Nama: Aldy Dwi Rafandy
Npm: 2256031038
Kelas: man b
Prodi ilmu komunikasi
Analisis soal
1. Didalam artikel tersebut berisi tentang penegakan, pemahaman, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam rangka penegakannya, dalam artikel ini dijelaskan bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public. Hal positif yang dapat saya ambil adalah kita bisa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memikiki kedudukan.
2. Dengan adanya demokrasi yang bersumber dari nilai- nilai adat istiadat atau nilai Pancasila maka tidak akan terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Selain itu, demokrasi atau sistem demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini sangat sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sistem demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini memiliki beberapa prinsip yaitu memastikan adanya perlindungan HAM, keputusan diambil berdasarkan musyawarah, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya, adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, kebebasan individu harus bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, serta penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
3. Menurut pendapat saya sudah sesuai karena demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya Penerapan demokrasi pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat, konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pada Sila ke-empat mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat, seharusnya anggota DPR membuat wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya, Karena dengan masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat pendapat untuk kepentingan kepentingan kelompok kelompok mereka pribadi pribadi susah didengar/ didengar/ diterima diterima oleh Parlemen , untuk itu mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan kepentingan mereka sambil mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen ( karena mereka mengatas namakan kepentingan rakyat ).
5. Menurut pendapat saya pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming – imingi tokoh agama dan tokoh tradisi tradisi dengan hadiah tertentu tertentu ( sebagai sebagai tumbal ), dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.
Npm: 2256031038
Kelas: man b
Prodi ilmu komunikasi
Analisis soal
1. Didalam artikel tersebut berisi tentang penegakan, pemahaman, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam rangka penegakannya, dalam artikel ini dijelaskan bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public. Hal positif yang dapat saya ambil adalah kita bisa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memikiki kedudukan.
2. Dengan adanya demokrasi yang bersumber dari nilai- nilai adat istiadat atau nilai Pancasila maka tidak akan terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Selain itu, demokrasi atau sistem demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini sangat sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sistem demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini memiliki beberapa prinsip yaitu memastikan adanya perlindungan HAM, keputusan diambil berdasarkan musyawarah, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya, adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat, rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945, kebebasan individu harus bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, serta penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
3. Menurut pendapat saya sudah sesuai karena demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya Penerapan demokrasi pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat, konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pada Sila ke-empat mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut
4. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat, seharusnya anggota DPR membuat wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya, Karena dengan masuknya kelompok elit di parlemen, artinya mereka telah mempunyai hak untuk menjadi wakil rakyat dalam penyampaian aspirasi kepada parlemen. Seringkali pendapat pendapat untuk kepentingan kepentingan kelompok kelompok mereka pribadi pribadi susah didengar/ didengar/ diterima diterima oleh Parlemen , untuk itu mereka menyalahgunakan hak mereka dengan menyiratkan kepentingan mereka sambil mengatasnamakan “kepentingan rakyat” maka pendapat mereka akan jauh lebih mungkin dipertimbangkan / didengar oleh Parlemen ( karena mereka mengatas namakan kepentingan rakyat ).
5. Menurut pendapat saya pada era ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yang dapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudah dibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah. Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini, dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming – imingi tokoh agama dan tokoh tradisi tradisi dengan hadiah tertentu tertentu ( sebagai sebagai tumbal ), dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.