Nama: Fadhil
Npm: 2216031120
Kelas: Reguler B
Npm: 2216031120
Kelas: Reguler B
Posts made by Fadhil Fadhil
Nama : Fadhil
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler D
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab :
Menurut saya apa yang dikatakan Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya sangat benar bahwa demonstrasi anak adalah bagian dari kekerasan terhadap anak, apalagi anak-anak tersebut masih duduk di bangku SMA dan belum mengetahui arti dari demonstrasi itu sendiri. Sebab, seharusnya anak diajak belajar, bukan bekerja, tetapi anak dikondisikan, seperti halnya child abuse. Ketika protes berakhir dengan kekacauan dan penghancuran fasilitas kota, itu tidak terlalu baik
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab :
- Pahami informasi/pertanyaan yang beredar sebelum memberikan pendapat
- Saring sumber informasi dan bukan hanya menyebarkan berita
- Pertama, diskusikan masalah tersebut dengan beberapa orang, sehingga Anda mengetahui berbagai perspektif yang akan muncul.
- Tanyakan kebenarannya pada ahlinya dan minta saran/bantuan sebagai solusinya
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab :
Tugas dasar manusia adalah tanggung jawab moral dan etika setiap individu. Komitmen ini mencakup prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap keamanan dan perdamaian, penghormatan terhadap keragaman dan prioritas kepentingan bersama. Tugas dasar manusia tidak secara langsung membatasi hak individu. Namun, dalam situasi tertentu, hak dan kewajiban dapat bertentangan satu sama lain. Misalnya, seseorang memiliki hak atas kebebasan berbicara, tetapi dapat dibatasi jika membahayakan keselamatan publik. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami bahwa hak dan tanggung jawab saling terkait dan harus seimbang. Dalam hal ini, sistem hukum dan pemerintah juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan melindungi hak-hak individu, dengan tidak melupakan kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan semua orang.
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler D
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
Jawab :
Menurut saya apa yang dikatakan Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya sangat benar bahwa demonstrasi anak adalah bagian dari kekerasan terhadap anak, apalagi anak-anak tersebut masih duduk di bangku SMA dan belum mengetahui arti dari demonstrasi itu sendiri. Sebab, seharusnya anak diajak belajar, bukan bekerja, tetapi anak dikondisikan, seperti halnya child abuse. Ketika protes berakhir dengan kekacauan dan penghancuran fasilitas kota, itu tidak terlalu baik
2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab :
- Pahami informasi/pertanyaan yang beredar sebelum memberikan pendapat
- Saring sumber informasi dan bukan hanya menyebarkan berita
- Pertama, diskusikan masalah tersebut dengan beberapa orang, sehingga Anda mengetahui berbagai perspektif yang akan muncul.
- Tanyakan kebenarannya pada ahlinya dan minta saran/bantuan sebagai solusinya
3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab :
Tugas dasar manusia adalah tanggung jawab moral dan etika setiap individu. Komitmen ini mencakup prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap keamanan dan perdamaian, penghormatan terhadap keragaman dan prioritas kepentingan bersama. Tugas dasar manusia tidak secara langsung membatasi hak individu. Namun, dalam situasi tertentu, hak dan kewajiban dapat bertentangan satu sama lain. Misalnya, seseorang memiliki hak atas kebebasan berbicara, tetapi dapat dibatasi jika membahayakan keselamatan publik. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami bahwa hak dan tanggung jawab saling terkait dan harus seimbang. Dalam hal ini, sistem hukum dan pemerintah juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan melindungi hak-hak individu, dengan tidak melupakan kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan semua orang.
Nama : Fadhil
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler B
Bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi karena berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi negara pada saat itu.
1. Konstitusi Sementara (1950)
Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional dan membangun negara yang stabil. Pada tahun 1950, konstitusi sementara diadopsi, bertujuan untuk menciptakan negara yang lebih demokratis dan memberdayakan rakyat.
2. Konstitusi RIS (1950)
Pada tahun yang sama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) disahkan setelah Indonesia memutuskan untuk memperkenalkan sistem federal. Namun, sistem federal terbukti tidak berhasil dan menimbulkan konflik antar daerah.
3. Konstitusi UUD 1945 (1959)
Pada tahun 1959, UUD 1945 kembali diamandemen untuk mengembalikan Indonesia ke sistem negara kesatuan dan mengurangi kekuasaan daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar provinsi dan wilayah.
4. Perubahan UUD 1945 (1960–1966)
Pada tahun 1960, konstitusi diubah lagi untuk meningkatkan kekuasaan presiden dan partai serta memperkuat administrasi pusat. Perubahan ini diikuti oleh masa ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Sukarno dan berakhir dengan reorganisasi.
5. Perubahan UUD 1945 (1999)
Ketika orde baru runtuh pada tahun 1998, UUD 1945 kembali diamandemen untuk memberikan kebebasan dan hak asasi manusia yang lebih luas kepada rakyat Indonesia. Perubahan ini juga menghilangkan beberapa pasal yang terlalu banyak memberikan kekuasaan kepada presiden dan militer.
6. Perubahan UUD 1945 (2002)
Pada tahun 2002, konstitusi kembali diamandemen untuk mengurangi kekuasaan daerah dan memperkuat pemerintahan pusat. Perubahan ini dilihat sebagai reaksi atas konflik antardaerah di Indonesia, khususnya di Aceh dan Papua.
