Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang mengajarkan seputar sila-sila Pancasila yang mana mengatur perilaku kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kehidupan bernegara dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan etika yang berdasarkan sila pancasila. Nilai yang terkandung pada etika Pancasila yang pertama mengandung nilai moral yang berhubungan dengan rohani atau kedekatan diri kepada tuhan. Sila kedua, nilai untuk meningkatkan nilai kemanusiaan. Sila ketiga berdimensi persatuan, salah satunya nilai cinta tanah air. Sila keempat, contohnya dengan menghargai pendapat orang. Selanjutnya, nilai pada sila kelima, dengan ikut merasakan kesedihan atau kesulitan orang lain.

Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

Judul : Hubungan antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
Nama Jurnal : Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1, 2017, 28-36

Pendahuluan
Pertumbuhan dan perkembangan etnis di Indonesia terpencar di seluruh Nusantara karena adanya pengaruh aspek historis-sosiologis itu sendiri, yang mengatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Mekong-Vietnam. Besarnya pluralitas di Indonesia yang meliputi perbedaan bahasa, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya, menyebabkan pertumbuhan persatuan di Indonesia sedikit terhambat. Namun, Indonesia berhasil membangun integritas nasional melalui peristiwa Sumpah Pemuda. Negara terbentuk apabila ada sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Dalam mencapai suatu tujuan, pembentukan produk hukum sangat berdampak pada hal tersebut.

Pembahasan
Baik buruknya tingkah laku manusia berkaitan dengan moral, sedangkan dasar-dasar filosofis yang mendasari tingkah laku tersebut berkaitan dengan etika. Dengan moralitas yang pasti dimiliki masing-masing pribadi, tidak semua manusia memiliki etika. Etika berkembang dalan 5 tahapan, yaitu teologi, ontologis, positivasi etik, fungsional tertutup, dan fungsional terbuka.
Adapun politik hukum sebagai sikap memilih yang berkembang dalam masyarakat, yang dipilih sesuai prioritas dan selaras dengan UUD 1945, kemudian dibentuk dalam produk hukum. Antara hukum dan etika, keduanya berhubungan yang dituangkan ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi substansi dan wadah, hubungan keleluasaan cakupannya, dan dimensi alasan manusia mematuhi dan melanggarnya.