Nama: Ni Wayan Ayu Prastia Wati
NPM : 2216031027
Kelas : Reg A

Menarik kesimpulan dari artikel Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 ini yaitu Seharusnya pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menuntun segala tindakan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak melanggar hukum dan juga tidak merampas hak orang lain sebagai manusia.

Ideologi Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka hal ini yang menjadikan ideologi Pancasila sangat terbuka, dinamis, serta dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau revolusi. Ideologi Pancasila sebaiknya dan seharusnya menjadi sebuah garis pandangan bagi setiap warganegara dalam menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar maupun dalam negeri. baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, kita harus bisa mendasarkan perilaku pada ideologi kita yaitu pancasila.

Tantangan pada revolusi industry 4.0 tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, atheisme, individualisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial; korupsi,narkoba,terorisme, dan serta kebudayaan global, tetapi tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi.
Maka dari itu menurut saya dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa Tantangan yang harus dihadapi adalah perubahan teknologi yang semakin maju terutama handphone yang mana kita dapat mengakses banyak hal hanya dengan menggunakan 1 alat saja . Hal tersebut yang harusnya kita waspadai akan menjadi penyebab dalam memudarnya nilai-nilai ideologi Pancasila cobtohnya,seperti anak-anak yang sudah melewati batas dalam penggunaan internet yang dipakai dalam hal-hal yang terbilang negatif.
Hal yang perlu dilakukan agar dapat menguatkan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industry di era 4.0 adalah dengan cara meningkatkan pemahaman kita terhadap Pancasila yang dimulai dari pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, kita harus selalu berpedoman dan menerapkan nilai-nilai ideologi Pancasila dimanapun kita berada, menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas dan berpotensi bisa memajukan Indonesia negara Indonesia.

Nama: Ni Wayan Ayu Prastia Wati
NPM. : 2216031027
Kelas : Reg A

Hasil Analisis

Judul : Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam menyikapi IPTEK.
Penulis: Mursyidah Dwi Hartati, Ponoharjo, Mohamad.
Jurnal : Cakrawala: Jurnal Pendidikan Volume 12, Nomor 1
Tahun: 2018.
Diterima: Januari 2018.
Disetujui: Februari 2018.
Dipublikasikan: Mei 2018.
Kata kunci: Pancasila, Pengembangan Kepribadian, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Jenis Penelitian : Penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif (dilakukan untuk menjelaskan tanggapan responden yang dikelompokkan dalam rentang skala) dan analisis verifikatif (untuk membuktikan hipotesis penelitian).
Tanggal review: 18 November 2022.

Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh dari mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila dalam menyikapi IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
Pembahasan: IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menjadi salah satu bagian terpenting dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Perkembangan IPTEK yang ada dimanfaatkan serta di gunakan untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar, untuk bertransaksi serta berbisnis dalam segala bidang perdagangan. IPTEK berhubungan dengan Globalisasi. Globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Saat ini, segala aspek kehidupan telah mampu berkembang dengan sangat pesat, perkembangan tersebut bersamaan dengan perkembangan pendidikan dari yang sebelumnya tradisional menjadi sangat modern. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang sangat besar tehadap dunia pendidikan saat ini.

Ni Wayan Ayu Prastia Wati
2216031027
Reg A

Etika dan moralitas merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan karakteristik individu, karena etika dan moralitas merupakan unsur penting yang mendukung perilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan. Etika dan moralitas sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berbangsa dan bernegara.
Etika dalam pelaksanaannya merupakan proses perilaku yang baik sebagai bahan dan teladan dari satu generasi ke generasi lainnya, karena jika tidak ada individu yang dapat membimbing dengan baik penerapan etika dan moralitas, maka itu dapat berpengaruh. akhirat bangsa.
Kehidupan manusia tidak dapat diatur tanpa penerapan etika dan moralitas, karena etika pada hakekatnya adalah aturan-aturan yang mengikat individu atau kelompok orang untuk menerapkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma bangsa, negara dan masyarakat .
Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila adalah sila pertama meliputi nilai-nilai spiritual, sila kedua meliputi makna menjadi manusia, yang merupakan upaya peningkatan nilai kemanusiaan, sila ketiga meliputi nilai persatuan dan cinta tanah air, sila keempat meliputi nilai saling menghormati dan mendengarkan pendapat orang, dan sila kelima berarti peduli terhadap nasib orang lain.
Urgensi Pancasila dalam sistem etika adalah menetapkan Pancasila sebagai sumber moral untuk menentukan sikap, tindakan dan keputusan, memberikan pedoman agar memiliki orientasi yang jelas terhadap tatanan sosial, dasar untuk menganalisis berbagai kebijakan, sehingga tidak tidak menghilangkan nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila.

