Nama : Erren Anandito Okminosa
Npm : 2256031056
Kelas : Paralel (Man B )
1. Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah usaha DPR dan pemerintah untuk melakukan ‘court-packing” terhadap MK. Dan membuat MK dilemahkan melalui UU yang dapat merusak demokrasi, karena mengurangi kekuatan keputusan mereka untuk memengaruhi politik Indonesia karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektivitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan serta mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khitah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.
2. Hakikat dari konstitusi dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah dapat Mengatur struktur negara yaitu mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara. Dan dapat menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi manusia adalah hak dasar bagi manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum
3. Contoh perilaku inkonstitusional pejabat publik adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya. Perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara serta dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Pejabat publik yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi harus mendapatkan hukuman yang berat dan adil, termasuk hukuman maksimal, jika perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan negara dan rakyat. Namun, jika pejabat publik ini mau memperbaiki perilakunya dan bertanggung jawab atas tindakannya, mereka harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
Npm : 2256031056
Kelas : Paralel (Man B )
1. Hal positif yang saya dapatkan dari membaca artikel tersebut adalah usaha DPR dan pemerintah untuk melakukan ‘court-packing” terhadap MK. Dan membuat MK dilemahkan melalui UU yang dapat merusak demokrasi, karena mengurangi kekuatan keputusan mereka untuk memengaruhi politik Indonesia karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektivitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan serta mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK. Bukti-bukti bahwa revisi UU MK dapat merusak khitah MK sebagai pengawal konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.
2. Hakikat dari konstitusi dan pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah dapat Mengatur struktur negara yaitu mengatur tentang lembaga-lembaga negara, mekanisme hubungan antar lembaga negara, tugas dan fungsi lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara. Dan dapat menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi mutlak harus ada, karena hak asasi manusia adalah hak dasar bagi manusia yang harus diakui keberadaannya dalam hukum dasar. Sekaligus perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip pokok tegaknya sebuah negara hukum
3. Contoh perilaku inkonstitusional pejabat publik adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pengabaian hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya. Perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat dan negara serta dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Pejabat publik yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi harus mendapatkan hukuman yang berat dan adil, termasuk hukuman maksimal, jika perbuatan tersebut melanggar hukum dan merugikan negara dan rakyat. Namun, jika pejabat publik ini mau memperbaiki perilakunya dan bertanggung jawab atas tindakannya, mereka harus diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.