Nama : Ismi Karlina
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
Kiriman dibuat oleh Ismi Karlina
Komunikasi B Genap 2023 -> POST TEST
oleh Ismi Karlina -
Nama : Ismi Karlina
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut!
Karena adanya situasi yang menyebabkan perubahan terjadi serta agar konstitusi yang ada di Indonesia menjadi semakin baik.
Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Sumber :
MKRI. (13 Agustus 2015). Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#:~:text=Perubahan%20itu%20dilakukan%20karena%20Majelis,1945%20secara%20murni%20dan%20konsekuen.&text=Salah%20satu%20keberhasilan%20yang%20dicapai,reformasi%20konstitusional%20(constitutional%20reform). Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
Mengapa bangsa indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dan jelaskan periode periode perubahan tersebut!
Karena adanya situasi yang menyebabkan perubahan terjadi serta agar konstitusi yang ada di Indonesia menjadi semakin baik.
Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.
Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
Periode 5 Juli 1959 – sekarang
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
Sumber :
MKRI. (13 Agustus 2015). Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776#:~:text=Perubahan%20itu%20dilakukan%20karena%20Majelis,1945%20secara%20murni%20dan%20konsekuen.&text=Salah%20satu%20keberhasilan%20yang%20dicapai,reformasi%20konstitusional%20(constitutional%20reform). Diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
Komunikasi B Genap 2023 -> PRETEST
oleh Ismi Karlina -
Nama : Ismi Karlina
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hak positif yang saya terima adalah dapat mengetahui isu mengenai undang-undang tentang hak cipta, serta mengetahui bahwa terdapat masyarakat yang merasa bahwa aspirasi aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik. Hal yang harus dibenahi adalah mengenai transparasi pemerintah ketika mengambil keputusan dan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Konstitusi memiliki hal yang penting dalam mengatur pemerintahan dalam negara.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Pejabat yang melakukan korupsi. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan harus ada transparasi ketika pengambilan keputusan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Korupsi membuat masyarakat merasakan akibatnya juga, jadi tentu saja perilaku tersebut layak untuk ditindaklanjuti dan diberi hukuman yang sesuai asas dan norma kemanusiaan yang ada di Indonesia.
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hak positif yang saya terima adalah dapat mengetahui isu mengenai undang-undang tentang hak cipta, serta mengetahui bahwa terdapat masyarakat yang merasa bahwa aspirasi aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik. Hal yang harus dibenahi adalah mengenai transparasi pemerintah ketika mengambil keputusan dan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat Konstitusi adalah rambu-rambu untuk bernegara, aturan untuk bernegara. Konstitusi memiliki hal yang penting dalam mengatur pemerintahan dalam negara.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Pejabat yang melakukan korupsi. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan harus ada transparasi ketika pengambilan keputusan agar masyarakat dapat mengetahuinya. Korupsi membuat masyarakat merasakan akibatnya juga, jadi tentu saja perilaku tersebut layak untuk ditindaklanjuti dan diberi hukuman yang sesuai asas dan norma kemanusiaan yang ada di Indonesia.
Nama : Ismi Karlina
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
NPM : 2216031148
Kelas : Reguler B
Nama : Ismi Karlina
NPM : 2216031148
Kelas : Reg B
Di dalam video tersebut dijelaskan mengenai perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 Agustus dan UUD versi sekarang. Dinelaskan bahwa Indonesia menjadi 4 republik.
1. Republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. RIS dengan konstitusi RIS
3. UUDS 1950
4. Ditetapkannya kembali UUD 1945.
UUD 1945 mengalami perubahan, yaitu perubahan adendum yaitu menambahkan 4 lampiran, yaitu perubahan 1,2,3,4. Dalam aturan tambahan UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal pasal. Sehingga terdapat 5 dokumen yaitu naskah resmi dan 4 lampiran.
NPM : 2216031148
Kelas : Reg B
Di dalam video tersebut dijelaskan mengenai perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 Agustus dan UUD versi sekarang. Dinelaskan bahwa Indonesia menjadi 4 republik.
1. Republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
2. RIS dengan konstitusi RIS
3. UUDS 1950
4. Ditetapkannya kembali UUD 1945.
UUD 1945 mengalami perubahan, yaitu perubahan adendum yaitu menambahkan 4 lampiran, yaitu perubahan 1,2,3,4. Dalam aturan tambahan UUD 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal pasal. Sehingga terdapat 5 dokumen yaitu naskah resmi dan 4 lampiran.