Syifa Rahmadinny
2216031049
Reguler A

Judul : Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jurnal : Cakrawala : Jurnal Pendidikan
Penulis : Mursyidah Dwi Hartati, Ponoharjo, Mohamad Khamim

Di era modern atau globalisasi saat ini yang berlangsung di semua bidang kehidupan kita, banyak aspek-aspek yang mengalami perubahan secara signifikan. Dapat membawa pada perkembangan yang baik atau mengalami kemajuan positif, namun dapat pula berdampak negatif, tergantung bagaimana masyarakat khususnya Indonesia yang menganut ideologi Pancasila menyikapi perkembangan teknologi informasi tersebut. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap dunia pendidikan. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap aspek-aspek pendidikan yang ada di masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi).
Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Jika hal tersebut dibiarkan akan menyebabkan nilai-nilai luhur pancasila dalam masyarakat terkikis bahkan habis tergilas budaya barat yang berkembang. Oleh karena itu, perlu adanya pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan masyarakat terutama mahasiswa melalui mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila.
Dari jurnal tersebut, yaitu dalam penelitian penulis, penulis menyimpulkan bahwa secara umum responden (mahasiswa program studi Matematika Universitas Pancasakti Tegal Semester 2 Tahun 2016/2017) dalam penelitian ini dapat menyikapi perkembangan Iptek dengan baik. Menurut responden Kemajuan teknologi saat ini harus digunakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Perkembangan Iptek yang ada dimanfaatkan untuk mempermudah proses belajar, untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang bidang perdagangan. Responden dalam penelitian ini akan melakukan penyaringan terhadap semua informasi yang masuk melalui media sosial, memblokir teman atau situs yang sering menampilkan konten pornografi dan kekerasan di media sosial dan menggunakan bahasa yang santun saat berkomentar terhadap suatu peristiwa baik di media online maupun di sosial media. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila terhadap variabel menyikapi perkembangan IPTEK pada responden khususnya dan mahasiswa lain umumnya.
Mahasiswa sebagai generasi muda sebaiknya menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan perkembangan Iptek, dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara sehingga perkembangan Iptek bisa membantu pembangunan Negara.

Syifa Rahmadinny
2216031049
Reguler A

PANCASILA SEBAGAI DASAR PERKEMBANGAN IPTEK
IPTEK merupakan hasil karya manusia yang dipergunakan untuk membantu manusia menjalani kehidupannya. Perkembangannya pun cepat dan semakin modern. Di dalam perkembangan IPTEK ini diperlukan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika, yaitu.
1. Memikirkan penemuan yang dihasilkan apakah berakibat baik atau buruk, dan apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak.
2. Dalam pengembangan IPTEK harus bermoral dan beradab.
3. Hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme dan keluhuran bangsa sebagai umat manusia.
4. Setiap ilmuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK dan harus menghormati kebebasan orang lain, serta bersikap terbuka terhadap kritikan dan masukan.
5. Harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan, yaitu keseimbangan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.

Syifa Rahmadinny_2216031049_Reguler A

Judul Jurnal : Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia
Penulis : Ariesta Wibisono Anditya

Hasil Analisis :
Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena kedudukannya, maka nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan norma dan pedoman yang harus diterapkan. Norma Pancasila dapat ditemukan melalui hakekat isi Pancasila. Yakni hakekat Tuhan (ditemukan dalam pernyataan-pernyataan yang mudah dipahami melalui sifat-sifat Tuhan), hakekat manusia (monodualisme dan monopluralisme), hakekat satu (menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi), hakekat rakyat (segenap penduduk suatu negara, anak buah, orang kebanyakan, atau orang biasa), serta hakekat adil (tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, seimbang, atau perlakuan yang sama).

Media massa merupakan sarana masyarakat memperoleh informasi, media massa memiliki fungsi atau peranan yang besar dalam membagikan informasi kepada audiensnya, yaitu sebuah sebutan untuk konsumen media. Media massa sendiri kajian ilmunya berasal dari ilmu komunikasi, dimana ilmu komunikasi menjelaskan sebuah informasi yang berasal dari komunikator yang memberikan informasi tersebut kepada komunikan. Penyampaian informasi kepada komunikasi itu membutuhkan sebuah sarana, media massa adalah sarananya.

Media massa dalam konteks kontrol sosial, berdasarkan sebuah penelitian, berita hukum memiliki klasfikasi tersendiri untuk yang akan dimuat atau ditayangkan, karena tidak semua berita akan diangkat dalam media massa. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum yang biasanya dimuat di media massa terbatas. Permasalahan yang sering ditemui adalah, karena mengejar tenggat waktu dan kurangnya pemahaman akan etika pemberitaan maka konstruksi berita hukum menjadi berlebihan dan tidak memberikan edukasi. Selain memberikan pelatihan ulang kepada sumber daya manusia di dalam media massa, pengawasan kepada media massa terhadap konstruksi pemberitaan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya control social.

Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia khususnya belum terlaksana secara menyeluruh. Berita yang diedarkan kepada khalayak ramai seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa menelusuri kembali berita dan sumber berita tersebut, masyarakat justru mempercayai hal tersebut. Seharusnya sebagai insan yang berakal, cipta, rasa, dan karsa, petunjuk sudah diturunkan oleh Allah dalam Al Hujurat ayat 6 bahwa berita yang dating kedepan kita harus diteliti kembali sebelum dipercaya. Hal demikian telah melanggar nilai-nilai Pancasila khususnya mengenai nilai materiil, nilai kerohanian, dan nilai vital yang berujung pada pelanggaran hak manusia lainnya. Pengamalan jiwa Pancasila yang masih kurang ditunjukkan dengan adanya berita-berita yang menyesatkan. Media massa berdasarkan tinjauan pustaka oleh penulis, hanya memberikan pemuas informasi kepada masyarakat, artinya, masyarakat hanya terpuaskan keingintahuannya saja mengenai berita hukum melalui sajian gambar maupun suara tanpa terdorong pembentukan kepribadiannya. Media massa di Indonesia belum sampai pada keadaan yang dapat membuat masyarakat mengubah moral untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, hal demikian tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

Syifa Rahmadinny_2216031049_Reguler A

Analisis Jurnal
1. Nama Jurnal : Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
2. Volume : 17
3. Nomor : 1
4. Halaman : 28-36
5. Tahun Penerbit : 2017
6. Judul Jurnal : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
7. Nama Penulis : Sri Pujiningsih
8. Kata Kunci Jurnal : Hukum dan Etika, Politik Hukum, Pancasila
9. Hasil Analisis :

Tujuan negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV. Pencapaian tujuan tersebut harus dirancang, dirumuskan, dan disepakati bersama seluruh elemen bangsa yang dalam kebiasaan akademik disebut sebagai politik hukum.
Sistem yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa perancangan tujuan melalui intstrumen hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik melalui percaturan kepentingan partai yang akan membentuk produk hukum tersebut.
Karena terkait dengan etika terapan, maka kita dituntut untuk berfikir atau bersikap kritis terhadap pola-pola umum yang berlaku dalam masyarakat. Pola umum dalam tulisan ilmiah ini adalah politik hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Tulisan ini mengkaji mengenai hubungan antara Hukum dengan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia.

Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia.
Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hokum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, dan zat protein, vitamin , dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum).
Paulus Harsono mensitir terkait kedudukan etika dimana etika juga berhubungan dengan hukum dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi karena kesadaran diri bahwa hukum serta peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri.
Dikaitkan dengan perilaku etik para pemangku jabatan-jabatan publik dan professional yang sangat mengandalkan kepercayaan publik, pengendalian perilaku melaui sistem etika patut dipertimbangkan. Alasannya, apabila penyelesaian masalah penyimpangan perilaku para pejabat publik selama ini langsung menggunakan pendekatan hukum, maka organisasi publik langsung terkikis kepercayaannya sejalan dengan berlangsungnya proses hukum.

Syifa Rahmadinny_2216031049_Reguler A

1. Menurut pandangan saya, sistem etika perilaku politik saat ini ada yang masih belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dapat dilihat dari perilaku dan etika politik para elite yang kerap kali tidak mencerminkan kepentingan mayoritas dari masyarakat, sehingga selalu mendapatkan respon negatif dari rakyat.
Dan kita kerap kali merasakan bahwa para pemimpin atau pejabat pejabat negara hanya menampilkan moralitas sekedarnya. Hal ini semakin jelas manakala korupsi di lingkup pemerintahan yang sepertinya semakin tidak terkendali.
Dapat dikatakan bahwa faktanya tidak ada kemauan politik dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama bangsa Indonesia. Bahkan mirisnya, Indonesia dinyatakan sebagai bangsa/negara yang paling korup di wilayah Asia dengan nilai yang paling tinggi.


2. Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda yang ada di lingkungan saya masih kurang dalam beretika dan bersopan santun. Dapat dilihat dari sikap, perilaku, serta bahasa/perkataan yang mereka ucapkan dalam kesehariannya, yang sangat tidak patut untuk diucapkan terutama pada anak-anak seusia mereka. Solusinya adalah dimulai dari lingkungan yang terdekat yaitu keluarga, karena keluarga seharusnya menjadi salah satu fungsi penanaman karakter yang baik bagi anak-anaknya. Namun tidak jarang anak-anak yang tidak bisa mendapatkan penanaman karakter yang baik dari keluarganya, sehingga lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan luar lainnya cukup berperan penting dalam memberikan arahan dan bimbingan yang baik untuk menanggulangi masalah tersebut.