Wijaya, A. (2018). Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia. Jurnal Al-Daulah, 7(2).
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Dweb.Berita%26id%3D11776&ved=2ahUKEwiplt-PvOL9AhW_cWwGHbDfB-YQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2D8RaHA0nbKF-kvy5TdLWQ
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler B
Bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi karena berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi negara pada saat itu.
1. Konstitusi Sementara (1950)
Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional dan membangun negara yang stabil. Pada tahun 1950, konstitusi sementara diadopsi, bertujuan untuk menciptakan negara yang lebih demokratis dan memberdayakan rakyat.
2. Konstitusi RIS (1950)
Pada tahun yang sama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) disahkan setelah Indonesia memutuskan untuk memperkenalkan sistem federal. Namun, sistem federal terbukti tidak berhasil dan menimbulkan konflik antar daerah.
3. Konstitusi UUD 1945 (1959)
Pada tahun 1959, UUD 1945 kembali diamandemen untuk mengembalikan Indonesia ke sistem negara kesatuan dan mengurangi kekuasaan daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar provinsi dan wilayah.
4. Perubahan UUD 1945 (1960–1966)
Pada tahun 1960, konstitusi diubah lagi untuk meningkatkan kekuasaan presiden dan partai serta memperkuat administrasi pusat. Perubahan ini diikuti oleh masa ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan Sukarno dan berakhir dengan reorganisasi.
5. Perubahan UUD 1945 (1999)
Ketika orde baru runtuh pada tahun 1998, UUD 1945 kembali diamandemen untuk memberikan kebebasan dan hak asasi manusia yang lebih luas kepada rakyat Indonesia. Perubahan ini juga menghilangkan beberapa pasal yang terlalu banyak memberikan kekuasaan kepada presiden dan militer.
6. Perubahan UUD 1945 (2002)
Pada tahun 2002, konstitusi kembali diamandemen untuk mengurangi kekuasaan daerah dan memperkuat pemerintahan pusat. Perubahan ini dilihat sebagai reaksi atas konflik antardaerah di Indonesia, khususnya di Aceh dan Papua.
Wijaya, A. (2018). Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia. Jurnal Al-Daulah, 7(2).
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Dweb.Berita%26id%3D11776&ved=2ahUKEwiplt-PvOL9AhW_cWwGHbDfB-YQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2D8RaHA0nbKF-kvy5TdLWQ
Nama : Fadhil
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah pentingnya konstitusi dan peraturan di negara ini. Adanya peraturan dan undang-undang memberikan petunjuk atau pedoman yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Saya juga jadi tahu masalah atau pertanyaan seputar UU Cipta Kerja, serta kesadaran dan kejujuran, yang ternyata sangat penting. Yang harus dibenahi di negeri ini adalah pembentukan UU Cipta Kerja yang dibuat secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan urgensi di masa pandemi, menunjukkan tidak ada “crisis mood”, tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah regulasi yang terkandung di dalamnya.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Inti dari konstitusi adalah untuk menyediakan seperangkat aturan dan prinsip yang memandu administrasi suatu negara, termasuk pemisahan kekuasaan, hak warga negara dan administrasi. Ini mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara merdeka dan memperkuat nilai-nilai inti yang memandu pemerintahannya. Konstitusi penting karena membatasi kekuasaan mereka yang berkuasa, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur kegiatan pemerintah. Misalnya di Indonesia, UUD 1945 (UUD RI 1945) merupakan landasan hukum tertinggi negara tersebut.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku inkonstitusional pejabat pemerintah adalah korupsi. Pada dasarnya korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara. Efek korupsi dapat memperlambat perekonomian suatu negara, meningkatkan kemiskinan dan menciptakan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk bertindak tegas dan menegakkan hukum yang berlaku, pejabat atau orang yang melakukan korupsi harus dihukum dengan setimpal.
NPM : 2216031120
Kelas : Reguler B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Jawab:
Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah pentingnya konstitusi dan peraturan di negara ini. Adanya peraturan dan undang-undang memberikan petunjuk atau pedoman yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Saya juga jadi tahu masalah atau pertanyaan seputar UU Cipta Kerja, serta kesadaran dan kejujuran, yang ternyata sangat penting. Yang harus dibenahi di negeri ini adalah pembentukan UU Cipta Kerja yang dibuat secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan urgensi di masa pandemi, menunjukkan tidak ada “crisis mood”, tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah regulasi yang terkandung di dalamnya.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Jawab:
Inti dari konstitusi adalah untuk menyediakan seperangkat aturan dan prinsip yang memandu administrasi suatu negara, termasuk pemisahan kekuasaan, hak warga negara dan administrasi. Ini mewujudkan prinsip-prinsip dasar negara merdeka dan memperkuat nilai-nilai inti yang memandu pemerintahannya. Konstitusi penting karena membatasi kekuasaan mereka yang berkuasa, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur kegiatan pemerintah. Misalnya di Indonesia, UUD 1945 (UUD RI 1945) merupakan landasan hukum tertinggi negara tersebut.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Jawab:
Contoh perilaku inkonstitusional pejabat pemerintah adalah korupsi. Pada dasarnya korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara. Efek korupsi dapat memperlambat perekonomian suatu negara, meningkatkan kemiskinan dan menciptakan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk bertindak tegas dan menegakkan hukum yang berlaku, pejabat atau orang yang melakukan korupsi harus dihukum dengan setimpal.