NAMA : Ni Wayan Ayu Prastia Wati
NPM : 2216031027
KELAS: Reguler C

HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI

- Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya sadar pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mendidik peserta didik yang cinta tanah air serta memiliki sifat dan sikap yang sesuai dengan pancasila, seperti cinta, kesetiaan, dan keberanian berkorban demi bangsa dan negara. Ini dapat mengajarkan siswa untuk selalu berpikir kritis, analitis dan demokratis berdasarkan Pancasila.

- Landasan Ideal dan landasan hukum PKN meliputi :
1. pembukaan undang-undang Dasar 1945
2. batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya pada tanggal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
3. Undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian.
5. Peserta SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.

- Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik PKN
Secara historis, hakekat pendidikan kewarganegaraan dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia
Sumber sosiologi masyarakat membutuhkan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan eksistensi negara bangsa.
Sumber politik, publikasi program pendidikan kewarganegaraan sejak 1957, kewarganegaraan 1962, kewarganegaraan 1968, hingga 2013, yaitu KKN.

- Dinamika, Esensi, Urgensi Pendidikan Kewarganegaran
Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara Indonesia agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk memajukan bangsa dan negara. Masa depan PKN ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan generasi penerus bangsa Indonesia.
Maka dari itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mendidik karakter bangsa Indonesia.

NAMA : Ni Wayan Ayu Prastia Wati
NPM : 2216031027
KELAS : Reguler C

NAMA : NI WAYAN AYU P

NPM : 2216031027

KELAS : REGULER A

Ni Wayan Ayu Prastia Wati_2216031027_Reguler A

A. Pancasila berperan sebagai acuan atau landasan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yang diharapkan dapat melandasi kemajuan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila merupakan suatu proses kumulatif untuk menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara. Perintah pertama (Tuhan Yang Maha Esa) menggambarkan toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda untuk membangun kerukunan hidup. Perintah kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) menggambarkan sikap saling mengasihi sesama. Pedoman ketiga (persatuan Indonesia) menggambarkan sikap cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme). Perintah keempat (populis dipandu oleh kebijaksanaan dalam negosiasi perwakilan) menjelaskan keputusan berdasarkan negosiasi konsensus antara anggota parlemen. Perintah Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menggambarkan terbentuknya keadilan sosial yang merangkul seluruh rakyat Indonesia.

B. Saya berharap para pemimpin dan ilmuwan Indonesia sekarang dan di masa depan dapat menggunakan teknologi mereka tidak hanya dalam percakapan tetapi secara serius untuk kepentingan jangka panjang dan pembangunan nasional. Setiap elemen atau warga negara Indonesia dapat merasakan perkembangan teknologi ini untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ke depan perlu pembinaan terhadap anak bangsa dalam sumber daya manusia Indonesia, agar mereka mewujudkan inovasi serta trobosan baru tidak hanya berupa ide-ide, tetapi juga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia ke depan. Teknologi melalui proyek teknologi jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ni Wayan Ayu Prastia Wati_2216031027_Reguler A

1.) Tanggapan saya terhadap berita ini dan yang akan saya lakukan untuk mencegah dampak negatif dari penyebaran hoaks adalah bahwa saat ini penyebaran hoaks semakin meluas, juga didukung oleh jejaring sosial yang tentunya mempermudah penyebarannya lebih cepat dan masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, khususnya penipuan yang merebak di bidang politik. Hal ini sangat sensitif terhadap perkembangan bangsa kita. Seperti yang dikatakan Anita dalam artikel tersebut, orang terpelajar belum tentu kebal terhadap penipuan. Dan data analitik Mafindo menunjukkan bahwa dari 844 berita bohong pada September 2018, mayoritas didominasi oleh berita politik. Hal ini sangat berbahaya bagi perkembangan bangsa Indonesia. Saya melihat apa yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi dampak penyebaran penipuan di Indonesia. Salah satunya adalah selalu dibutuhkannya bimbingan dan/atau bahkan penyuluhan bagi masyarakat di institusi manapun, baik itu keluarga, sekolah maupun lingkungan kerja untuk memahami dan menanggulangi dampak negatif dari merebaknya fraud. Harus ada pihak yang memiliki kewenangan besar untuk menjalankan fungsi tersebut. Selain itu, politisi harus mewaspadai bahaya efek negatif dari penyebaran penipuan. Jika perlu, negara harus mengambil tindakan tegas terhadap penyebar fraud, sanksi hukum yang sesuai diberikan kepada mereka agar penyebaran fraud dapat dikendalikan secara optimal.

2.) Dampak perkembangan iptek di media sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila adalah seperti di atas yaitu. penyebaran penipuan yang disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif cepat, dan dampak negatif yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.Tentu saja berita bohong sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, apalagi keberadaan media sosial yang mendukungnya bisa menyebar jauh dan luas. Oleh karena itu, jika pengembangan teknis tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka akan terjadi hal-hal negatif seperti merebaknya kecurangan.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di jejaring sosial, solusi apa yang menurut saya efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menurut saya, para developer yang membuat media sosial harus berinovasi ke depan agar juga bisa memilih hal-hal negatif yang dilakukan orang di media sosial, tidak hanya menyebarkan berita bohong, tetapi juga game online, prostitusi online, pinjaman dan lainnya. Di sini juga peran pemerintah menjadi penting, karena memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah juga harus bisa mengeluarkan aturan dan pedoman baru agar suatu isu di media sosial bisa dihapus dan tidak bisa dipublikasikan ke publik.

3.) Menurut sikap saya yang saya ambil di jurusan saya yaitu Ilmu Komunikasi kepada konsumen Indonesia untuk mengantisipasi apa yang membuat Indonesia menjadi pasar produk teknologi di negara maju, menganalisa terlebih dahulu apakah ini benar dan kemudian turun ke lapangan, memberikan kepada masyarakat dengan pemahaman tentang perkembangan iptek dan media sosial, serta menggunakan secara benar dan positif.