Nama : Amando Yuviano
NPM : 2215061098
Prodi : Teknik Informartika
Kelas : PSTI B
NPM : 2215061098
Prodi : Teknik Informartika
Kelas : PSTI B
Posts made by Amando Yuviano
Nama : Amando Yuviano
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Analisis Jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum".
Menurut saya, perlindungan hukum dan penegakan hukum menjadi hal yang masih sangat diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan hal tersebut bisa berjalan dengan seadil-adilnya. Teori yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori Phlipus M.Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Kemudian dalam jurnal ini juga menjabarkan beberapa arti penegakan hukum dari beberapa tokoh. Salah satunya adalah oleh Sudarto yang mengartikan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Kemudian adapun undang-undang pasal 27 UUD 1945 yang mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum. Negara juga sangat menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Analisis Jurnal "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum".
Menurut saya, perlindungan hukum dan penegakan hukum menjadi hal yang masih sangat diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan hal tersebut bisa berjalan dengan seadil-adilnya. Teori yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori Phlipus M.Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi.
Kemudian dalam jurnal ini juga menjabarkan beberapa arti penegakan hukum dari beberapa tokoh. Salah satunya adalah oleh Sudarto yang mengartikan bahwa penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Kemudian adapun undang-undang pasal 27 UUD 1945 yang mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum. Negara juga sangat menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Nama : Amando Yuviano
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Supremasi Hukum
Hukum berfungsi sebagai pengatur dan penata negara dan masyrakat. Sesuai dengan yang dicantumkan di UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat. Reformasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru dalam penyelengaraan hukum di Indonesia.
Slogan Reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi yaitu suatu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelengaraan hukum terlepas dari sorotan masyarakat. Terbentuklah lemabaga swadaya masyarakat yang menonjol yaitu ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Supremasi Hukum
Hukum berfungsi sebagai pengatur dan penata negara dan masyrakat. Sesuai dengan yang dicantumkan di UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat. Reformasi yang bergulir sejak 1998 membuka babak baru dalam penyelengaraan hukum di Indonesia.
Slogan Reformasi antara lain adalah :
1. Demokratisasi yaitu suatu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
2. Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelengaraan hukum terlepas dari sorotan masyarakat. Terbentuklah lemabaga swadaya masyarakat yang menonjol yaitu ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama : Amando Yuviano
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Memuncaknya momentum demokrasi dan demokratisasi seiring dengan masa Reformasi sekarang ini memberikan tugas yang berat kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat di hadapi dengan sistem pemerintahan dahulu yang didasari kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap semua badan dan institut menjadi makin menguat baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga menjadi tantangan bagi lembaga tersebut.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga menuntut untuk dapat terwujud semaksimal mungkin dimasa kini. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah melunturkan nilai kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai suatu dasar yangg kuat. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan permasalah dimasyarakat lainnya. Berkaitan erat dengan pergerakan sistem perekonomian. Untuk itu, peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat di abaikan sama sekali. Hukum perlu di posisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Para investor akan terlebih dahulu menginginkan adanya kematangan infrastruktur hukum sebelum melihat unsur-unsur yang lain. hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Memuncaknya momentum demokrasi dan demokratisasi seiring dengan masa Reformasi sekarang ini memberikan tugas yang berat kepada hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat di hadapi dengan sistem pemerintahan dahulu yang didasari kekuasaan yang otoriter dan sentralistik. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap semua badan dan institut menjadi makin menguat baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sehingga menjadi tantangan bagi lembaga tersebut.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga menuntut untuk dapat terwujud semaksimal mungkin dimasa kini. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah melunturkan nilai kebhinekaan tersebut, maka pluralisme dalam berhukum muncul sebagai suatu dasar yangg kuat. Usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan permasalah dimasyarakat lainnya. Berkaitan erat dengan pergerakan sistem perekonomian. Untuk itu, peranan hukum dalam berbagai pengaturan tidak dapat di abaikan sama sekali. Hukum perlu di posisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat. Para investor akan terlebih dahulu menginginkan adanya kematangan infrastruktur hukum sebelum melihat unsur-unsur yang lain. hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi mereka
Nama : Amando Yuviano
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
NPM : 2215061098
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika