Reni Fitri Noveria_2216031156_Regular B
Etika merupakan hal yang penting yang harus dilakukan dengan baik. Menciptakan etika yang baik untuk diteruskan ke generasi mendatang. Etika pancasila ini merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dalam sila-sila Pancasila guna mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam etika pancasila.
1. Sila pertama mengandung dimensi moral yang berupa nilai spiritualitas guna mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Sila kedua mengandung dimensi humanus yang berarti menjadikan kita sebagai manusia yang manusiawi dengan meningkatkan upaya kualitas kemanusiaan dalam pergaulan.
3. Sila ketiga mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air.
4. Sila keempat mengandung sikap menghargai atau mau menerima serta mendengarkan pendapat orang lain.
5. Sila Kelima berisi tentang nilai keperdulian atas orang lain serta siap sedia membantu orang lain.
Ada beberapa urgensi Pancasila dalam etika yaitu :
1. Menempatkan sila Pancasila sebagai etika berarti menempatkan juga nilai moral dan inspirasi sebagai penentu sikap serta menandakan keputusan.
2. Pancasila sebagai sistem etika yang memberikan pedoman bagi seluruh warga negara sehingga menciptakan orientasi yang jelas dalam pergaulan baik lokal, nasional, regional, dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisi kebijakan-kebijakan sehingga tidak menyimpan atau keluar dari semangat NKRI yang berjiwa Pancasila.

Reni Fitri Noveria_2216031156_Regular B

Analisi jurnal berjudul PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL
SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI
INDONESIA
Tinjauan umum mengenai pancasila
Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup yang asal-usulnya dari falsafah hidup. Ada 3 kategori Pancasila yaitu : nilai materil, nilai vital, dan nilai kerohanian. Norma pancasila ditemukan melalui hakikat isi pancasila. Ada 5 hakekat diantara, hakekat tuhan, hakekat manusia, hakekat satu, hakekat rakyat, dan hakekat adil. Peluang yang timbul dari globalisasi adalah makin melebarnya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Dampak negatif dari globalisasi adalah makin kuat persaingan di dalam pasar internasional, karena adanya liberalisasi pandangan dan investasi, serta munculnya pengelompokan antara negara yang menyebabkan diskriminasi pasar.

Tinjauan umum mengenai media massa
Perkembangan media massa di Indonesia
Media massa merupakan sarana masyarakat memperoleh informasi. Media massa memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam masyarakat. Pembentukan opini publik dan komunikasi massa sebagai kecenderungan masyarakat modern yang menciptakan presepsi publik. Fungsi media secara umum diantaranya sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Menurut Hoefnagels fungsi media massa untuk mempengaruhi pandangan masyarakat terkait penyimpanangan dalam hukum. Salah satu bentuk untuk memperkuat media massa dalam kontrol sosial adalah mengkonstruksi kembali pelanggaran hukum beserta para penegak hukumnya, rekonstruksi harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga korban, penegak hukum, serta masyarakat.

Reni Fitri Noveria_2216031156_Regular B

1. Menurut saya sistem etika politik saat ini belum sesuai dengan nilai-nilai pancasila hal ini saya lihat dari pemberitaan media yang sekarang, mengapa tidak sesuai? saya lihat karena disebabkan oleh adanya kepentingan pada suatu kelompok untuk mencapai tujuan kepentingan kelompok itu sendiri, bukan kepentingan umum. Jadi banyak kewajiban yang di salah gunakan. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.
2. Etika generasi muda di lingkungan saya bisa dibilang tidak baik. Banyak anak yang menyimpang karena pengaruh teknologi yang di salah gunakan. Banyak anak-anak jaman sekarang menggunakan handphone untuk hal yang tidak baik seperti menonton video tidak senonoh, main game yang tidak hentinya, dan lain lain. Tidak sedikit juga anak-anak disekeliling lingkungan saya menggunakan bahasa yang tidak sopan/menggunakan bahasa yang kotor. Solusinya yaitu untuk para orang tua lebih memperhatikan lagi anak-anaknya dengan melakukan pengawasan terutama dalam penggunaan handphone atau media digital. Memberi tahu apa hal baik yang harus dilakukan dan menjauhi hal yang tidak sepantasnya dilakukan.

