aditiya_2256031024_paralel
Dari beberapa paparan di jurnal
tersebut diketahui bahwa media
massa mempunyai peran yang strategis
dalam kontrol sosial. Melalui
pemberitaan, media massa dapat
melakukan kontrol atau pengawasan
terhadap hukum. Dalam bidang hukum
pidana, media massa adalah pendukung
dari kebijakan hukum pidana, yaitu
memberikan peran pencegahan
kejahatan.22 Barda Nawawi Arief
mendukung pencegahan melalui media
massa karena kebijakan penal memiliki
keterbatasan.23 Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam
kesadaran diri masing-masing manusia
Indonesia. Artikel ini akan membahas
mengenai bagaimana peran media massa
pada masa kini menciptakan
keharmonisan sosial sebagai alternatif
dari hukum pidana retributif. Dari pengertian media massa dan
pers di jurnal maka jelas bahwa media
massa merupakan bagian dari pers,
dimana media massa merupakan
perantara bagi pers dalam penyiaran
berita dengan beberapa bentuk. Media
massa merupakan sarana masyarakat
memperoleh informasi, media massa
memiliki fungsi atau peranan yang besar
dalam membagikan informasi kepada
audiensnya, yaitu sebuah sebutan untuk
konsumen media

aditiya_2256031024_paralel
Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat.

aditiya_2256031024_paralel
etika sangat penting bagi makhluk sosial karena etika sosial dapat mengatur sifat dan prilaku makhluk sosial yang berbangsa dan bernegara di indonesia dan didalam nilai-nilai pancasila terdapat makna yang sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari dan pancasila dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari semangat yang berjiwa pancasila.

aditiya_2256031024_pararel
Etik berasal dari bahasa Yunani “ethos”
yang berarti watak atau adat dan asal kata moral
yang sama artinya dengan kata etik dari bahasa
Latin “mos” untuk tunggal dan jamaknya “mores”
yang juga berarti adat atau cara hidup. Dari kedua
perkataan tersebut, etik dan moral menunjukkan
cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia. Jadi
moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan
yang sedang dinilai, sedangkan etik dipakai untuk
pengkajian sistem nilai-nilai atau kode.7 Dalam
pandangan Jimly Asshiddiqie, etika atau ethics
merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan
baik (good) dalam hidup manusia. Filsafat etik
tidak hanya menaruh soal pada benar dan salah,
tetapi lebih dari itu, mencakup persoalan baik dan
buruk.Tujuan utamanya adalah kehidupan yang Politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) dan
kemudian dituangkan dalam produk hukum.
Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah
kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960
tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9
(sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali

aditiya_2256031024_paralel