Nama : Aina Nasywa Audenisa
NPM : 2256031013
Kelas : Paralel

Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia khususnya belum terlaksana secara menyeluruh. Berita yang diedarkan kepada khalayak ramai seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa menelusuri kembali berita dan sumber berita tersebut, masyarakat justru mempercayai hal tersebut. Seharusnya sebagai insan yang berakal, cipta, rasa, dan karsa, petunjuk sudah diturunkan oleh Allah dalam Al Hujurat ayat 6 bahwa berita yang datang kedepan kita harus diteliti kembali sebelum dipercaya. Hal demikian telah melanggar nilai-nilai Pancasila khususnya mengenai nilai materil, nilai kerohanian, dan nilai vital yang berujung pada pelanggaran hak manusia lainnya. Pengamalan jiwa Pancasila yang masih kurang ditunjukkan dengan adanya berita-berita yang menyesatkan.Media massa hanya memberikan pemuas informasi kepada masyarakat, artinya, masyarakat hanya terpuaskan keingintahuannya sajamengenai berita hukum melalui sajian gambar maupun suara tanpa terdorong pembentukan kepribadiannya. Media massa di Indonesia belum sampai pada keadaan yang dapat membuat masyarakat mengubah moral untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, hal demikian tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

Nama : Aina Nasywa Audenisa
NPM : 2256031013
Kelas : Paralel

Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu. Etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas. Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika yang demikian itu karena ia diarahkan ius constituendum, hukum yang seharusnya berlaku. Politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) dan kemudian dituangkan dalam produk hukum. Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9 (sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali. Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

Nama : Aina Nasywa Audenisa
NPM : 2256031013
Kelas : Paralel

A. Menurut saya sistem etika perilaku politik saat ini belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari bacaan di atas, terlihat jelas masih terdapat banyak sekali penyimpangan atau ketidaksesuaian etika perilaku dalam perpolitikan Indonesia. Dalam penerapannya, sistem pemerintahan Indonesia menurut saya belum berjalan secaraoptimal sebagaimana seharusnya. KKN adalah masalah yang tidak pernah lepas dalam pemerintahan hingga saat ini. Banyaknya oknum-oknum tidak bertanggung jawab membuat permasalahan dalam pemerintahan Indonesia semakin pelik, korupsi seolah menjadi budaya di setiap instansi yang ada dalam pemerintahan. Para pemimpin seolah lupa dengan tanggung jawabnya terhadap rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Tetapi tidak semua tentang pemerintahan memiliki paradigma yang buruk, banyak juga oknum yang menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat sebagaimana seharusnya, yang seperti ini yang kita butuhkan untuk membangun pemerintahan yang adil dan makmur. Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berpolitik dalam berbagai segi kegiatan dapat terwujud dengan baik dan lancar. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah selaku pemegang amanat rakyat dan penyelenggara Negara harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan, karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh kondisi pemerintah yang absolut, pemerintah yang didukung penuh oleh rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan dan rakyat merupakan bagian terpenting dari terbentuknya suatu Negara.

B. Menurut saya etika yang ada pada generasi muda di sekitar lingkungan tempat tinggal saya beberapa sudah mencerminkan etika dan nilai sebagaimana yang dianut oleh bangsa Indonesia. Banyak dari mereka yang memiliki sikap sopan dan santun, religius, saling peduli terhadap sesama, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang memiliki sikap kurang menyenangkan dalam kesehariannya, mereka yang putus sekolah cenderung bersikap seenaknya terhadap orang lain di sekitarnya. Dekadensi moral yang terjadi di kalangan remaja generasi bangsa salah satu indikator penyebab terbesarnya adalah kegagalan dari dunia pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Dengan demikian ketiga lembaga tersebut harus berbenah, bersatu-padu, bersinergi secara efektif dalam menanamkan nilai-nilai moralitas dan tatakrama budi pekerti yang luhur. Jika ketiga lembaga ini saling mengisi, diharapkan akan dapat membentuk anak didik, sebagai generasi masa depan, yang bermoral luhur mulia.

Aina Nasywa Audenisa_2256031013_Paralel