NAMA : JHON V NABABAN
NPM : 2217051087
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051087
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Jhon V Nababan
NAMA : JHON V NABABAN
NPM : 2217051087
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051087
KELAS: D
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER
Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Hal yang dapat saya analisis dari video tersebut adalah bahwa geopolitik ialah studi mengenai bagaimana negara mengatur kebijakannya dengan mempertimbangkan faktor geografis dari wilayah atau tempat tinggal bangsa tersebut. Terdapat berbagai teori geopolitik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. Di Indonesia, terdapat konsep geopolitik yang menghubungkan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan kebijakan politik nasional, dengan memperhatikan kondisi dan posisi geografis Indonesia. Ir. Soekarno memperkenalkan konsep geopolitik Indonesia ini pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Perlu dicatat bahwa prinsip geopolitik di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek wilayah, tetapi lebih pada upaya membangun persatuan bangsa di dalam suatu wilayah.
Berdasarkan video tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa wawasan nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inti dari wawasan nusantara adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia melihat kepulauan nusantara sebagai kesatuan dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan dan berbentuk republik." Sebagai negara kesatuan, wilayah Indonesia mencakup persatuan dalam hal politik, hukum, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah dan potensi penduduk yang besar, keragaman aspek sosial budaya, serta lokasinya yang strategis di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Asia dan Australia.
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Hal yang dapat saya analisis dari video tersebut adalah bahwa geopolitik ialah studi mengenai bagaimana negara mengatur kebijakannya dengan mempertimbangkan faktor geografis dari wilayah atau tempat tinggal bangsa tersebut. Terdapat berbagai teori geopolitik yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. Di Indonesia, terdapat konsep geopolitik yang menghubungkan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam menentukan kebijakan politik nasional, dengan memperhatikan kondisi dan posisi geografis Indonesia. Ir. Soekarno memperkenalkan konsep geopolitik Indonesia ini pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Perlu dicatat bahwa prinsip geopolitik di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek wilayah, tetapi lebih pada upaya membangun persatuan bangsa di dalam suatu wilayah.
Berdasarkan video tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa wawasan nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inti dari wawasan nusantara adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia melihat kepulauan nusantara sebagai kesatuan dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara yang bersifat kesatuan dan berbentuk republik." Sebagai negara kesatuan, wilayah Indonesia mencakup persatuan dalam hal politik, hukum, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah dan potensi penduduk yang besar, keragaman aspek sosial budaya, serta lokasinya yang strategis di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta antara Benua Asia dan Australia.
Nama : Jhon V Nababan
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Artikel
Artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komnas HAM mencatat ada pelanggaran HAM berat di masa lalu yang perlu ditangani, serta masalah konflik sumber daya alam. Terdapat juga pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Meskipun terdapat berbagai permasalahan terkait HAM, terdapat beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat terus memperjuangkan hak-hak mereka, menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Artikel tersebut juga menyoroti bahwa pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang selama dua dekade belum berhasil mengadili pelanggaran HAM. Terdapat juga dorongan untuk rekonsiliasi, namun perlu diingat bahwa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dapat membuka jalan bagi impunitas dan pelanggaran HAM baru serta mencatat bahwa di Papua terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang penyelidikannya masih belum selesai. Selain itu, terdapat isu rasisme yang tidak pernah menjadi masalah yang diakui secara terbuka di Indonesia.
Analisis Soal
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Hal yang dapat saya analisis bahwa artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Artikel tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel bahwa Indonesia terus melakukan reformasi HAM serta gerakan mahasiswa dan massyarakat yang terus memperjuangkan hak-hak mereka dan berperan sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia tercermin dalam prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa". Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa itu bervariasi tergantung pada sudut pandang suatu individu. Prinsip ini memberikan dimensi spiritual dalam pelaksanaan demokrasi dan menekankan pentingnya menjaga kebebasan beragama serta menghormati pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam upaya untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun ada beberapa langkah positif dalam reformasi dan perlindungan HAM, masih terdapat pelanggaran HAM yang perlu ditangani dan pemenuhan hak asasi manusia yang harus ditingkatkan. Penting untuk terus memperkuat institusi dan mekanisme penegakan HAM serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang kuat untuk praktik demokrasi yang lebih baik.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya kepada kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan sikap yang patut dikritisi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara perwakilan politik dengan aspirasi dan kepentingan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Diperlukan integritas dan tanggung jawab yang tinggi dari para anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya secara benar dan berdasarkan kepentingan masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan setiap kekuasaan harus bertanggung jawab pada rakyat. Manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dikritisi dan dibatasi untuk menjaga integritas dan hak-hak individu dalam masyarakat demokratis.
NPM : 2217051087
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Analisis Artikel
Artikel tersebut membahas tentang kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih buruk. Komnas HAM mencatat ada pelanggaran HAM berat di masa lalu yang perlu ditangani, serta masalah konflik sumber daya alam. Terdapat juga pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
Meskipun terdapat berbagai permasalahan terkait HAM, terdapat beberapa perkembangan positif. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional dan terus berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Selain itu, gerakan mahasiswa dan masyarakat terus memperjuangkan hak-hak mereka, menjadi kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Artikel tersebut juga menyoroti bahwa pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang selama dua dekade belum berhasil mengadili pelanggaran HAM. Terdapat juga dorongan untuk rekonsiliasi, namun perlu diingat bahwa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dapat membuka jalan bagi impunitas dan pelanggaran HAM baru serta mencatat bahwa di Papua terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang penyelidikannya masih belum selesai. Selain itu, terdapat isu rasisme yang tidak pernah menjadi masalah yang diakui secara terbuka di Indonesia.
Analisis Soal
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Hal yang dapat saya analisis bahwa artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Artikel tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk dengan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel bahwa Indonesia terus melakukan reformasi HAM serta gerakan mahasiswa dan massyarakat yang terus memperjuangkan hak-hak mereka dan berperan sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia tercermin dalam prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa". Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa itu bervariasi tergantung pada sudut pandang suatu individu. Prinsip ini memberikan dimensi spiritual dalam pelaksanaan demokrasi dan menekankan pentingnya menjaga kebebasan beragama serta menghormati pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam upaya untuk sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun ada beberapa langkah positif dalam reformasi dan perlindungan HAM, masih terdapat pelanggaran HAM yang perlu ditangani dan pemenuhan hak asasi manusia yang harus ditingkatkan. Penting untuk terus memperkuat institusi dan mekanisme penegakan HAM serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan yang kuat untuk praktik demokrasi yang lebih baik.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya kepada kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat merupakan sikap yang patut dikritisi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara perwakilan politik dengan aspirasi dan kepentingan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Diperlukan integritas dan tanggung jawab yang tinggi dari para anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya secara benar dan berdasarkan kepentingan masyarakat.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat saya kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan setiap kekuasaan harus bertanggung jawab pada rakyat. Manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dikritisi dan dibatasi untuk menjaga integritas dan hak-hak individu dalam masyarakat demokratis.
NAMA : JHON V NABABAN
NPM : 2217051087
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER
NPM : 2217051087
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER