Kiriman dibuat oleh Aliya Zalfa Putri

Nama : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
Kelas : D
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER

Menurut analisis yang saya dapatkan bahwasanya jurnal tersebut membahas konflik komunal dimana saat pertengahan Oktober 2013, konflik komunal terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang disebabkan oleh pembangunan jalan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste di dekat perbatasan. Konflik ini dipicu oleh anggapan warga Timor Tengah Utara bahwa pembangunan jalan telah melintasi wilayah NKRI dan juga menggunakan zona bebas yang seharusnya tidak boleh dikuasai secara sepihak. Selain itu, pembangunan jalan juga merusak tiang-tiang pilar perbatasan, pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu. Konflik semakin meningkat setelah terjadi insiden penggiringan sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk ke wilayah mereka. Konflik ini menimbulkan ketegangan hubungan antarwarga hingga berhari-hari berikutnya dan membuat ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oekussi, Timor Leste.

Langkah penyelesaian konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste pada Oktober 2013 tidak mudah dilakukan. Pihak-pihak terkait seperti aparat keamanan dan pemerintah daerah berupaya untuk memediasi dan menyelesaikan konflik ini. Selain itu, pihak Indonesia juga mengajukan protes resmi kepada Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste dan menuntut agar pembangunan jalan dihentikan serta melakukan reparasi atas kerusakan yang telah terjadi. Upaya penyelesaian tersebut membuahkan hasil dengan adanya kesepakatan bahwa pembangunan jalan baru dihentikan sementara waktu dan dilakukan pendekatan melalui jalur diplomasi. Selain itu, pihak Indonesia dan Timor Leste juga sepakat untuk melakukan koordinasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemeliharaan wilayah perbatasan. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan ke depan adalah dengan memperkuat pengawasan dan pemeliharaan perbatasan, meningkatkan kerjasama antara pihak Indonesia dan Timor Leste, serta memperkuat dialog antarwarga guna mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.

ANALISIS SOAL :
1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Isi artikel tersebut memberikan gambaran tentang konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste pada pertengahan Oktober 2013. Artikel tersebut memberikan penjelasan tentang kronologi konflik, faktor-faktor penyebab, usaha penyelesaian, dan langkah antisipasi yang dapat dilakukan ke depan.

Dari segi positif, artikel ini dapat meningkatkan kesadaran kita tentang konflik yang terjadi di sekitar kita dan memotivasi kita untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di masa depan. Selain itu, artikel ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana negara-negara tetangga dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang baik di masa depan.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab : Konsepsi Wawasan Nusantara adalah pandangan strategis tentang peran Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan yang penting untuk memandu pengelolaan wilayah maritim dan kepulauannya. Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi ini, maka negara ini mungkin kehilangan arah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan laut, memperkuat posisinya sebagai negara maritim, serta menjaga kedaulatan teritorial dan maritimnya. Oleh karena itu, konsepsi Wawasan Nusantara menjadi penting untuk memastikan masa depan yang cerah bagi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Jawab : Konsepsi Wawasan Nusantara memiliki peran penting dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Konsepsi ini menekankan pentingnya menjaga hubungan antar-negara dan etnis di wilayah Indonesia, serta memanfaatkan sumber daya alam dan laut secara bijaksana untuk kepentingan bersama. Dengan konsep ini, Indonesia dapat membangun hubungan yang baik dengan negara tetangga dan menghindari konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber daya alam dan laut secara bijaksana, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan meminimalisir konflik ekonomi yang mungkin timbul di antara daerah atau wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang sama. Oleh karena itu, konsepsi Wawasan Nusantara menjadi penting dalam mencegah timbulnya konflik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Nama : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
Kelas : D
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER

Menurut analisis yang saya dapatkan dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah ilmu yang menghubungkan kebijakan negara dengan masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Beberapa tokoh telah mengemukakan berbagai macam teori geopolitik, antara lain Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Konsep geopolitik Indonesia menekankan penggunaan Pancasila sebagai dasar dalam menentukan kebijakan nasional terkait dengan masalah geografi wilayah Indonesia. Konsep ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia menekankan pada pembangunan kesatuan bangsa dalam suatu wilayah dan bukan hanya memperhatikan aspek wilayah semata.

Selain itu, wawasan nusantara juga menjadi bagian dari geopolitik Indonesia yang mengacu pada kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan republik. Pandangan bangsa Indonesia tentang kepulauan nusantara juga mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai negara kesatuan, kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan, dan memiliki keunggulan dalam jumlah dan potensi penduduk yang besar, keanekaragaman sosial budaya, dan letak wilayah yang strategis.

Nama : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
Kelas : D
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER

Menurut analisis yang saya dapatkan bahwasanya jurnal tersebut membahas penegakan hukum dan perlindungan negara memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum ini dapat bersifat preventif atau represif. Bersifat preventif berarti pemerintah lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan, sedangkan bersifat represif berarti pemerintah harus lebih tegas dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias Ahok adalah contoh pemimpin yang tegas dan cocok untuk Jakarta karena dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan mengatasi sejumlah persoalan di DKI Jakarta.

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Penegak hukum harus menjadi panutan bagi masyarakat dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Negara memiliki peran penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum.

Nama : ALIYA ZALFA PUTRI
NPM : 2217051042
Kelas : D
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER

Menurut analisis pendapat saya, video tersebut membahas tentang peran hukum dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat. Selama ratusan tahun, kehidupan masyarakat sederhana diatur dengan hukum alam yang sederhana. Namun, negara dan masyarakat modern yang kompleks memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Oleh karena itu, hukum modern menjadi peranganan sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Indonesia sebagai negara hukum perlu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat membahagiakan rakyatnya. Reformasi hukum yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani atau civil society juga telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.

Namun, ada juga potensi bahaya jika jalur berhukum keliru atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar. Hal ini dapat menimbulkan malapetaka, terutama jika cara berhukum hanya mengeja undang-undang seperti yang tertulis secara teksual. Indonesia juga harus waspada terhadap para koruptor yang dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus berupaya memperbaiki sistem hukumnya agar dapat berjalan secara adil dan memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI juga dapat membantu dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan hukum di Indonesia.