Nama : Shabrina Ahnaf
Npm : 2256031032
Kelas : paralel (MAN B)

nyatanya Konstitusi berbeda dengan Grundgezets karena pendapat orang tentang konstitusi diabaikan di negara-negara modern, oleh karena itu pengertian konstitusi disamakan dengan konstitusi. Kelalaian ini disebabkan oleh kodifikasi yang mensyaratkan tercakupnya seluruh ketentuan hukum untuk mencapai keseragaman hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Demikianlah akibat kodifikasi bahwa setiap ketentuan hukum harus ditulis karena penting, dan konstitusi yang ditulis adalah konstitusi.


Secara garis besar, ada dua jenis konstitusi, yaitu:

1) Konstitusi tertulis dan
2) Konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis, atau disingkat UUD, yang secara umum mengatur pembentukan, pembagian dan pengoperasian berbagai lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia.
Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.
Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002 . Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Nama : Shabrina Ahnaf
NPM : 2256031032
Kelas : Paralel (MAN B)

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Sekarang hampir tidak mungkin DPR mengubah UU Cipta Kerja lagi, sementara presiden melihat tidak ada urgensi untuk mengeluarkan peraturan kabinet (perpu) tentang undang-undang untuk meredam gejolak publik atas undang-undang tersebut. Satu-satunya cara untuk mengatasi agitasi mereka adalah dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Cara yang dapat digunakan untuk mencegah rusaknya demokrasi Indonesia akibat reformasi UU MK adalah dengan meminta MK untuk melakukan review terhadap revisi UU MK itu sendiri. Bukti bahwa revisi undang-undang oleh MK dapat melemahkan konstitusionalitas MK sebagai pengawal konstitusi sudah jelas dan dapat menjadi argumentasi yang kuat untuk melumpuhkan reformasi karena inkonstitusional.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum tidak menghentikan para koruptor untuk melakukannya lagi, jadi mungkin menurut saya hukuman pada dasarnya adalah mencari tahu siapa yang melakukan kejahatan dan membuka semua kasus, atau mungkin, seperti yang dikatakan KPK:
“Kalau ada pihak yang terbukti melakukan korupsi, bisa dihukum mati”, dan Presiden Jokowi juga membahas masalah ini, yang akan dilaksanakan jika publik menginginkannya. Dan menghapus keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan.

Nama : Shabrina Ahnaf
NPM : 2256031032
Kelas : MAN B (Paralel)

Nama : Shabrina Ahnaf
Npm : 2256031032
Kelas : paralel (MAN B)

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan! Dalam upaya pencegahan ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam meminilasir penyebarluas pandemi COVID 19 sehingga masyarakat patut mendukung upaya dilakukan. Karena pemerintahan mengamalkan amanat konstitusi negara dalam prolognya “Melindungi jiwa bangsa Indonesia”. Khalayak ialah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dalam rangka memustuskan rantai prnyabaran COVID 19.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Negara Akan Hancur Tanpa Konstitusi. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa kosntitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian? Berikut adalah tiga contoh tantangan kehidupan bernegara pada saat ini:
- Masuknya berbagai macam kebudayaan yang ada di dunia.
- Muncul berbagai macam kegiatan radikalisme yang ada di dalam negeri.
- Virus COVID-19 yang menyebar dan mengancam kesehatan, ekonomi dan negara Republik Indonesia.
Sebenarnya, pasal-pasal tersebut sudah cukup tetapi yang diperlukan pada saat ini adalah kesadaran diri yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga ketentraman dan keamanan secara bersama-sama dan tidak menyalahkan pemerintah saja.

4.Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan! Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang luas dan memiliki beragam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Yang harus diperbaiki adalah pola pikir manusia yang tidak memanusiakan seseorang dan terjadi perpecah belahan.

NAMA : Shabrina Ahnaf
NPM : 2256031032
KELAS : Paralel (MAN B)