Dwina Rahmaditya Azzahra 2216031008 Reguler B

1. Menurut pendapat saya, etika perilaku politik saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Banyak sekali perilaku-perilaku yang melenceng dari pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Bisa dilihat dengan adanya suatu pelayanan sipil atau birokrasi yang lambat dan tidak mementingkan kepuasan masyarakat dalam penanganannya. Sistem birokrasi yang lambat dan juga para pejabat pemerintahan yang terkadang mengacuhkan masyarakat sudah tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang kedua. Selain itu, adanya koruptor yang merajalela di negeri ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya sudah ditanamkan sejak sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan juga praktek kolusi dan nepotisme yang masih sering kita temui di lingkungan politik tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ada

2. Etika para generasi muda di lingkungan sekitar tempat tinggal saya sudah mulai tidak mencerminkan nilai-nilai yang positif. Nilai kesopanan dan kesantunan yang sudah mulai pudar dan hilang hingga nilai rasa cinta tanah air yang sudah pudar juga. Sebagai contoh yang dapat kita ambil di lingkungan keluarga, dapat dilihat bahwa generasi muda sekarang sudah tidak lagi mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua dan memilih untuk melanggar apa yang orang tua peringatkan. Generasi muda zaman sekarang lebih mementingkan kepentingan dirinya masing-masing dibandingkan kepentingan orang lain dan bangsa Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan adanya penanaman nilai dan moral dalam lingkungan kecil terlebih dahulu, contohnya keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik dan mengajarkan nilai dan norma kepada anaknya. Karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan anak akan mengaplikasikan perilaku norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Dwina Rahmaditya Azzahra 2216031008 Reguler B

Judul : Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia.
Jurnal : Nurani Hukum
Volume., No., Tahun : Vol. 3, No. 1, 2020
ISSN : 2655-7169
Nama Peneliti : Ariesta Wibisono Anditya

Pendahuluan
Secara umum, masyarakat akan selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya Perkembangan zaman. Bersamaan dengan hal tersebut, hukum yang umurnya sudah cukup tua ini juga selalu mengikuti perubahan sosial dan Perkembangan zamannya. Menurut Cicero, hukum adalah order yang dijalankan secara konsisten dengan kesadaran, moralitas, dan komitmen kerakyatan. Penulis mengemukakan bahwa hubungan antara tatanan sosial dan tatanan politik disambungkan oleh media massa. Penulis mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti hukum, namun dengan media massa masyarakat jadi dapat memahaminya. Media massa berperan strategis dalam kontrol sosial dan dapat melakukan pengawasan terhadap hukum. Dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan.

Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan jenis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undangundang (statute approach), pendekatan sosial (social approach), serta pendekatan asas.

Hasil dan Pembahasan
Nilai-nilai Pancasila menurut tinjauan yang dilakukan penulis sudah sejak dahulu tertanam dengan spontan di masyarakat Indonesia yang menyatu dengan adat-istiadat, agama, dan kebudayaan. Sebelum Indonesia merdeka, pengalaman nilai-nilai Pancasila sudah ada dan digunakan sebagai suatu pandangan hidup sampai akhirnya kemerdekaan tercapai. Pada kehidupan masyarakat modern, jurnalistik menjadi media dalam edukasi massa dan mengembangkan nilai-nilai edukasi kepada para pelajar berbagai tingkat dan juga masyarakat luas. Tentunya, hal ini berkaitan dengan fungsi pers yang menonjol yaitu fungsi edukasi. Penulis mengungkapkan pendapatnya bahwa dalam masyarakat modern, fungsi pers yang menonjol yaitu fungsi control. Fungsi ini berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi yang berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang diselesaikan oleh penegak hukum dan dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemasyarakatan. Berdasarkan tinjauan pustaka penulis, kerja sama media massa dengan Lembaga hukum masih hanya sebatas media pencari berita dengan narasumbernya. Akan tetapi, hal ini menjadi masalah karena dalam konteks control sosial tidak ditemukan adanya integrasi pemerintah dengan masyarakat.

Kelebihan dan Kekurangan Penelitian
Bahasa yang digunakan penulis mudah dimengerti dan topik yang diangkat sangat bagus dan jarang dilakukan. Kekurangannya yaitu pembahasan yang diberikan tidak singkat dan padat.

