Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, ada peran penting atau manfaat dari kemajuan teknologi. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya kemampuan produktivitas dari masyarakat di bidang industri produksi. Sebagai contoh, seiring berkembangnya teknologi, sekarang sudah banyak mesin-mesin otomatis yang digunakan pada pabrik-pabrik penghasil bahan-bahan. Sehingga, pabrik-pabrik tersebut dapat menghasilkan barang produksinya jauh lebih banyak daripada jika dilakukan secara tradisional, yaitu secara manual. Semakin banyak produksi barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik, maka akan semakin baik pula perkembangan ekonominya.

Sayangnya, hal ini belum mencerminkan sepenuhnya dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, persebaran kemajuan teknologi yang ada, khususnya di Indonesia itu belum merata. Hal ini terbukti dari banyaknya dari daerah-daerah terpencil di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap kemajuan teknologi sepenuhnya. Ini juga berdampak pada kemudahan hidup mereka, yang mana masih sangat bergantung pada kemampuan manual masing-masing, tanpa adanya teknologi. Hal ini berarti belum adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang rata dan menyeluruh.

Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

Menurut saya, pendidikan Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting dalam memajukan teknologi negara. Hal ini karena dalam memajukan teknologi, perlu adanya pemahaman yang cukup tentang Pancasila agar tidak keliru dalam memajukan teknologi negara. Yang mana, seperti yang kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dianut Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Maka dari itu, pendidikan tentang Pancasila dapat memberikan paham seputar nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman dalam memajukan teknologi itu sendiri agar tidak memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia.

Adapun kaitan kemajuan teknologi dalam menerapkan nilai Pancasila. Hal ini terbukti bahwa baru-baru ini ada begitu banyak kemajuan teknologi yang perlu dihadapi oleh seluruh manusia sehingga harus segera beradaptasi. Namun sayangnya, ada beberapa kemajuan teknologi yang memberikan dampak negatif. Seperti yang kita tahu, dewasa ini nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan memudar. Sebagai contoh dalam hal pendidikan. Apabila mengulas kembali sistem pendidikan zaman dahulu, maka kita tahu bahwa siswa bergantung sepenuhnya kepada buku. Namun, bila meninjau dari sistem pendidikan masa kini, dapat diketahui bahwa pendidikan sudah tidaj bergantung lagi pada buku sepenuhnya, karena sudah ada teknologi internet sehingga bisa mencari sumber belajar seperti e-book, jurnal, artikel, dll dari internet. Sayangnya, internet banyak disalahgunakan oleh para pelajar sehingga digunakan untuk mencontek. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, yang mana perilaku pelajar mencontek tersebut sama sekali tidak menggambarkan penerapan nilai Pancasila. Bila melihat kejadian tersebut, dapat disimpulkan kaitan antara kemajuan teknologi dengan penerapan nilai Pancasila adalah semakin tinggi suatu teknologi, maka penerapan nilai Pancasila dari masyarakatnya akan semakin menurun.

Tetapi pada kasus lain pada bidang pendidikan, diketahui bahwa teknologi juga memberi dampak positif bagi penerapan nilai Pancasila. Teknologi masa kini dapat menyajikan banyak forum untuk memberikan edukasi seputar Pancasila melalui video, foto, kampanye poster digital, dll, yang tentunya sangat berdampak baik bila dimanfaatkan secara maksimal

Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang sering disebut sebagai IPTEK merupakan hasil cipta manusia yang dimanfaatkan sebagai langkah untuk bertahan hidup bagi manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengembangan IPTEK, Pancasila memiliki peran sebagai dasar dari pengembangan tersebut. Hal ini karena Pancasila dapat diartikan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam melakukan pengembangan IPTEK.

