Transparansi dalam merumuskan aturan dan perlindungan hak buruh tanpa mematikan produktivitas usaha.
•Peningkatan skill dan jaminan sosial bagi buruh agar daya saing tetap terjaga, sementara pengusaha tetap memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan tenaga kerja.
4.Hal yang perlu diperbaiki untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara, yaitu :
•Pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang.
•Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.
•Partisipasi publik harus difasilitasi dan didengar melalui kanal formal (seperti forum warga, uji publik, dan konsultasi).
•Penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih agar kepercayaan terhadap negara tetap terjaga.
Dengan prinsip ini, masyarakat dan negara dapat hidup berdampingan dalam suasana saling menghargai dan mendukung.
Nama : Maulida Aprilia
NPM : 2217011176
Kelas : B
1.Tanggapan dan hal positif dari isi berita, yaitu berita ini menyoroti keprihatinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma), terkait pelibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law. Risma menegaskan bahwa anak-anak belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu tersebut, sehingga melibatkan mereka bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak.
Hal positifnya yaitu :
•Menjunjung tinggi perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak.
•Mendorong penyampaian aspirasi yang damai dan tanpa kekerasan.
•Mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih bertanggung jawab dalam mengawasi anak-anak mereka.
2.Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi di depan umum, yaitu koordinasi dengan aparat keamanan, pastikan demo dilakukan dengan izin dan pengawalan pihak berwenang.
Edukasi peserta, beri pemahaman tentang tujuan, batasan, dan cara menyampaikan aspirasi secara damai.
Jangan libatkan anak-anak: Fokus pada peserta yang sudah dewasa dan paham isu yang disampaikan.
Gunakan media alternatif, selain demonstrasi fisik, gunakan media sosial, petisi online, atau diskusi publik untuk menyuarakan pendapat.
Jaga ketertiban dan fasilitas umum, jangan sampai menyampaikan pendapat justru merugikan orang lain.
3.Kewajiban dasar manusia dan kaitannya dengan hak:
Kewajiban dasar manusia adalah hal-hal mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keteraturan dan keberlangsungan hidup bersama, contohnya:
Taat hukum, menghargai hak orang lain, menjaga lingkungan, ikut serta dalam membela negara, menjunjung nilai moral dan etika.
Kewajibaban membatasi hak dalam batas tertentu. Hak seseorang bisa dibatasi jika pelaksanaannya mengganggu hak orang lain atau ketertiban umum. Misalnya, hak menyampaikan pendapat tetap harus dijalankan dengan menghormati hukum dan tidak merugikan orang lain. Maka, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.
NPM : 2217011176
Kelas : B
1.Tanggapan dan hal positif dari isi berita, yaitu berita ini menyoroti keprihatinan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma), terkait pelibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law. Risma menegaskan bahwa anak-anak belum memiliki pemahaman yang cukup tentang isu tersebut, sehingga melibatkan mereka bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak.
Hal positifnya yaitu :
•Menjunjung tinggi perlindungan anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak.
•Mendorong penyampaian aspirasi yang damai dan tanpa kekerasan.
•Mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih bertanggung jawab dalam mengawasi anak-anak mereka.
2.Solusi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat menyampaikan aspirasi di depan umum, yaitu koordinasi dengan aparat keamanan, pastikan demo dilakukan dengan izin dan pengawalan pihak berwenang.
Edukasi peserta, beri pemahaman tentang tujuan, batasan, dan cara menyampaikan aspirasi secara damai.
Jangan libatkan anak-anak: Fokus pada peserta yang sudah dewasa dan paham isu yang disampaikan.
Gunakan media alternatif, selain demonstrasi fisik, gunakan media sosial, petisi online, atau diskusi publik untuk menyuarakan pendapat.
Jaga ketertiban dan fasilitas umum, jangan sampai menyampaikan pendapat justru merugikan orang lain.
3.Kewajiban dasar manusia dan kaitannya dengan hak:
Kewajiban dasar manusia adalah hal-hal mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga keteraturan dan keberlangsungan hidup bersama, contohnya:
Taat hukum, menghargai hak orang lain, menjaga lingkungan, ikut serta dalam membela negara, menjunjung nilai moral dan etika.
Kewajibaban membatasi hak dalam batas tertentu. Hak seseorang bisa dibatasi jika pelaksanaannya mengganggu hak orang lain atau ketertiban umum. Misalnya, hak menyampaikan pendapat tetap harus dijalankan dengan menghormati hukum dan tidak merugikan orang lain. Maka, hak dan kewajiban harus berjalan seimbang.