Hammim Faliq Faza 2216031079 Reg A

Dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah (1) Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0. dengan cara, meningkatkan Pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara Negara serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, (2) Penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan Sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, (3) Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari Handphone dan Gadjet. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran, seperti membuat game serta film animasi yang mangajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik.

Hammim Faliq Faza 2216031079 Reg A

JUDUL JURNAL : Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
VOLUME : 12 Nomor 1
HALAMAN : 32-42
TAHUN TERBIT : 2018
PENULIS : Mursyidah Dwi Hartati, Ponoharjo, Mohamad Khamim
KATA KUNCI : Pancasila, Personality Development, Science and Technology
JENIS PENELITIAN : Penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif (dilakukan untuk menjelaskan tanggapan responden yang dikelompokkan dalam rentang skala) dan analisis verifikatif (untuk membuktikan hipotesis penelitian)
TUJUAN PENELITIAN : Untuk mengetahui pengaruh mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila dalam menyikapi IPTEK
HASIL PENELITIAN : Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara umum responden dalam penelitian ini mempunyai pengembangan kepribadian Pancasila yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada indikatornya hasil kuisioner dengan skor di atas 80. Menurut responden mahasiswa perlu memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, perlu mempunyai toleransi yang tinggi akan adanya perbedaan ras dan agama dan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pendidikan Pancasila. Untuk itu Pendidikan Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat dan harus ditetapkan sejak dini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara umum responden dalam penelitian ini dapat menyikapi perkembangan Iptek dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada indikatornya hasil kuisioner dengan skor di atas 80. Menurut responden Kemajuan teknologi saat ini harus digunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Perkembangan Iptek yang ada dimanfaatkan untuk mempermudah proses belajar, untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang bidang perdagangan. Responden dalam penelitian ini akan melakukan penyaringan terhadap semua informasi yang masuk melalui media sosial, memblokir teman atau situs yang sering menampilkan konten pornografi dan kekerasan di media sosial dan menggunakan bahasa yang santun saat berkomentar terhadap suatu peristiwa baik di media online maupun di sosial media. Dari hasil perhitungan analisis regresi sedehana dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap variabel menyikapi perkembangan IPTEK pada mahasiswa program studi Matematika Universitas Pancasakti Tegal Semester 2 Tahun 2016/2017. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,282 atau 28,2 %. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 28,2 % variabel menyikapi perkembangan Iptek pada penelitian ini dapat diterangkan oleh variabel mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila sedangkan sisanya yaitu 71,8 % (100% - 28,2%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

HAMMIM FALIQ FAZA
2216031079
REGULER A

Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, etika sangat di perlukan. Karena dengan etika kita mampu menjadi warga yang baik dan mewriskannya ke generasi-generasi selanjutnya.
Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang di jabarkan dari sila yang ada dalam Pancasila.
Nilai yang terkandung dalam etika Pancasila:
1. Sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanis; memanusiakan manusia, meningkatkan kemanusiaan antar sesama.
3. Persatuan, solidaritas, kebersamaan, cinta tanah air.
4. kerakyatan, menghargai dan mendengar pendapat orang lain.
5. Keadilan, dimensi peduli akan nasib orang lain.

Urgensi Pancasila dalam etika
1. meletakkan sila-sila Pancasila sebagai etika, berarti menepatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan.
2. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warganegara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan, sehingga tidak keluar dari semangat kebangsaan yang berjiwa Pancasila.

HAMMIM FALIQ FAZA
2216031079
REGULER A

JUDUL : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
JURNAL : Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
VOLUME DAN HALAMAN : Vol. 17, No. 1, HAL 28-36
TAHUN : 2017
PENULIS : Sri Pujiningsih
KATA KUNCI : Hukum dan Etika, Politik Hukum, Pancasila
PERMASALAHAN : Pertama, apakah terdapat hubungan an tara hukum dengan etik; Kedua, bagaimana kedu dukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia
TUJUAN PENELITIAN : Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan etik dan bagaimana kedudukan hubu ngan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia. Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semes ta Berencana kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali. Sementara itu, hubu ngan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubu-ngan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
SUMBER DATA : observasi
OBJEK PENELITIAN : Etika Politik Hukum di Indonesia
HASIL PENELITIAN : Hubungan antara etika dan moral, Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu. Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Etika atau ethics merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan baik (good) dalam hidup manusia. Tujuan dari etika adlah kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah.
Tahap perkembangan etika, sistem etika berkembang melalui lima tahapan, yang pertama etika teologi, kedua ontologis, ketiga positivasi etika berupa kode etik, keempat etika fungsional, dan yang terakhir etika fungsional terbuka.
Pengertian politik hukum, politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) dan kemudian dituangkan dalam produk hukum.
Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
Letak Politik Hukum, Siti Soetami dengan mengadopsi pengertian politik hukum Teuku Mohammad Radhie, berpendapat bahwa secara tegas tentang dimana politik hukum dimuat dijumpai pada Pasal 102 UUDS 1945 yang berbunyi : Hukum perdata dan hukum dagang , hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dan undang-undang tersendiri.

HAMMIM FALIQ FAZA 2216031079 REG A

1. Sistem etika perilaku politik pada saat ini belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun pergantian rezim orde baru menuju reformasi yang jelas tampak melahirkan tata kelola pemerintahan yang baru, namun pemerintahan secara tidak langsung tetap saja mempertahankan budaya birokrasi pemerintahan yang lama, masalah yang menjadi perhatian khusus sampai saat ini yaitu ketidakmampuan para birokrat menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. .
Paradigma pemerintahan yang dibangun dimasa lalu tetap dipertahankan dan menjadi akar masalah pemerintahan dan birokrasi sehingga mengancam demokratisasi.
Paradigma pemerintahan yang keliru seperti itulah yang tetap dipertahankan sehingga menjadi salah satu ciri kelemahan kinerja jajaran pemerintahan sampai detik ini. Persimpangan antar etika dan paradigma pemerintahan semakin mencuat dan menghadapkan diri pada problematika etik.

2. Etika yang ada di sekitar tempat tinggal saya bisa di bilang sangat baik, karena anak muda di sekitar tempat tinggal saya menanamkan sikap Pancasila dengan baik seperti membantu tetangga jika ada kesulitan, saling gotong royong saat ada acara di sekitar lingkungan, selalu melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid, ramah kepada orang tua.
Solusi untuk dekendensi moral yaitu pengawasan dan perhatian orang tua, memberi Pendidikan moral sejak usia dini, penegakan hukum atas pelaku kejahatan