NAMA : M.FITRA SULLY ANGGARA
NPM : 2216031057
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031057
KELAS : Reguler A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ M.FITRA SULLY ANGGARA
NAMA : M.Fitra Sully Anggara
NPM : 2216031057
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031057
KELAS : Reguler A
M.Fitra Sully Anggara
2216031057
Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Oleh: Aulia Rosa Nasution
Judul Jurnal: Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Adanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan mahasiswa yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan mahasiswa yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata.
Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya, melainkan membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani.
2216031057
Analisis Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Oleh: Aulia Rosa Nasution
Judul Jurnal: Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Adanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan mahasiswa yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan mahasiswa yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata.
Masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya, melainkan membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani.
Nama : M.Fitra Sully Anggara
2216031057
Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara yang kedua landasan hukum PKN antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945 batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya :
1. pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara 2. pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan
3.pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan 4.undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
5. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
6. Yang terakhir SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian sumber historis sosiologis dan politik.
Pendidikan Kewarganegaraan pusatnya historis substansi. Pendidikan Kewarganegaraan sudah ada sebelum Indonesia merdeka sumber sosiologis masyarakat membutuhkan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjaga memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa sumber politik dimuatnya dokumen-dokumen Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957 sampai terakhir 2013 yaitu KKN dinamika esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Maka Pendidikan Kewarganegaraan harus mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara bangsa masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
2216031057
Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara yang kedua landasan hukum PKN antara lain pembukaan undang-undang Dasar 1945 batang tubuh undang-undang Dasar 1945 khususnya :
1. pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara 2. pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan
3.pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan 4.undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
5. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
6. Yang terakhir SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian sumber historis sosiologis dan politik.
Pendidikan Kewarganegaraan pusatnya historis substansi. Pendidikan Kewarganegaraan sudah ada sebelum Indonesia merdeka sumber sosiologis masyarakat membutuhkan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjaga memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa sumber politik dimuatnya dokumen-dokumen Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 1957 sampai terakhir 2013 yaitu KKN dinamika esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Maka Pendidikan Kewarganegaraan harus mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara bangsa masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NAMA : M.FITRA SULLY ANGGARA
NPM : 2216031057
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031057
KELAS : Reguler A