Nama: Nandia Devina Dwi Hendri

NPM: 2217011171

Kelas: Kimia B

Jurnal ini mengkaji tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilu Presiden 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilu telah menjadi agenda rutin dalam demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, pelaksanaannya masih belum mencerminkan demokrasi yang substantif. Pemilu dinilai masih sebatas prosedural, belum mampu menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan memperkuat kepercayaan publik.

Siti Zuhro mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menghambat pendalaman demokrasi. Pertama, polarisasi sosial akibat politisasi identitas dan agama menjadi sangat tajam, menciptakan konflik sosial seperti yang terlihat pada kerusuhan 22 Mei 2019 setelah pengumuman hasil pilpres oleh KPU. Kedua, partai politik gagal menjalankan fungsi kaderisasi dan lebih memilih figur-figur populer, termasuk artis, sebagai caleg, demi kepentingan elektoral sesaat. Hal ini memperlemah fungsi partai sebagai penghubung antara rakyat dan kekuasaan. Ketiga, birokrasi tidak netral. Banyak aparatur negara ikut terlibat secara terbuka mendukung pasangan calon tertentu, bahkan digunakan sebagai alat politik. Ini menunjukkan lemahnya reformasi birokrasi dan membahayakan legitimasi hasil pemilu. Keempat, peran media sosial yang marak dengan hoaks dan ujaran kebencian turut memperkeruh suasana, memperlemah nilai-nilai toleransi dan kebinekaan yang menjadi fondasi negara.

Selain itu, penulis juga mengkritik lemahnya pengawasan internal dalam partai politik dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Pilpres 2019, meskipun berhasil secara administratif, belum menjamin kualitas hasil dan penerimaan publik secara menyeluruh, karena munculnya sengketa dan klaim kemenangan dari kedua kubu. Dalam penutupnya, penulis menekankan pentingnya peran semua stakeholder partai politik, penyelenggara pemilu, birokrasi, media, civil society, dan masyarakat luas untuk secara profesional dan bertanggung jawab memperkuat demokrasi substantif. Demokrasi yang berkualitas hanya akan terwujud apabila dibangun atas dasar kepercayaan publik, kompetisi yang sehat, dan keterlibatan masyarakat yang bermakna.

Nama: Nandia Devina Dwi Hendri

NPM: 2217011171

Kelas: B

Dari video tersebut terdapat penjelasan mengenai perkembangan konstitusi berlaku di Indonesia oleh Prof Jimly Asshiddique

Terdapat perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 Agustus dengan UUD 1945 yang berlaku sekarang. Harus dipahami bahwa kita sudah menjadi 4 republik yaitu

1. Proklamasi 17 agustus 1945 dengan konstitusi yang disahkan 18 agustus 1945

2. Konstitusi RIS 

3. Negara Kesatuan dengan UUD sementara 1950.

4. UUD 1945 yang kembali diberlakukan dengan perubahan.

Waktu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak terdapat penjelasan, tetapi setelah disahkan kembali dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 terdapat penjelasan yang diletakkan di lampiran sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari naskah UUD 1945 yang diberlakukan kembali. 15 Februari 1946 diumumkan diberita republik namanya penjelasan tentang UUD 1945. Penjelasan itu dijelaskan dalam dokumen terpisah yang kemudian dilengketkan dalam satu kesatuan tidak terpisah oleh kapres tahun 1959.  

Di dalam kapres 1950 menimbang terakhir jelas disebutkan bahwa piagram jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsitusi ini. Sangat berbeda antara dokumen yang disahkan 18 Agustus dan dokumen yang diberlakukan kembali tahun 1959. Sesudah masa reformasi, yang dijadikan pegangan adalah naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran yaitu perubahan 1,2,3,dan 4. Status perubahan 1,2,3 dan 4 adalah lampiran sesuai dengan kesepakatan 1999 bahwa mengadakan perubahan dengan metode adendum. Pada aturan tambahan pasal 2 dikatakan dengan ditetapkan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Maka, banyak orang yang menafsirkan berarti naskah UUD itu tidak ada lagi penjelasan. Padahal disepakati bahwa metode yang dipakai bukan metode seperti perubahan konstitusi ala perancis tetapi perubahan konstitusi seperti amerika yaitu adendum. Maka, naskah aslinya masih 5 Juli 1959 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 

Kesepakatan kedua, yang disepakati pada 1999 adalah materi yang terkandung dalam penjelasan UUD 1945 dimasukkan menjadi pasal-pasal dalam UUD. Sebagian besar dari materi penjelasan sudah dimasukkan dalam pasal-pasal sehingga menjadi sumber masalah yang dianggap sebagai penghianatan mengubah menjadi konsistusi UUD 2002. Meskipun materi sudah dimasukkan dalam pasal-pasal tetapi fisik naskah masih ada. Sehingga dalam rangka memahami UUD penjelasan yang ada di naskah orisinal bisa dibaca untuk memahami history nya. jadi, UUD 5 Juli 1959 ditambah 4 dokumen baru yaitu perubahan 1,2,3, dan 4. Untuk memudahkan sosialisasi membaca MPR membuat naskah menjadi satu kesatuan menggunakan udnut bintang 1,2,3, dan 4. Bintang 1 menunjukan hasil perubahan pertama dan seterusnya. Dokumen resmi masih 5 dokumen yaitu naskah 5 Juli ditambah lampiran 1,2,3, dan 4.