Posts made by Haria Ramadhani

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

by Haria Ramadhani -
Nama : Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?
= Bu Tri Rismaharini patut dipuji, mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak agar tidak dieksploitasi selama protes menentang Omnibus Law di Surabaya. Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran dan kepedulian terhadap perlindungan anak-anak. Ia menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak, seperti yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
= Untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan selama demonstrasi publik, penting untuk memastikan bahwa semua peserta mendapat informasi tentang tujuan, sifat, dan risiko demonstrasi. Selain itu, penting untuk mengikuti hukum dan peraturan dalam melakukan protes publik, termasuk mendapatkan izin yang diperlukan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan keselamatan dan keamanan.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
= kewajiban dasar manusia, mengacu pada tanggung jawab moral dan etika yang dimiliki manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hal ini termasuk menghormati hak asasi manusia, melestarikan lingkungan, berkontribusi kepada masyarakat, dan menjaga integritas pribadi. Kewajiban dasar manusia tidak serta merta membatasi hak asasi manusia, melainkan melengkapinya dengan mendorong rasa tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap orang lain dan dunia.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> PRETEST

by Haria Ramadhani -
Nama : Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positifnya saya jadi tahu Isu tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja diundangkan oleh DPR menjadi permasalahan yang hangat dibincangkan beberapa kalangan masyarakat. Cara yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh revisi UU MK adalah mengajukan permohonan pengujian revisi UU MK itu sendiri ke MK.Hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalahperlindungan terhadap hak-hak pekerja serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep berbangsa dan bernegara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pekerja.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Hakikat dari konstitusi adalah sebagai rambu-rambu untuk bernegara, yaitu aturan yang mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga negara lainnya. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan dalam negara dan membagi kekuasaan dalam negara. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan konstitusi yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. UUD NRI 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, struktur pemerintahan, dan hubungan antarlembaga negara.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain melanggar hak asasi manusia, korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Perilaku-perilaku tersebut dapat merugikan masyarakat dan negara. Pejabat negara yang melakukan perilaku tidak konstitusional harus diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukuman tersebut dapat berupa sanksi administratif atau pidana tergantung dari tingkat pelanggarannya. Namun, sebelum diberikan hukuman maksimal, pejabat negara tersebut sebaiknya diberi kesempatan untuk memperbaiki perilakunya agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan.