Menjawab soal analisis
Nabillah Al Zahra Yuzafalani 2256031041 Reg M
A.Di Indonesia, banyak orang berperilaku dan menjunjung tinggi standar moral yang sesuai dengan cita-cita Pancasila termasuk integritas, kepemimpinan moral, toleransi, dan tanggung jawab, antara lain. Namun dari sisi politik, misalnya, yang kerap tertangkap adalah pejabat negara. Yang bersangkutan dituntut untuk mengikuti prosedur hukum yang adil, namun pada kenyataannya pejabat tersebut tidak menerima imbalan yang adil. Bahkan dalam kasus hukumnya, sejumlah kejadian dan bahkan sandiwara terjadi yang akhirnya menghambat proses peradilan. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengamati bahwa sistem etika politik Indonesia tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
B. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan keterbukaan masyarakat terhadap segala arus informasi, terutama di kalangan generasi muda di daerah tempat tinggal saya. Namun, jika generasi muda tidak diajarkan etika dan moralitas, ini bisa menjadi hal yang buruk. Karena fokus mereka yang terus-menerus pada gadget, orang-orang muda di sekitar saya mulai menunjukkan individualisme, yang merupakan salah satu contoh negatifnya. Etika dan moralitas generasi muda lambat laun akan menurun akibat hal ini. Padahal prinsip moral sangat penting dalam meredam perilaku-perilaku yang dapat membawa disintegrasi bangsa, terutama dalam penyebaran informasi palsu yang dapat memicu kekerasan. Oleh karena itu, penanaman karakter dan nilai-nilai moral bangsa sejak dini adalah cara terbaik untuk memerangi kerusakan moral. Dalam pendekatan ini, generasi muda dapat mengembangkan moralitas dan karakter sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Unsur lingkungan harus menjadi contoh positif bagi generasi muda dalam menanamkan etika dan moral.

Analisis video
Nabillah Al Zahra Yuzafalani_ 2256031041_Reg M
Hasil Analisis: Dengan memiliki etika, kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik dan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah cabang filsafat yang dikenal sebagai etika pancasila dikembangkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip etika pancasila antara lain sebagai berikut: 1.Sila ketuhanan berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada sang pencipta. 2. Sila Kemanusiaan meliputi nilai dimensi kemanusiaan, yang mengacu pada upaya menjadikan manusia lebih manusiawi dalam interaksinya satu sama lain.3. Sila Persatuan mencakup dimensi solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air. 4. Sila Rakyat mencakup prinsip-prinsip moral termasuk menghormati sudut pandang orang lain dan kesiapan untuk mendengarkan mereka. 5. Sila keadilan mencakup dimensi moral kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan siap untuk meringankan masalah mereka. Urgensi pancasila dalam sistem etika: Memperlakukan ajaran Pancasila sebagai prinsip etika berarti memandang Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi untuk memilih sikap, perbuatan, dan keputusan. 2. Filosofi etik Pancasila memberikan petunjuk bagi setiap warga negara agar mereka dapat memahami dengan jelas tempatnya dalam hubungan sosial lokal, nasional, regional, dan global, Agar kebijakan-kebijakan yang berbeda tidak menyimpang dari kebijakan negara dan prinsip-prinsip Pancasila, dapat dianalisis dengan menggunakan Pancasila sebagai landasannya.

Menganalisi Jurnal
Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Reg M
Nama Jurnal : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
Volume dan Halaman : Vol. 17 No. 1, 2017, 28-36
Tahun Terbit : 2017
Penulis : Sri Pujiningsih
Permasalahan : permasalah dari jurnal ini penulis ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara hukum dengan etik dan, bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia.
Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan etik dan bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia.
Hasil Analisis : Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV. Pencapaian tujuan bersama tersebut harus dirancang, dirumuskan dan disepakati bersama seluruh elemen bangsa disebut sebagai politik hukum. Etika terapan merupakan cabang filsafat yang membahas perilaku manusia, Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyrakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu . Secara historis dan perkembangan ilmu pengetahuan, sistem etika berkembang melalui 5 (lima) tahapan: Tahap pertama, etika teologi Kedua, etika ontologis Ketiga, positivasi etik berupa kode etik (code of ethics) Keempat, etika fungsional tertutup (close functional ethics) Kelima, etika fungsional terbuka (open functional ethics). politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) dan kemudian dituangkan dalam produk hukum. Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.