NAMA : Aisah Fawwaz Sulaimah
NPM : 2217011119
KELAS : C
NPM : 2217011119
KELAS : C
Posts made by Aisah Fawwaz Sulaimah 2217011119
1. Tanggapan terhadap Berita dan Hal Positif yang Bisa Diambil
Berita ini menyoroti sikap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menolak keterlibatan anak-anak dalam demonstrasi menolak Omnibus Law. Secara umum, saya setuju dengan pandangan ini, karena:
- Anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu politik dan hukum.
- Demonstrasi berpotensi berisiko, terutama jika berujung pada bentrokan atau tindakan anarkis.
- Ada landasan hukum dalam UU Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi anak dalam bentuk apa pun, termasuk dalam aksi massa.
Hal Positif yang Bisa Diambil:
- Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dalam aktivitas politik.
- Menjaga ketertiban dan kedamaian dalam menyampaikan aspirasi.
- Menghormati hak setiap warga negara untuk berpendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan etika.
2. Solusi untuk Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Menyampaikan Aspirasi
Agar penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman dan efektif, ada beberapa langkah yang bisa diambil:
a) Menggunakan Cara yang Damai dan Terorganisir
- Menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas publik.
- Menggunakan forum diskusi, petisi online, atau audiensi dengan pemerintah sebagai alternatif demonstrasi.
b) Mengedepankan Edukasi Sebelum Bertindak
- Peserta aksi harus memahami isu yang diperjuangkan agar demonstrasi memiliki tujuan yang jelas.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan batasan dalam menyampaikan pendapat.
c) Berkoordinasi dengan Aparat dan Mengikuti Prosedur Hukum
- Memastikan aksi sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Mengajukan pemberitahuan resmi kepada pihak keamanan untuk memastikan keselamatan peserta aksi.
d) Memastikan Tidak Ada Keterlibatan Anak-Anak
- Demonstrasi yang melibatkan anak-anak berisiko melanggar hukum dan etika.
- Jika ada edukasi bagi anak-anak, sebaiknya dilakukan dalam bentuk yang lebih aman, seperti seminar atau diskusi.
3. Kewajiban Dasar Manusia dan Hubungannya dengan Hak
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks konstitusi Indonesia, kewajiban dasar manusia tercantum dalam Pasal 27–34 UUD NRI 1945, yang mencakup:
- Ketaatan terhadap hukum (Pasal 27 ayat 1).
- Menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J ayat 1).
- Ikut serta dalam upaya pertahanan negara (Pasal 30).
- Menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Pasal 33 ayat 4).
Apakah Kewajiban Dasar Membatasi Hak?
Secara prinsip, kewajiban dan hak harus seimbang. Hak tidak bisa digunakan secara absolut tanpa memperhatikan kepentingan orang lain dan negara. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin ketertiban umum.
Berita ini menyoroti sikap Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menolak keterlibatan anak-anak dalam demonstrasi menolak Omnibus Law. Secara umum, saya setuju dengan pandangan ini, karena:
- Anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu politik dan hukum.
- Demonstrasi berpotensi berisiko, terutama jika berujung pada bentrokan atau tindakan anarkis.
- Ada landasan hukum dalam UU Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi anak dalam bentuk apa pun, termasuk dalam aksi massa.
Hal Positif yang Bisa Diambil:
- Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dalam aktivitas politik.
- Menjaga ketertiban dan kedamaian dalam menyampaikan aspirasi.
- Menghormati hak setiap warga negara untuk berpendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan etika.
2. Solusi untuk Mengantisipasi Hal yang Tidak Diinginkan dalam Menyampaikan Aspirasi
Agar penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman dan efektif, ada beberapa langkah yang bisa diambil:
a) Menggunakan Cara yang Damai dan Terorganisir
- Menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas publik.
- Menggunakan forum diskusi, petisi online, atau audiensi dengan pemerintah sebagai alternatif demonstrasi.
b) Mengedepankan Edukasi Sebelum Bertindak
- Peserta aksi harus memahami isu yang diperjuangkan agar demonstrasi memiliki tujuan yang jelas.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan batasan dalam menyampaikan pendapat.
c) Berkoordinasi dengan Aparat dan Mengikuti Prosedur Hukum
- Memastikan aksi sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Mengajukan pemberitahuan resmi kepada pihak keamanan untuk memastikan keselamatan peserta aksi.
d) Memastikan Tidak Ada Keterlibatan Anak-Anak
- Demonstrasi yang melibatkan anak-anak berisiko melanggar hukum dan etika.
- Jika ada edukasi bagi anak-anak, sebaiknya dilakukan dalam bentuk yang lebih aman, seperti seminar atau diskusi.
3. Kewajiban Dasar Manusia dan Hubungannya dengan Hak
Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks konstitusi Indonesia, kewajiban dasar manusia tercantum dalam Pasal 27–34 UUD NRI 1945, yang mencakup:
- Ketaatan terhadap hukum (Pasal 27 ayat 1).
- Menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J ayat 1).
- Ikut serta dalam upaya pertahanan negara (Pasal 30).
- Menjaga lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Pasal 33 ayat 4).
Apakah Kewajiban Dasar Membatasi Hak?