Adapun sila-sila Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman etika dalam pengembangan IPTEK itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini menggabungkan antara pikiran dan tindakan. Hal ini karena dalam mengembangkan IPTEK, manusia tidak boleh hanya sebatas berpikir tentang apa yang diciptakan, melainkan juga mempertimbangkan dampak bagi manusia itu sendiri di kemudian hari.
2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila ini menyajikan nilai dasar yang berpegang teguh pada moralitas manusia, sehingga manusia diingatkan kembali, bahwa perlu adanya sikap beradab dan bermoral dalam melakukan pengembangan IPTEK agar hasilnya tidak memberikan dampak negatif bagi sesama.
3. Sila ketiga, persatuan Indonesia
Sila ini menekankan tentang IPTEK sebagai sesuatu yang univerdal, sehingga pengembangannya harus dapat memberikan dampak bagi rasa persatuan antarmanusia, terlebih lagi rasa nasionalisme untuk manusia itu sendiri.
4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Sila ini memberi penekanan secara demokratis dalam pengembangan IPTEK. Hal ini berarti masing-masing pribadi dari pengembangnya perlu menerapkan sikap hormat dan saling menghargai terhadap kebebasan orang lain, serta terbuka menerima kritik dari pihak luar.
5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila ini menjelaskan bahwa pengembangan IPTEK perlu berpegang pada prinsup keseimbangan, tepatnya dalam hal keadilan hidup manusia. Artinya, seluruh hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan Tuhan, maupun dengan manusia lain atau dengan lingkungan, perlu adanya keseimbangan keadilan yang sama rata.

Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

A. Sistem etika perilaku politik saat ini terbilang belum sepenuhnya sesuai jika ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan karena adanya begitu banyak penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Jika ditelusuri berdasarkan kelima nilai Pancasila, perbandingannya akan sangat jauh. Politik yang diiisi oleh oknum pejabat sama sekali tidak mencerminkan Pancasila. Oknum tersebut cenderung tidak memperhatikan rakyat dan tidak mendengar aspirasi rakyat.

B. Etika generasi muda yang ada pada sekitar saya terbilang kurang baik dan masih belum mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Contohnya, pada lingkungan sekitar saya masih ada banyak anak remaja yang suka berkumpul di depan rumah dengan etika berbicara yang kurang baik. Mereka sering membicarakan banyak hal dengan tata bahasa yang kurang baik pula. Solusi bagi kasus ini menurut saya adalah dengan pengawasan dari orang sekitar.

Salvia Juliandra Putri
2216031033
Reguler A

Judul : Penanaman Nilai-nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa untuk Menekankan Kejahatan di Indonesia.
Nama Jurnal : Nurani Hukum, Vol. 3 No. 1 Juni 2020. ISSN. 2655-7169

Pendahuluan
Pada faktanya, masyarakat selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman. Dengan adanya hal tersebut, hukum yang usianya terbilang sudah cukup tua juga ikut mengalami perubahan. Adapun hubungan antara tatanan sosial dengan tatanan politik yang disambungkan dengan media massa. Media massa berperan secara strategis dalam mengontrol sosial masyarakat dan dapat melakukan pengawasan hukuman.

Pembahasan
Pada lingkup masyarakat, nilai Pancasila itu sendiri sudah sejak dahulu tertanam secara spontan. Pengamalan Pancasila sudah digunakan sebagai pandangan hidup sejak sebelum Indonesia merdeka. Dalam konteks modern, jurnalistik dijadikan media untuk mengedukasi massa dan mengembangkan nilai-nilainya kepada para pelajar dan masyarakat luas. Hal ini tentu berkaitan dengan fungsi pers, yaitu edukasi. Ditinjau dari pendapat penulis, fungsi pers yang paling menonjol adalah fungsi kontrol. Fungsi ini pun berkaitan pula dengan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa pemantauan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Kerja sama antara media massa dengan lembaga hukum masih hanya sebatas media pencari berita dengan narasumbernya. Tetapi, hal ini menjadi masalah karena tidak ditemukan integrasi pemerintah terhadap masyarakat dalam kontrol sosial.