Nama : Cakrawangsa Veda Alkautsar
NPM : 2217051004
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah. Berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Pemerintah terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan keseriusan pemerintah dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.
Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia
Penegakan hukum perlu dilakukan agar muncul ketertiban dalam masyarakat serta tercapainya rasa keadilan di tengah tengah masyarakat. Negara menggunakan alat kekuasaan seperti undang undang dan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum, tidak boleh adanya diskriminasi terhadap warga negara. Negara harus bisa menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap warga negara
Dalam menciptakan negara hukum yang aman dan berkeadilan dibutuhkan peningkatan kualitas dari para aparat penegak hukum dan memberikan sanksi yang keras kepada para pelanggar hukum di indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjaga wibawa negara di mata masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan jaminan hak setiap warga negara sesuai dengan Konstitusi Negara