Nama: Nandia Devina Dwi Hendri
NPM: 2217011171
Kelas: Kimia B
Jurnal ini mengkaji secara mendalam bagaimana praktik demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan demokrasi prosedural melalui pemilihan langsung, pelaksanaannya masih jauh dari semangat demokrasi Pancasila yang menekankan nilai musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan.
Dalam konteks pemilu daerah, berbagai persoalan ditemukan, mulai dari praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga dominasi partai politik yang kerap mengabaikan proses demokratis internal. Penunjukan calon kepala daerah oleh elite partai secara sepihak tanpa proses seleksi yang transparan menunjukkan lemahnya demokrasi di tingkat partai. Di sisi lain, calon independen mengalami hambatan besar karena persyaratan dukungan yang berat, yang berpotensi menyingkirkan hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara adil.
Penulis juga mengkritisi penggunaan media sosial dalam kampanye yang sering dimanfaatkan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena ini menjauhkan pemilu dari semangat persatuan dan musyawarah, bahkan menimbulkan konflik sosial yang mengancam keutuhan demokrasi lokal. Sebagai negara hukum, Indonesia semestinya menjalankan pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya reformasi sistem pemilu, penguatan regulasi terhadap partai politik, serta penyadaran politik bagi masyarakat agar nilai-nilai sila keempat benar-benar menjadi ruh dalam setiap proses demokrasi.
NPM: 2217011171
Kelas: Kimia B
Jurnal ini mengkaji secara mendalam bagaimana praktik demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah menjalankan demokrasi prosedural melalui pemilihan langsung, pelaksanaannya masih jauh dari semangat demokrasi Pancasila yang menekankan nilai musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan.
Dalam konteks pemilu daerah, berbagai persoalan ditemukan, mulai dari praktik politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga dominasi partai politik yang kerap mengabaikan proses demokratis internal. Penunjukan calon kepala daerah oleh elite partai secara sepihak tanpa proses seleksi yang transparan menunjukkan lemahnya demokrasi di tingkat partai. Di sisi lain, calon independen mengalami hambatan besar karena persyaratan dukungan yang berat, yang berpotensi menyingkirkan hak politik warga negara untuk berpartisipasi secara adil.
Penulis juga mengkritisi penggunaan media sosial dalam kampanye yang sering dimanfaatkan untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena ini menjauhkan pemilu dari semangat persatuan dan musyawarah, bahkan menimbulkan konflik sosial yang mengancam keutuhan demokrasi lokal. Sebagai negara hukum, Indonesia semestinya menjalankan pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan perlunya reformasi sistem pemilu, penguatan regulasi terhadap partai politik, serta penyadaran politik bagi masyarakat agar nilai-nilai sila keempat benar-benar menjadi ruh dalam setiap proses demokrasi.