Dwina Rahmaditya Azzahra 2216031008 Reguler B

Etika memiliki peranan untuk mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik dan dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Etika pancasila sendiri adalah suatu cabang filsafat yang isinya berupa penjabaran dari sila-sila Pancasila dan fungsinya untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada sila pertama, terkandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas. Pada sila kedua, terkandung dimensi manusia yang bermakna baha memanusiakan manusia dan upaya dalam peningkatan kualitas kemanusiaan antarsesama. Pada sila ketiga, terkandung dimensi solidaritas dan persatuan. Pada sila keempat, terkandung makna nilai sikap menghargai. Pada sila kelima, terkandung dimensi nilai kepedulian antarsesama. Dalam etika pancasila, bermakna bahwa menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi dari setiap tindakan.

Dwina Rahmaditya Azzahra 2216031008 Reguler B

Etika memiliki peranan untuk mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik dan dapat diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Etika pancasila sendiri adalah suatu cabang filsafat yang isinya berupa penjabaran dari sila-sila Pancasila dan fungsinya untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pada sila pertama, terkandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas. Pada sila kedua, terkandung dimensi manusia yang bermakna baha memanusiakan manusia dan upaya dalam peningkatan kualitas kemanusiaan antarsesama. Pada sila ketiga, terkandung dimensi solidaritas dan persatuan. Pada sila keempat, terkandung makna nilai sikap menghargai. Pada sila kelima, terkandung dimensi nilai kepedulian antarsesama. Dalam etika pancasila, bermakna bahwa menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi dari setiap tindakan.

Dwina Rahmaditya Azzahra 2216031008 Reguler B

Judul : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
Jurnal : Pena Justicia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Volume., No., Tahun., Halaman : Vol. 17, No. 1, Tahun 2017, 28-36
Nama Peneliti : Sri Pujiningsih

Pendahuluan
Pertumbuhan etnik yang beragam dipengaruhi oleh adanya aspek histori-sosiologis yang mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Mekong-Vietnam dan menyebar ke seluruh pulau-pulau di Nusantara pada saat itu. Hal ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang pluralisme karena terdapat berbagai macam perbedaan dalam bahasa, suku, agama, warna kulit, ras, dan sebagainya. Sebuah negara dapat terbentuk apabila masyarakat di dalamnya memiliki sebuah tujuan dan kepentingan bersama. Kekuatan-kekuatan poltik dengan keikutsertaan kepentingan yang membentuk produk hukum dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dengan instrument hukum dalam system hukum di negara ini. Dalam jurnal ini, membahas mengenai etika terapan yang mana menjelaskan perilaku manusia dalam bernegara. Selain itu, dalam jurnal ini terdapat pola umum yang akan membahas mengenai politik hukum yang terdapat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan
Etika erat kaitannya dengan dasar-dasar filosofis dan tingkah laku manusia, dengan pandangan hidup, dan juga filsafat hidup masyarakat tersebut. Sedangkan, moral yaitu ajaran mengenai bagaimana manusia dalam bertingkah laku di hidupnya dan bagaimana manusia harus bersikap baik dalam hidupnya. Setiap orang pasti memiliki moralitas, akan tetapi tidak dengan etika. System etika berkembang dengan 5 tahapan secara historis dan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu etika teologi, etika ontologis, positivasi etik, etika fungsional tertutup, dan etika fungsional terbuka.
Dalam jurnal tersebut, penulis membuat sebuah kesimpulan bahwa politik hukum adalah sikap dalam memilih apa yang sedang berkembang di masyarakat dan selanjutnya dipilih sesuai dengan prioritas dan kemudian diselaraskan dengan UUD 1945 yang mana selanjutnya dituangkan dalam suatu produk hukum. Hubungan yang ada di antara etika dan hukum dapat kita cermati dari 3 dimensi yang ada, yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya. Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa hubungan antara etika dan hukum sebagai catatan agama ruh atau jiwa yang diggambarkan seperti sebuah nasi bungkus, di mana bungkusnya adalah hukum dan nasi yang di dalamnya terdapat vitamin, protein, karbohidrat, dan mineral adalah etika dan unsur lainnya merupakan sebagai agama. Hubungan antara etika dan hukum juga dilihat dari aspek pelanggarannya. Pelanggaran hukum sudah pasti melanggar suatu etika, akan tetapi pelanggaran etika belum tentu melanggar suatu hukum yang ada. Politik hukum sudah dirumuskan 15 tahun sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia melalui TAP MPRS No. 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) dan berlaku selama 9 (sembilan) tahun dan diubah menjadi Garis-Garis Haluan Besar Negara (GBHN) yang diubah 5 (lima) tahun sekali.

Kelebihan dan Kekurangan Jurnal
Penjelasan dilakukan secara informatif dan rinci mengenai hubungan antara etika dan hukum dalam politik hukum di Indonesia. Namun, terdapat beberapa bahasa yang kurang bisa dipahami oleh pembaca.