Arif Fikri Ardiansyah
2217011099
Kelas B

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan Pemilu Presiden 2019. Zuhro menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan instrumen demokrasi, pelaksanaannya pada tahun 2019 menunjukkan tantangan serius dalam konsolidasi demokrasi, termasuk kegagalan dalam membangun kepercayaan publik dan menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik.

Zuhro membedakan antara demokrasi prosedural—yang menekankan pada aspek formal seperti partisipasi pemilih dan kompetisi kandidat—dengan demokrasi substansial yang menekankan kualitas partisipasi, kesetaraan politik, dan akuntabilitas pemerintah. Ia menilai bahwa demokrasi Indonesia masih dominan pada aspek prosedural, belum mencapai pendalaman demokrasi yang substansial.
Zuhro mengkritik keterlibatan birokrasi dalam politik praktis selama pemilu. Ia mencatat bahwa birokrasi sering kali tidak netral dan digunakan untuk mendukung kandidat tertentu, yang mencerminkan lemahnya profesionalisme dan independensi birokrasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU, terjadi kerusuhan pada 22 Mei 2019, yang menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Zuhro menilai bahwa kejadian ini mencerminkan kegagalan dalam membangun kepercayaan publik dan konsolidasi demokrasi. ​

Arif Fikri Ardiansyah
2217011099
Kelas B

Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan banyak negara mempertahankannya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Meskipun demokrasi sering dianggap gaduh karena memberi ruang bagi rakyat untuk bersuara, kegaduhan tersebut seharusnya menghasilkan kemajuan bangsa. Demokrasi tetap dipertahankan karena memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan konflik secara damai melalui pemilu dan dialog. Namun, saat ini terjadi penurunan angka demokrasi akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berkurangnya keanggotaan partai politik, dan regulasi yang tidak transparan. Pemerintah perlu memperbaiki kondisi ini untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia.

Arif Fikri Ardiansyah
2217011099
Kelas B

1. Tanggapan terhadap berita dan hal positif yang bisa diambil

Saya setuju dengan pernyataan Bu Risma. Anak-anak tidak seharusnya ikut dalam demo karena mereka belum paham situasi dan bisa berbahaya bagi mereka. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga keselamatan anak serta menyampaikan pendapat dengan cara yang aman dan bertanggung jawab.

2. Pendapat tentang demonstran yang merusak fasilitas umum dan cara menyampaikan aspirasi saat pandemi:

Mengemukakan pendapat memang hak setiap orang, tapi harus dilakukan tanpa merusak fasilitas umum. Merusak justru merugikan orang banyak. Di masa pandemi, lebih baik menyampaikan pendapat melalui cara lain, seperti diskusi online, media sosial, petisi, atau dialog langsung dengan pemerintah agar tetap aman dan tidak menyebarkan virus.

3. Solusi atas benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh:

Pengusaha dan buruh harus sama-sama memahami hak dan kewajibannya. Pemerintah perlu jadi penengah agar aturan kerja adil untuk semua. Solusinya bisa lewat dialog rutin, aturan yang jelas, dan perlindungan yang seimbang bagi buruh serta kelangsungan usaha bagi pengusaha.

Arif Fikri Ardiansyah
2217011099
Kelas B
1. Tanggapan terhadap Isi Berita dan Hal Positif yang Bisa Diambil
Tanggapan: Isi berita tersebut menunjukkan kepedulian Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terhadap keselamatan dan perlindungan anak-anak, khususnya dalam konteks aksi demonstrasi. Ia menolak keras keterlibatan anak-anak karena mereka belum cukup matang secara mental untuk memahami situasi dan rentan menjadi korban dalam kericuhan.

Hal positif yang bisa diambil:
•Pentingnya perlindungan anak dari situasi berbahaya.
•Kesadaran akan hak anak yang dilindungi oleh hukum, seperti UU Perlindungan Anak.

2. Solusi untuk Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Menyampaikan Aspirasi?
•Edukasi masyarakat mengenai hak menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi, namun harus dilakukan secara damai.

•Melibatkan pihak keamanan dan mediasi, seperti polisi dan petugas keamanan sipil, untuk menjaga ketertiban tanpa kekerasan.
•Membatasi peserta aksi hanya untuk mereka yang cukup usia dan memahami tujuan demonstrasi.
•Menyediakan saluran alternatif penyampaian aspirasi, seperti forum diskusi, petisi online, atau audiensi resmi

3. Kewajiban Dasar Manusia dan Hubungannya dengan Hak

Menjaga ketertiban dan keamanan

Menghormati hak orang lain

Mematuhi hukum dan peraturan

Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

Bertanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat, dan negara

Arif Fikri Ardiansyah
2217011099
Kelas B
Identitas nasional Indonesia mencakup ciri khas bangsa seperti Bahasa Indonesia, budaya daerah, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta lambang negara Garuda Pancasila yang membedakan Indonesia dari bangsa lain.

Integrasi nasional di Indonesia adalah upaya menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam satu kesatuan bangsa yang utuh, demi menciptakan persatuan di tengah keberagaman.

Faktor seperti pengaruh global budaya asing, keberagaman etnis dan agama, serta potensi konflik sosial dapat memengaruhi keberlangsungan identitas dan integrasi nasional Indonesia.