Nama : Tiara Brazeski
NPM : 2217011118
Kelas : B

Analisis saya terhadap jurnal ini mengungkapkan bagaimana implementasi demokrasi berdasarkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", seharusnya tercermin dalam proses pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22E, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, jurnal ini juga menunjukkan bahwa meskipun pemilu langsung telah diterapkan, pelaksanaan pilkada masih menghadapi berbagai masalah, seperti penyimpangan demokrasi yang muncul dalam praktik politik, seperti kecurangan, kampanye yang tidak jujur, serta penggunaan media sosial yang menyebabkan kerusuhan.

Kontradiksi tersebut menandakan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dan praktik nyata dalam pemilihan umum. Jurnal ini mengungkapkan bahwa demokrasi Pancasila seharusnya mengutamakan musyawarah mufakat dan kepentingan rakyat, yang diharapkan dapat mengurangi gesekan sosial dan menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. Pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila ini, meskipun memiliki tujuan mulia, masih memerlukan evaluasi lebih lanjut agar dapat benar-benar mencerminkan asas demokrasi yang sesungguhnya, dan tidak terjebak dalam kepentingan pribadi atau golongan.

Lebih lanjut, diungkapkan pula bahwa adanya penyimpangan dalam pemilihan umum kepala daerah, seperti manipulasi hasil atau pelanggaran oleh penyelenggara dan peserta, menjadi ancaman bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, namun perbaikan dalam praktik demokrasi dan pengawasan yang lebih ketat masih diperlukan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dengan baik dalam setiap proses demokrasi.

Nama : Tiara Brazeski
NPM : 2217011118
Kelas : B

Jurnal "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" karya R. Siti Zuhro memberikan analisis kritis terhadap dinamika demokrasi Indonesia melalui studi kasus Pemilu Presiden 2019. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah rutin menyelenggarakan pemilu sejak era Reformasi, proses konsolidasi demokrasi masih menghadapi berbagai hambatan. Pemilu 2019 memperlihatkan lemahnya efektivitas pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, masyarakat sipil, media massa, dan lembaga penyelenggara pemilu. Polarisasi politik yang tajam antara dua kandidat Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak hanya memanaskan suasana kontestasi politik, tetapi juga memperdalam fragmentasi sosial di masyarakat. Keadaan ini diperparah dengan munculnya konflik pasca pengumuman hasil pemilu oleh KPU, yang ditandai dengan penolakan hasil oleh salah satu kandidat, kerusuhan sosial, dan keterlibatan Mahkamah Konstitusi sebagai penentu akhir.

Penulis menegaskan bahwa kegagalan dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu menunjukkan lemahnya demokrasi substansial. Praktik politisasi identitas, maraknya hoaks, serta penyalahgunaan media sosial juga menggerus kualitas demokrasi. Pemilu yang ideal seharusnya mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, namun prasyarat tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Penulis juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai aktor demokrasi partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga survei untuk mendorong proses demokrasi yang lebih matang dan berkualitas. Trust building dianggap sebagai elemen krusial yang harus diperkuat agar pemilu benar-benar berfungsi sebagai instrumen demokratis, bukan hanya prosedural.

Nama : Tiara Brazeski
NPM : 2217011118
Kelas : B

Video ini membahas mengapa sistem demokrasi tetap populer meskipun sering diwarnai perdebatan sengit atau kegaduhan. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan, terlibat dalam proses politik, dan memengaruhi kebijakan negara. Data menunjukkan bahwa negara demokrasi umumnya lebih unggul dalam hal perlindungan HAM, pemberantasan korupsi, serta kesejahteraan dan kebahagiaan warganya dibandingkan negara otoriter. Namun, di era abad ke-21, kepercayaan terhadap demokrasi mulai goyah akibat berbagai dinamika global dan tantangan baru yang kompleks. Video ini juga menyoroti penurunan peringkat demokrasi di Indonesia, salah satunya berdasarkan studi dari Freedom House yang mencatat bahwa sejak tahun 2013 Indonesia tidak lagi berstatus “free” secara penuh. Selain itu, laporan dari Economist Intelligence Unit (EIU) mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan “demokrasi cacat” (flawed democracy), dengan skor yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem terbaik karena mendorong partisipasi publik, menjaga stabilitas dalam jangka panjang, dan melindungi hak-hak individu. Kebisingan dalam demokrasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa warga aktif terlibat dalam proses bernegara.

Nama : Tiara Brazeski
NPM : 2217011118
Kelas : B

Nama : Tiara Brazeski
NPM : 2217011118
Kelas : B