Reni Fitri Noveria
Npm : 2216031156
Regular B
Analisi jurnal berjudul Hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum Indonesia (Membaca pancasila sebagai sumber nilai dan sumber etik)

Kebudayaan etnik itu berpencar-pencar karena mekhong-vietnam yang menyebar ke pulau Nusantara. Bangsa indonesia telah menciptakan integritas nasional melalui sumpah pemuda tahun 1928. Menurut Mahfud pertarungan atau percaturan menghasilkan 2 pilihan yaitu melalu kompromi politik atau melalui dominasi politik.

moral merupakan tingkah laku manusia. Etika dasar-dasar filosofi dalam moral. Setiap orang punya moralitasnya sendiri beda dengan etika. Jika disiplin etik timbul dari doktrin-doktrin agama, namun seiring dengan perkembangan komunikasi itu merasa perlu batasan baik dan buruk atas nggotanya. Etik berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yg artinya sifat atau adat dan moral dari bahasa latin "mos" untuk tunggal, sedangkan untuk jamak "mores" yang berarti adat cara hidup. Etika dalam pandangan Jimly Asshidiqie etika merupakan cabang filsafat. Tujuannya adalah kehidupan yang baik bukan dari yang selalu benar atau tidak pernah salah.

Tahap perkembangan etika
Pertama, etika teologi yang berasal dari doktrin agama. Kedua, etika ontologis merupakan tahap perkembangan dari etika agama. Ketiga, positivasi etik berupa kode etik dan pedoman perilaku yang lebih konkrit. Keempat, etika fungsional tertutup dimana proses nya di lakukan secara tertutup. Kelima, etika fungsional terbuka yang artinya bersifat terbuka.

Pengertian politik hukum
menurut para ahli
1. Padmo wahjono. Politik hukum didefinisikan sebagai penentu arah bentuk ataupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
2. Teuku Mohammad Radhie. Politik hukum artinya pernyataan kehendak kuasa yang berlaku di daerahnya.
3. Soedarto. Politik hukum artinya kebijakan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dan mencapai apa yang di cita-citakan.
4. Satjipto Rahardjo. Politik berkaitan dengan pemilihan yang bertujuan sedangkan hukum harus melakukan penyesuaian terhadap tujuan. Atau di artikan sebagai keharusan untuk menentukan pilihan. Menurut beliai politik hukum menciptakan pernyataan terkait tujuan sistem yanga ada, cara mencapainya, dll.
5. C.F.G Soenaryati Hartono. Politik dimaknai alat yang digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang dikehendaki.
6. Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik hukum adalah kebijakan hukum yang diterapkan secara nasional oleh pemerintah.
7. Mochtar Kusumatmadja. Politik hukum adalah cara berfikir masyarakat Indonesia tentang hukum.
8. Siti Soetami. Pembina hukum artinya tidak membuat yang baru, tetapi menyesuaikan yang ada di masyarakat.
9. Mahfud MD. Politik hukum artinya sebagai kebijakan resmi tentang hukum tujuannya untuk mencapai tujuan.
10. Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. Politik hukum adalah kebijakan dasar dalam perumusan hukum yang bersumber dari nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan.
11. Ahmad M.Ramli. Politik hukum artinya arah yang ditempuh dalam pembuatan hukum untuk mencapai cita-cita.
Dalam semua pendapai tersebut terdapat tiga ciri yang sama. Bisa disimpulkan bahwa politik hukum adalah sikap untuk memilih yang berkembang dalam masyarakat, kemudian dipilih dengan prioritas dan dituangkan dalam produk hukum. BPHN merencanakan kebijakan dasar yang memuat arus direncanakan dengan baik.

Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum Indonesia
Bisa dilihat dari 3 dimensi yaitu dimensi subtansi dan wadah, dimensi hubungan keluasaan, dan dimensi alasan untuk mematuhi/melanggarnya. Terdapat pendapat berbeda ahli yang memiliki perhatian khusus terhadap etik. Para ahli tersebut adalah Jimly Asshiddiqie, Paulus Harsono.

Letak politik hukum
Sitie Soetami dan Teungku Mohammad Radhie, berpendaat tentang politik hukum yang ditemui pada pasal 102 UUDS 1945. Jika ditelusuri rumis politik hukum sudah 15 tahun.

Reni fitri noveria_2216031156 hadir