Ni Wayan Ayu Prastia Wati
2216031027
Reg A

Hubungan Hukum dan Etika dalam Kebijakan Hukum Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Etika)

PENDAHULUAN: Secara historis-sosiologis, Indonesia telah berkembang dan tumbuh dalam budaya dan suku yang berbeda. Terlepas dari perbedaan politik dan hukum seperti itu, bangsa Indonesia berhasil membangun integritas nasional melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Menurut majalah itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bangsa sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan asal, adat istiadat, bahasa dan asal, sejarah dan otonomi. Sekelompok orang dari berbagai negara yang memiliki tujuan yang sama membentuk sebuah negara. Para pendiri negara ini menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia tercantum dalam Bagian IV Pembukaan UUD 19
5. Namun, menurut Mahfud MD, ada dua (dua) opsi, baik melalui kompromi politik atau melalui supremasi politik. Supremasi politik terjadi ketika perjuangan diwarnai oleh kekuatan politik terbesar. Etika terapan merupakan cabang filsafat yang membahas tentang perilaku manusia, dalam artikel ini perilaku manusia dalam bernegara.
PERNYATAAN MASALAH: Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, apakah ada hubungan antara hukum dan etika; Kedua, bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etika dalam kebijakan hukum di Indonesia.
PEMBAHASAN: Akhlak adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia yang dapat diukur dari segi baik atau buruknya, kesopanan atau kekasaran, moral atau tidak bermoral, tetapi etika adalah tentang landasan filosofis perilaku manusia. dengan sikap hidup dan falsafah hidup suatu masyarakat tertentu. Setiap orang memiliki moralnya masing-masing, tetapi tidak demikian dengan etika.
Tahapan perkembangan etika: 1. Etika teologis (etika teologis), 2. Etika ontologis (etika ontologis), 3. Etika positif berupa aturan etik (code of ethics) dan aturan perilaku (code of ethics),
. Etika fungsional yang ketat dan 5. Etika fungsional yang terbuka
Definisi kebijakan hukum: Berdasarkan jurnal yang diterbitkan dalam analisis, Ada 11 ahli yang berpendapat tentang pengertian kebijakan hukum. Kebijakan hukum, menurut pendapat 11 (sebelas) ahli hukum, setidaknya memiliki tiga ciri umum, yaitu kebijakan dasar, yang meliputi arah yang diberikan oleh otoritas (wewenang), yang menurut hukum itu diambil. dilakukan dengan memilih nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat, disepakati bersama dan kemudian diformalkan sebagai norma-norma untuk mengesampingkan perilaku biasa, dan yang merupakan konstitusi yang memuat hukum ideal atau cita-cita hukum yang ditegakkan. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan hukum adalah suatu sikap untuk memilih isu-isu mana yang berkembang di masyarakat, kemudian memilih sesuai dengan prioritas dan mengadaptasi konstitusi kita (UUD 19
5) dan kemudian dituangkan ke dalam produk hukum. Namun, proses atau mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan sudah diatur jauh sebelum adanya gagasan BPHN dan pertama kali diatur dengan Inpres no. 15 Tahun 1970, yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Undang-Undang, disertai dengan Keputusan Presiden No.
/1999, yang mengatur tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk rancangan undang-undang, RPP, dan keputusan presiden.
Hubungan antara hukum dan etika dalam kebijakan hukum di Indonesia: Hubungan antara etika dan hukum dapat dilihat dari tiga (tiga) dimensi, yaitu dimensi isi dan wadah, dimensi hubungan, luas dan luas ruang lingkupnya. mematuhi atau tidak menaatinya karena alasan manusia. Ada banyak pendapat spesialis, tetapi saya akan memberikan salah satunya, yaitu Jimly Asshiddiqie, yang membandingkan hubungan antara hukum dan etika, memberikan buku tentang agama sebagai roh/jiwa. Dua hal ini digambarkan dengan kertas nasi, hukum sebagai pembungkus, beras dan bahan tambahannya etis, dan protein, vitamin, dan unsur-unsur lain yang termasuk agama adalah asal dari keduanya (etika dan hukum).