NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM : 2215061095
KELAS: PSTI C

Analisis Jurnal :
Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-kerangka berpikir, pola acuan berpikir atau jelasnya senagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus arah/tujuan bagiyang menyandangnya sehingga Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Artinya niali-nilai dasar Pancasila secara normatifmenjadi dasar, kerangka acuan, dan tolakukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalan kan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan idiologi nasional. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional, yang mana maksudnya yaitu nilai-nilai dasar Pancasila secara mormatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak-ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia.
Berikut adalah pemahaman urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:
1. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indoenesia haruslah berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilainilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek
3. Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar nantinya mampu mengendalikan diri serta tidak keluar dari cara berpikir bangsa Indonesia
4. Setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan idiologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal indelegensasi ilmu dimana hal ini dapat diimplementasikan kedalam pembelanjaran di suatu perguruan tinggi.

NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C

Kemajuan teknologi saat ini harus digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran, untuk transaksi dan bisnis di sektor komersial. Orang-orang harus memfilter semua informasi yang berasal dari jejaring sosial, memblokir teman atau situs web yang sering memposting konten seksual eksplisit dan kekerasan di media sosial, dan menggunakan bahasa yang sopan saat mengomentari acara online dan jejaring sosial.
Dengan demikian Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi (inovasi teknologi canggih).
Kita Sebagai generasi muda sebaiknya menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan perkembangan Iptek, menyeleksi pengaruh buruk kebudayaan baru, sehingga budaya yang masuk tidak merugikan dan berdampak negatif kepada bangsa Indonesia dan harus tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara sehingga perkembangan Iptek bisa membantu pembangunan dan perkembangan Negara.

Nama: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C

PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN IPTEK
Iptek merupakan hasil karya manusia yang dipergunakan untuk membantu segala keperluan manusia di dalam kehidupan. Dengan adanya iptek maka akan banyak sekali dampak positif yang dirasakan, namun juga ada dampak negatifnya. Dan pada dasarnya pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pengembangan iptek harus sejalan dengan pedoman dan nilai-nilai pancasila agar perkembangan tersebut tidak keluar dari norma-norma kehidupan manusia.
Sila-sila pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek:
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini mengkomplementasikan ilmu pengetahuan mencipta, keseimbangan rasional dan irasional antara akal dan kehendak. Dan berdasarkan sila pertama ini maka iptek tidak hanya dibuat, namun juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini bertujuan memberikan dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus beradab dikarenakan iptek adalah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.

3. Sila Persatuan Indonesia
Sila ini mengkomplementasikan sifat universalitas dan kemanusiaan. Pengembangan iptek seharusnya juga diiringi rasa nasionalisme dari masyarakat.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Dengan adanya sila ini maka seharusnya iptek mendukung secara modifikasi, yang artinya setiap masyarakat harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek dan juga harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain dan memiliki sikap yang terbuka terhadap kritik.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila ini mengkomplamentasikan perkembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan pada kehidupan kemanusiaan.

NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM : 2215061095
KELAS : PSTI C

ANALISIS JURNAL: “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol sosial oleh Media Massa untuk menekan kejahatan di indonesia”

Dasar adalah sesuatu yang bersifat tetap,suatu ajaran yang menjadi pedoman,pegangan dalam melakukan perbuatan. dalam masyarakat modern, jurnalistik telah menjadi media edukasi massa yang mengembangkan suplemen edukasi kepada pelajar dalam beragam tingkat dan masyarakat umum, baik yang berpendidikan atau tidak. Hal ini sejalan dengan fungsi dari pers yaitu fungsi edukasi. Sementara, konstruksi media massa akan berita hukum tetap dapat memiliki nilai jual kepada audiens sekaligus beretika, asalkan media massa punya sumber daya yang memahami bagaimana jurnalisme hukum dan etika pemberitaan. Permasalahan yang sering ditemui adalah, karena mengejar tenggat waktu dan kurangnya pemahaman akan etika pemberitaan maka konstruksi berita hukum menjadi berlebihan dan tidak memberikan edukasi. Selain memberikan pelatihan ulang kepada sumber daya manusia di dalam media massa, pengawasan kepada media massa terhadap konstruksi pemberitaan juga dilakukan oleh Komisi Penyiaran Independen.
Seperti yang dijelaskan McQuail, media massa suatu negara tertanam dalam jaringan sistem sosial dan politik. Instansi politik nasional (masyarakat/negara), media massa sebagai bagian dari sistem nasional, menentukan mekanisme operasionalisasi media massa dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan nasional/negara. Sementara itu pemilik media (media owner) memperlakukan media massa sebagai sarana bisnis, sedangkan bagi para komunikator terutama wartawan yang ditujuan adalah kepuasan profesi dan idealisme. Bagi kalangan masyarakat tertentu berupaya memanfaatkan media massa sebagai infrastruktur kekuasaan.
Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup asal-usulnya dari falsafah hidup. Kata falsafah atau filsafat merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (philia = persahabatan, cinta) dan (sophia = kebijaksanaan). Nilai (value) merupakan pengertian filsafat, artinya tolok ukur untuk menimbang-nimbang dan memutuskan apakah sesuatu benar atau salah, baik atau buruk. nilai-nilai Pancasila, dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Nilai materil
2. Nilai vital
3. Kerohanian
Media massa mempunyai peran yang strategis dalam kontrol sosial. Melalui pemberitaan, media massa dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap hukum. Dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan.22 Barda Nawawi Arief mendukung pencegahan melalui media massa karena kebijakan penal memiliki keterbatasan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing manusia Indonesia.

Nama: Yosi Arjunita Putri
Kelas : PSTI C
NPM : 2215061095

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Jawab : Banyaknya laporan masyarakat menyayangkan sikap aparatur pemerintah yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat seakan para birokrat menjadi momok yang menjengkelkan bagi masyarakat, lebih baik menghindar daripada berhadapan dengan para birokrat terkecuali dalam keadaan terpaksa, begitu analoginya hal ini menjadikan tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah masalah ini tentu menjadi isu krusial yang harus dibenahi oleh pemerintah dengan upaya pembenahan pengembalian fungsi dan tujuan birokrasi pemerintahan.Permasalahan mengenai Persimpangan antar etika dan paradigma pemerintahan semakin mencuat dan menghadapkan diri pada problematika etik.Paradigma pemerintahan yang seharusnya dibangun, tetapi berbalik menjadi kelemahan jajaran pemerintah yang dihadapkan dengan polemik etik, antara lain :
1. Independence
2. Impartialy
3. Integrity
4. Transparency
5. Efficiency

B. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk). Bagaimanakah etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi !
Jawab : menurut saya, Moral generasi saat ini sangat buruk sekali karena pengaruh globalisasi seperti tidak menghormati orang yang lebih tua, berkata kasar dan lain lain. Tidak mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia indonesia dalam semua aspek kehidupannya.
4. Upaya mengatasi dekadensi moral:
1.Meningkatkan Pendidikan Moral dan agama
2. Memberikan Pendidikan Karakter
3. penegakan hukum
4. Pengawasan dan juga perhatian dari orang tua