NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
Posts made by Yosi Arjunita putri
NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NAMA: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
NPM: 2215061095
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika
Nama: Yosi Arjunita Putri
NPM: 2215061095
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika
Supremasi Hukum
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat apabila kehidupan masyrakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi diarahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law.
Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Sebagaimana dicantumkan dalam Undang- Undang Negara Replubik Indonesia 1945 indonesia adalah Negara Hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi setivent para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum diindonesia. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan mala petaka ini dapat terjadi karna cara berhukum seksual atau mengeja UUD .
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Slogan reformasi antara lain:
- Demokratisasi (Transisi ke razim politik yang lebih demokratis)
- Desentralisasi (Penyerahan kekuaaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasakan asas otonomi)
Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membirkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan contoh masyarakat dan terbentuklah lemabaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol;
1. ICW
2. POLICE WATCH
3. MAPPI
NPM: 2215061095
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika
Supremasi Hukum
Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat apabila kehidupan masyrakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi diarahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law.
Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.
Sebagaimana dicantumkan dalam Undang- Undang Negara Replubik Indonesia 1945 indonesia adalah Negara Hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.
Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi setivent para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum diindonesia. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan mala petaka ini dapat terjadi karna cara berhukum seksual atau mengeja UUD .
Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Slogan reformasi antara lain:
- Demokratisasi (Transisi ke razim politik yang lebih demokratis)
- Desentralisasi (Penyerahan kekuaaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasakan asas otonomi)
Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membirkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan contoh masyarakat dan terbentuklah lemabaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol;
1. ICW
2. POLICE WATCH
3. MAPPI