Secara prinsip, kewajiban dan hak harus seimbang. Hak tidak bisa digunakan secara absolut tanpa memperhatikan kepentingan orang lain dan negara. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin ketertiban umum.
1. Hal Positif dan Hal yang Harus Dibenahi dalam Konsep Berbangsa dan Bernegara
Hal Positif:
- Artikel ini menunjukkan kesadaran kritis terhadap demokrasi dan konstitusi.
- Menyoroti pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi konstitusional.
- Mengingatkan masyarakat tentang perlunya partisipasi publik dalam proses legislasi agar hukum yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Hal yang Harus Dibenahi:
- Pemerintah dan DPR harus lebih transparan dan demokratis dalam menyusun undang-undang, tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan kepentingan rakyat.
- Memperkuat sistem checks and balances, agar lembaga seperti MK tidak bisa dengan mudah dipolitisasi oleh kepentingan penguasa.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar rakyat lebih aktif dalam mengawal kebijakan negara dan memahami hak-hak konstitusional mereka.
2. Hakikat Konstitusi dan Pentingnya bagi Negara
Hakikat Konstitusi:
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan dalam mengatur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antara rakyat dan penguasa.
Pentingnya Konstitusi bagi Negara:
- Menjamin hak dan kebebasan warga negara, seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945.
- Membatasi kekuasaan pemerintah, agar tidak sewenang-wenang dan tetap berjalan sesuai hukum.
- Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, maupun sosial.
- Menjaga stabilitas dan keutuhan negara, dengan menciptakan aturan yang disepakati bersama untuk menghindari konflik berkepanjangan.
3. Contoh Perilaku Pejabat Negara yang Tidak Konstitusional
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang melanggar konstitusi:
- Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, seperti pejabat yang menerima suap dalam pengadaan proyek negara.
- Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya tidak menindaklanjuti UU yang telah dinyatakan inkonstitusional.
- Melakukan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat, seperti membatasi demonstrasi damai yang dijamin dalam UUD 1945.
- Nepotisme dalam pemerintahan, dengan mengangkat kerabat tanpa proses yang transparan dan adil.
Layakkah Mendapat Hukuman Maksimal atau Kesempatan Memperbaiki Diri?
- Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat berat dan berdampak luas, seperti korupsi besar yang merugikan negara dan rakyat, maka hukuman maksimal layak diberikan sebagai bentuk keadilan.
- Jika masih ada ruang untuk perbaikan, seperti kesalahan administratif yang tidak disengaja, kesempatan untuk memperbaiki diri bisa diberikan dengan pengawasan ketat.
Hal Positif:
- Artikel ini menunjukkan kesadaran kritis terhadap demokrasi dan konstitusi.
- Menyoroti pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi konstitusional.
- Mengingatkan masyarakat tentang perlunya partisipasi publik dalam proses legislasi agar hukum yang dibuat tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Hal yang Harus Dibenahi:
- Pemerintah dan DPR harus lebih transparan dan demokratis dalam menyusun undang-undang, tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan kepentingan rakyat.
- Memperkuat sistem checks and balances, agar lembaga seperti MK tidak bisa dengan mudah dipolitisasi oleh kepentingan penguasa.
- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, agar rakyat lebih aktif dalam mengawal kebijakan negara dan memahami hak-hak konstitusional mereka.
2. Hakikat Konstitusi dan Pentingnya bagi Negara
Hakikat Konstitusi:
Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan dalam mengatur pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antara rakyat dan penguasa.
Pentingnya Konstitusi bagi Negara:
- Menjamin hak dan kebebasan warga negara, seperti yang tercantum dalam UUD NRI 1945.
- Membatasi kekuasaan pemerintah, agar tidak sewenang-wenang dan tetap berjalan sesuai hukum.
- Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, maupun sosial.
- Menjaga stabilitas dan keutuhan negara, dengan menciptakan aturan yang disepakati bersama untuk menghindari konflik berkepanjangan.
3. Contoh Perilaku Pejabat Negara yang Tidak Konstitusional
Beberapa contoh perilaku pejabat negara yang melanggar konstitusi:
- Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, seperti pejabat yang menerima suap dalam pengadaan proyek negara.
- Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya tidak menindaklanjuti UU yang telah dinyatakan inkonstitusional.
- Melakukan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat, seperti membatasi demonstrasi damai yang dijamin dalam UUD 1945.
- Nepotisme dalam pemerintahan, dengan mengangkat kerabat tanpa proses yang transparan dan adil.
Layakkah Mendapat Hukuman Maksimal atau Kesempatan Memperbaiki Diri?
- Jika pelanggaran yang dilakukan bersifat berat dan berdampak luas, seperti korupsi besar yang merugikan negara dan rakyat, maka hukuman maksimal layak diberikan sebagai bentuk keadilan.
- Jika masih ada ruang untuk perbaikan, seperti kesalahan administratif yang tidak disengaja, kesempatan untuk memperbaiki diri bisa diberikan dengan pengawasan ketat.
Nama : Aisah Fawwaz Sulaimah
NPM : 2217011119
Kelas : C
Hadir
NPM : 2217011119
Kelas : C
Hadir
Nama : Aisah Fawwaz Sulaimah
NPM : 2217011119
Kelas : C
Hadir
NPM : 2217011119
Kelas : C
Hadir