Helmalya Vrily pramesti 2216031044 reg b

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat utntuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu ”revolusi grondwet” telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan.Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. setelah perubahan itu Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).

referensi :
1. Sonia Ivana Barus
University Of Bengkulu Law Journal 2 (1), 29-55, 2017

2. PERUBAHAN KONSTITUSI DAN REFORMASI KETATANEGARAAN INDONESIA
Abu Tamrin-Jurnal Cita Hukum Vol. II No.1 Juni

1. Hal positif yang saya dapat adalah dorongan dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan dukungan untuk memutus suatu permasalahan yang nantinya akan memberikan dampak pada keputusan yang diambil oleh mahkamah konstitusi. Kegigihan serta perjuangan masyarakat dalam melakukan protes terhadap UU cipta kerja juga harus diapresiasi karena mereka memperjuangkan hak-hak warga negara.

2. Hakikat konstitusi adalah hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam sistem bernegara tentunya konstitusi memiliki sifat yang lebih stabil daripada hukum yg lainnya. Konstitusi sangat penting karena tujuan konstitusi ialah untuk mengontrol kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak oleh mereka yang berkuasa atau untuk memberlakukan pembatasan pada kekuasaan pemerintahan.

3. Menurut saya prilaku pejabat yang tidak konstitusional ialah mereka melakukan korupsi. karena nyatanya korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga warga negara. menurut saya mereka pantas diberikan kesempatan memperbaiki kehidupannya tapi tidak dengan diberikan wewenang untuk menjabat.

Helmalya vrily p
2216031044
reg b

Helmalya vrily pramesti
2216031044
reg b

Helmalya Vrily Pramesti
221603104
REG B
kita sudah menjadi 4 republik
1. republik yang diproklamasikan pada 17 Agustus
2. RIS
3. Negara kesatuan (uud sementara)
4. UUD 1945

pada tahun 59 UUD kembali diberlakukan. tidak ada penjelasan UUD pada 18 Agustus, pada tanggal 15 Februari 1946 baru diumumkan di berita republik mengenai penjelasan UUD 1945. penjelasan ini merupakan dokumen terpisah. lalu pada tahun 59 dijadikan dokumen yang tak terpisahkan. perbedaan UUD45 18 Agustus dan 5 juli 59 adalah terdapat pada lampiran. piagam Jakarta 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi tersebut. sesudah reformasi, dokumen yang kita jadikan pegangan adalah naskah UUD45 versi 5 juli 59 beserta 4 lampiran (perubahan 1,2,3,4) di aturan tambahan pasal 2 dikatakan 'dengan ditetapkan nya perubahan UUD ini terdiri atas pembukaan dan pasal pasal' berarti naskah dan UUD tidak ada lagi penjelasan. metode yg dipakai adalah perubahan seperti di Amerika. konsolidasi terdiri dari pembukaan dan pasal pasal. sumber masalah nya ialah jendral jendral yang masih menganggap bahwa ini penghianatan. untuk kepentingan membaca dan sosialisasi, MPR membuat naskah menjadi satu kesatuan menggunakan footnote. tetapi jika dokumen resmi nya masih tetap 5 dokumen (beserta lampirannya)