Nama : Aysha Amalia Aini
Kelas : Reg B
NPM : 2216031098

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat enting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.

Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat. Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Demi terciptanya proses demokrasi, setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi baik secara formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, dan juga saluran-saluran non-formal seperti fasilitas-fasilitas umu, atau ruang public (public spheres) sebagai sarana interaksi sosial seperti radio, televisi, media sosial dan lain sebagainya. Sarana ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil.

Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada enam (6) norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis yaitu sebagai berikut; 1) kesadaran akan pluralisme; 2) musyarawah; 3) cara cara – cara yang sesuai tujuan; 4) norma kejujuran dalam pemufakatan; 5) kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban; 6) percobaan dan kesalahan (trial and error) (Latif, 2007: 39)

Nama : Aysha Amalia Aini
Kelas : Reguler B
NPM : 2216031098

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkann peserta didik, cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan juga melatih untuk berpikir kritis, analitis, dan demokratis berdasrkan pancasila.

Landasan ideal dan landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan:
1. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai ideologi negara
2. Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan hukum
3. Batang tubuuh UUD 1945
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pendidikan Pilar Negara
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah Pengembangan Kepribadian
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tengan pengembangan mata kuliah kepribadian

Sumber historis, sosiologis, dan politik PKN
1. Sumber Substansi : Dimulai sebelum Indonesia merdeka.
2. Sumber Historis : Diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-negara.

Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK utuk membangun negara dan bangsa. Masa depan Pendidikan Kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

NAMA : Aysha Amalia Aini

NPM : 2216031098

KELAS : REG B

Aysha Amalia Aini 2216031098 Reg B

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terumuskan dari proses akulturasi budaya nusantara yang berlangsung berabad-abad. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila sebagai filsafat ilmu merupakan landasan dalam proses berfikir dan berpengetahuan. Berangakat dari pemikiran tersebut, maka pengembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas hidup manusia indonesia dan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

AYSHA AMALIA AINI 2216031098 REG B

A. Pancasila sebagai sistem nilai akan mantap berfungsi sebagai paradigma ilmu, apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara, telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan masyarakat.

B. Harapan saya adalah orang yang memimpin Indonesia di masa depan harus memiliiki sifat bertanggung jawab, peduli terhadap rakyatnya, serta dapat bersikap adil.