Farel Ananda (2256031040) Reg M

Menurut saya fungsi pendidikan pancasila berada dalam pengendalian sikap masyarakat menghadapi kemajuan teknologi di Indonesia, karena kemajuan teknologi sekarang ini membuat masyarakat mendapatkan banyak jenis ideologi dan informasi baru yang mungkin saja dapat menggeser nilai-nilai pancasila. Tetapi, tidak bisa dihindarkan kemajuan teknologi sebenarnya juga dapat dikaitkan dalam menjadi metode baru menerapkan nilai pancasila, contohnya dengan semakin banyak video-video tentang pancasila yang bertebaran di media youtube, yang diharapkan dapat menjadi cara baru agar masyarakat lebih mengenal nilai-nilai pancasila.

Farel Ananda
2256031040
Parelel

Iptek merupakan hasil karya manusia. karya tersebut intinya digunakan untuk membantu manusia dalam kegiatan sehari hari. Iptek terdapat manfaatnya untuk kepentingan tertentu baik yang positif dan juga negatif.
Pancasila merupakan rumusan dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat indonesia, nilai-nilai yang terkandang dalam pancasila merupakan hal penting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan iptek saat ini serta dimasa yang akan tiba itu sangat cepat.

Sila-sila Pancasila yang menjadi sistem etika pada pengembangan Iptek
1. Sila ke tuhanan yang maha esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional antara akan serta kehendak. berdasarkan sila ini iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan serta diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud serta dampak apakah merugikan orangdisekitarnya atau tidak. Pengelohan diimbangi menggunakan melestarikan
2. Sila kemanusia yg adil serta beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia mengembangkan iptek harus bersikap beradab karena Iptek adalah hasil budaya manusia yang berada dan bermoral.
3. Sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalitas serta internasionalisme kemanusia pada sila-sila yang lain. Pengembangan Iptek hendaknya dapat membuatkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian umat manusia di global.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, fundamental pengembangan Iptek secara demokratis merupakan setiap ilmuan wajib mempunyai kebebasan untuk membuatkan Iptek juga wajib menghormati serta menghargai kebebasan orang lain serta juga memiliki perilaku yang terbuka untuk dikritik dikaji ulang juga dibandingkan inovasi lainnya.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat indonesia, mengkomplementasikan pengembangan Iptek haruslah menjaga ekuilibrium keadilan dalam kehidupan manusia yaitu ekuilibrium keadilan pada hubungannya menggunakan dirinya sendiri juga menggunakan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia menggunakan rakyat bangsa serta negara, dan manusia dengan alam lingkungannya.

Farel Ananda
2256031040 (Paralel)

Judul : Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia
Jurnal : Nurani Hukum
Volume 3 No. 1 Halaman 28-43
Tahun : 2020

Permasalahan : Pada masa awal abad ke-20 memiliki kekuatan besar yaitu Media Massa, baik peluru yang ditembakkan maupun obat yang disuntikkan digunakan untuk menggambarkan kekuatan besar media massa pada awal abad kedua puluh. Konsep teori pengaruh media massa kemudian diilhami oleh istilah ini. 20 Ketika abad ke-20 sampai pada kesimpulan, penelitian tentang pengaruh liputan media terhadap penegakan hukum telah memicu perdebatan di mana beberapa akademisi berpendapat bahwa liputan media dapat mempengaruhi sudut pandang audiens tentang isu-isu tertentu. Beberapa berpendapat bahwa dampaknya, jika ada, dapat diabaikan karena taktik dan keadaan audiens bervariasi sesuai dengan cara mereka mengonsumsi informasi yang diberikan oleh media massa.

Tujuan Penelitian : Mengetahui norma-norma terkait media massa yang disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial berdasarkan penanaman nilai nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Basil Penelitian : menunjukkan kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan media pemberitaan informasi. Masih banyak berita yang tidak dapat dipercaya yang mengancam akan memecah belah masyarakat. Tanpa maksud untuk membina pengembangan kepribadian sosial yang berjiwa Pancasila, media massa hanya menyajikan berita sebagai kepuasan informasi. Khususnya di Indonesia, belum ada penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh oleh media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Masyarakat umum sering menerima berita yang tidak akurat dan disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang benar-benar menerima berita dan sumbernya begitu saja.

Farel Ananda
2256031040 (Paralel)

Judul : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
Volume 17 No. 1, Halaman 28-36
Tanggal dan Tahun Diterbitkan : 10 Juni 2017
Penulis : Sri Pujiningsih

Permasalahan : Sebuah negara terdiri dari sekelompok orang dari berbagai negara yang memiliki tujuan yang sama. Semua aspek bangsa harus merencanakan, mengembangkan, dan menyepakati bagaimana mencapai tujuan bersama ini, sebuah proses yang dikenal sebagai politik hukum di dunia akademis. mencampuradukkan aturan-aturan yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan. Menurut sistem hukum Indonesia saat ini, faktor politik sangat mempengaruhi terciptanya tujuan melalui perangkat hukum melalui kepentingan para pihak yang akan membentuk produk hukum akhir. Profesional hukum benar-benar terlibat dalam proses pembuatan undang-undang, tetapi mereka hanya dilihat sebagai pihak yang menawarkan masukan untuk menciptakan kerangka masalah daripada untuk memecahkan masalah
Tujuan Penulisan adalah untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan etik dan bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia. Pengembangan peraturan hukum merupakan puncak dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik, termasuk proses legislasi. Tindakan-tindakan ini menghasilkan penciptaan undang-undang dan peraturan (UU), membuat arahan pemerintah ini dapat dilaksanakan secara umum. Proses legislatif adalah di mana kepentingan setiap kelompok politik yang menjadi anggota partai politik, serta kepentingan partai asing dan masyarakat sipil, diperjuangkan dan dipenuhi. Isu-isu berikut dirumuskan berdasarkan konteks keprihatinan yang tercantum di atas: Apakah ada hubungan antara hukum dan etika dan bagaimana posisi hubungan hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia

Hasil Analisis : Politik hukum adalah tindakan yang harus dilakukan untuk memilih unsur apa saja yang berkembang di dalam masyarakat,lalu diseleksi sesuai dengan konstitusi yang ada yaitu UUD 1945 dan kemudian dituangkan dalam bentik prosedur hukum. Rumusan politik hukum sudah 15 tahun berjalan setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9 (sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali. Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga)
dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan ca-kupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

Sumber data : Observasi
Objek Penulisan: Etika Politik Hukum di Indonesia

Farel Ananda_2256031040 (Paralel)