NAMA: ANANDA KARUNIA PUTRI
NPM: 2217051152
KELAS: C

Kesimpulan
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas.

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa ini adalah masa emas demokrasi di Indonesia. Hampir semua elemen demokrasi ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer gagal karena:
1. Dominannya politik aliran
2. Basis sosial ekonomi masih sangat lemah
3. Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang tengah berjalan.

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik utama waktu itu, yaitu ABRI, Soekarno dan PKI.

4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
3 tahun. awal kekuasaan seolah-olah disalurkan kepada kekuatan masyarakatan. Setelah tiga tahun semuanya berubah.

5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi sekarang adalah Demokrasi Pancasila. Karakteristiknya berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer.
Karakteristik demokrasi era reformasi
1. Pemilu dilaksanakan (199-2004) jauh lebih demokratis dari sebelumnya
2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pusat sampai tingkat desa
3. Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan dilakukan secara terbuka
4. Sebagian besar hak bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

NAMA: Ananda Karunia Putri
NPM: 2217051152
KELAS: C

NAMA: ANANDA KARUNIA PUTRI
NPM: 2217051152
KELAS: C

NAMA: Ananda Karunia Putri
NPM: 2217051152
KELAS: C

Analisis jurnal:
Konsolidasi demokrasi di Indonesia masih belum berjalan secara konsisten karena pilar-pilar pentingnya, seperti pemilu, partai politik, civil society, dan media massa, belum berfungsi secara efektif dan maksimal. Untuk menciptakan konsolidasi demokrasi, diperlukan prasyarat berupa prakondisi dan komitmen dari semua elemen bangsa untuk mematuhi peraturan yang ada. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Beberapa masalah seperti politisasi identitas dan sengitnya perebutan suara Muslim, permasalahan parpol, dan kentalnya politisasi birokrasi perlu dibenahi.

Kepercayaan sebagian publik terhadap netralitas birokrasi, penyelenggara pemilu, dan institusi penegak hukum minim, padahal trust building merupakan suatu keniscayaan dalam proses deepening democracy/konsolidasi demokratisasi. Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen kekuatan lainnya seperti civil society, elite/aktor, media massa, medsos serta lembaga survey. Semua stakeholders terkait pemilu perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres, karena sukses tidaknya pemilu, konflik tidak, dan stabilitas nasional sangat tergantung pada proses demokrasi yang berkualitas.

NAMA: ANANDA KARUNIA PUTRI
NPM: 2217051152
KELAS: C
Analisis video:
“Jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan.”
Pernyataan Jokowi terkait situasi pandemi dinilai muskil terpenuhi dalam negara demokrasi.
Demokrasi itu pasti berisik karena demokrasi membebaskan adanya
silang pendapat dan menjamin kebebasan untuk berpendapat.

Lalu, mengapa sistem demokrasi menjadi pilihan banyak negara?
Alasan utamanya tentu saja karena jika suatu negara menganut sistem demokrasi yang baik, negara tersebut mempu mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Selain itu, demokrasi juga dinilai sebagai alat paling efektif untuk mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik.

Warga di negara penganut demokrasi cenderung mempunyai harapan hidup yang tinggi.

Peningkatan negara demokrasi terjadi sejak tahun 1980-an. Sebaliknya, semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan. Namun, hal tersebut tak dapat menjadikan demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang sempurna.

Demokrasi mengalami krisis. Ada beberapa alasan yang mengemukakan mengapa demokrasi mengalami krisis, mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunan jumlah keanggotaan partai politik, hingga regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.