Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B
Pada video analisis kali ini yang berjudul “Pancasila dan IPTEK” yang saya tangkap IPTEK merupakan hasil karya manusia yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam menghadapi kehidupannya, baik yang berdampak positif ataupun negatif. Pancasila adalah rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat indonesia. Kaitannya nilai-nilai Pancasila dengan IPTEK berupa hal yang sangat penting dalam perkembangan ilmu teknologi karen, perkembangan IPTEK pada masa ini dengan masa yang akan datang akan mengalami perkembangan yang sangat cepat.
Sila-sila Pancasila yang menjadi sistematika dalam pengembangan IPTEK, yaitu :
1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa , dalam sila ini mengkomplementasikan ilmu pengetahuan yang bersifat mencipta, mengaitkan keseimbangan antara rasional dan irasional.
2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dalam sila ini menjelaskan bahwa memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam perkembangan IPTEK haruslah bersikap beradab karena IPTEK merupakan hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral.
3. Nilai Persatuan Indonesia, dalam sila ini perlu adanya komplemetasi universal dan kemanusiaan dalam sila-sila yang lain.
4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dalam sila ini mendasari bahwa perkembangan IPTEK harus secara demokratis artinya ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk megembangkan IPTEK, menghormati sekaligus menghargai hasil karya orang lain.
5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam sila ini menuntut perkembangan IPTEK harus bisa menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia.

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B
1. Menurut saya, sistem etika politik saat ini masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena dengan contoh :
a. Politik Uang (Money Politik) yang merupakan pemberian atau janji menyuap seseorang baik-baik agar orang tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun agar menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.
b. Golput (Golongan putih) yang merupakan gambaran warga atau komunitas tertentu yang dinilai kurang berani mengambil keputusan, atau tidak dapat menilai secara politis keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Golput merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan pilihan siapa pun, tapi jelas bukan pilihan yang bertanggung jawab. Dan melanggar etika politik yang ada.
dengan contoh itulah yang ada dalam kehidupan kita sehingga sistem etika politik saat ini masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Menurut saya generasi muda sekarang masih banyak yang kurang beretika, bahkan bisa dikatakan tidak memiliki etika dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Hal tersebut akan membawa dampak buruk dimasa yang akan datang. Mengingat bahwa generasi muda yang akan membawa sebuah perubahan di masa yang akan datang. Jika para pemuda yang menjadi ujung tombak keberhasilan bangsa tidak memiliki etika (moral), lalu bagaimana negara ini kedepannya akan bisa maju? Mungkin banyak orang masih berfikir bahwa meredupnya etika dikalangan diri para pemuda adalah hal yang anggap biasa-biasa saja. Akan tetapi Justru itulah yang berpengaruh besar di masa yang akan datang.
Mengingat pentingnya etika dalam mejalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang sudah tercermin didalam sila-sila pancasila yang menjadi pedoman, pondasi, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum ada, seperti halnya etika dalam bermasyarakat, beragama, serta berparilaku semuanya sudah tertuang didalam pancasila dan itulah yang kunci utama keberhasilan negara Indonesia.
Dengan adanya kesadaran dalam diri dan kesadaran bersama akan pentingnya menanamkan etika dalam diri seseorang akan membawa perubahan serta kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat, menjadi penentu maju atau mundurnya sebuah negara.

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
Npm. : 2216031052
Kelas : Reguler B
Menganalisis video tentang Etika Pancasila

Etika adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena etika kita dapat tahu apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat.

Etika Pancasila merupakan suatu cabang filsafat yang dijabarkan dari sila sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha esa
yang berarti mengandung nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
yang mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
3. Persatuan Indonesia
yang mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa, kebersamaan dan cinta tanah air.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
yang mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
yang mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Dengan begitu esensi Pancasila dalam sistem etika dengan meletakkan sila-sila Pancasila , yaitu sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional dan internasional, sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan dan keputusan, dan Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B
Menganalisis jurnal yang berjudul "PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI
INDONESIA".

Masyarakat selalu mengalami perkembangan, dan perubahan-perubahan, termasuk tata nilai yang ada. Akibat perkembangan teknologi yang sedemikian, segala bentuk telekomunikasi dapat terjadi tanpa mengenal waktu, sehingga aliran dalam filsafat, ideologi, dan kebudayaan pada umumnya mudah dikenal oleh berbagai jenis kelompok masyarakat dan mempengaruhi tata nilai yang mereka miliki. Hukum sudah cukup tua menjadi bagian kehidupan manusia dari masa ke masa dan terus berubah seiring perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Isi Pancasila berupa nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila sudah sejak dahulu tertanam secara spontan dalam masyarakat Indonesia yang berpadu dengan adat-istiadat, kebudayaan, dan agama. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah dimulai sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sebagai pandangan hidup sehingga berujung pada diraihnya kemerdekaan. Pada masa kini, tinggal bagaimana, kita memahami nilai-nilai Pancasila dan menerjemahkannya ke dalam pemikiran, sikap dan perilaku sehari-hari sebagai pribadi maupun makhluk sosialNilai (value) merupakan pengertian filsafat, artinya tolok ukur untuk menimbang-nimbang dan memutuskan apakah sesuatu benar atau salah, baik atau buruk. Notonagoro menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila, dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :
1. nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas,
3. nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Perkembangan Media Massa Di Indonesia
Media massa merupakan perantara bagi pers dalam penyiaran berita dengan beberapa bentuk. Dimana pengertian Media massa adalah sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi, media massa memiliki fungsi atau peranan yang besar dalam membagikan informasi kepada
audiensnya, yaitu sebuah sebutan untuk konsumen media.
Media massa dalam konteks kontrol sosial, berdasarkan sebuah penelitian,
berita hukum memiliki klasfikasi tersendiri untuk yang akan dimuat atau ditayangkan, karena tidak semua berita akan diangkat dalam media massa.
Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang biasanya dimuat di media massa terbatas, yaitu:
a. Melibatkan tokoh atau orang terkenal.
b. Berkaitan dengan skandal hukum.
c. Pertama kali terjadi.
d. Memiliki problem hukum.
e. Proses pembuatan undangundang.
f. Melihat penerapan undang-undang baru.
g. Perselisihan antara lembaga hukum.
h. Pemilihan petinggi hukum.
i. Kisah-kisah pencari keadilan.
j. Berkaitan dengan lembaga hukum atau aparat hukum.
Maka dalam konteks pemberitaan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa media massa maka diperlukan penegakan aturan dan pemahaman etika yang lebih tegas. Karena kerjasama media massa dengan penegak hukum dapat membantu juga timbulnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, dimana masih ditemui persaingan antara
lembaga penegak hukum dalam upaya kontrol sosial, maka peran media massa di sini adalah dalam rangka mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat yang sama di antara semua lembaga penegak hukum. Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia
khususnya belum terlaksana secara menyeluruh. Karena berita yang diedarkan kepada khalayak ramai seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus menelusuri kembali berita dan sumber berita tersebut agar masyarakat justru mempercayai hal tersebut.

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B

Menganalisis jurnal yang berjudul "Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia".
Sekumpulan orang dalam berbagai bangsa memiliki tujuan yang sama tersebut membentuk suatu negara. Sebagaimana tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV yang terdiri atas, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, pencapaian tujuan bersama tersebut harus dirancang, dirumuskan, dan disepakati bersama seluruh elemen bangsa yang dalam kebiasaan akademik disebut sebagai politik hukum.

Hubungan antara etika dengan moral dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Ketentuan baik dan buruk ini digunakan sebagai acuan atau patokan dalam mengarahkan perilaku setiap warga. Dimana pengertian Moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. sedangkan, etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut.

Politik Hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD1945) dan kemudian dituangkan dalam produk hukum. Terdapat ciri Pengertian Politik Hukum dari pendapat dari 11 ahli hukum yaitu, kebijakan dasar yang memuat arah kemana hukum akan dibawa, dibuat oleh penguasa (pihak berwenang), pembuatan hukum dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang disepakati bersama dan kemudian dituangkan dalam norma untuk mengkaidahi perilaku bersama, dan bersifat constituendum yang memuat hukum ideal atau cita hukum yang akan diberlakukan.

Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum Di Indonesia menurut pendapat ahli Jimly Asshiddiqie, yaitu dengan memberi
catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, dan zat protein, vitamin , dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum). Dimensi ketiga cakupan luasan atas hubungan etik dan hukum dimana etika lebih luas dari hukum, karena itu setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, singkat kata pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik. Namun tidak demikian sebaliknya, pebuatan yang dianggap melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Dengan demikian, perilaku menyimpang manusia harus melewati sistem etika yang berfungsi sebagai koreksi dan sebisa mungkin tidak perlu memasuki mekanisme hukum dalam penyelesaian penyimpangan perilaku manusia tersebut.