Neila Pebiola_2216031097_Reguler A

Tinjauan Umum Mengenai Media Massa

Perkembangan Media Massa di Indonesia Ketika membahas media massa, maka akan terkait juga dengan pers. Definisi dari media massa apabila ditelusuri dari kata “media” sendiri berarti alat, corong, instrumen, jalan, medium, penghubung, perangkat, perantara, peranti, saluran, sarana, wahana. Sedangkan kata “massa” berarti agregat, jasad, kawula, komposit, konglomerat, korpus, pengikut, publik, substansi. Sementara pengertian “media massa” sendiri adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Secara historis, pers telah mengalami perjalanan periodik waktu cukup panjang. Kehidupan pers Indonesia diawali dari masa Hindia Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, hingga kini tanpa mengenal lelah. Pada masa perjuangan, pengaruh pers sangat kuat dan tidak seperti masa kini, pers cenderung mencari keuntungan. Meskipun demikian, jika dibiarkan tanpa mencari keuntungan, maka pers masa kini juga tidak dapat bertahan.

Pers definisi nya menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah, “Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pengertian pers juga dapat diuraikan dalam arti sempit dan dalam arti luas, seperti yang diuraikan oleh Oemar Seno Adji yaitu :
a. Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan berita dalam jalan kata tertulis.
b. Pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

Peran Media Massa dalam Kontrol Sosial
Pasca era reformasi, muncul revolusi informasi sebagai akibat euforia jurnalisme seiring lahirnya regulasi di bidang kebebasan pers sebagaimana adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Neila Pebiola_2216031097_Reguler A

Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila yaitu sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas frasa kebersamaan dan cinta tanah air, sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Neila Pebiola_2216031097_Reguler A

Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya
Nilai-nilai yang terkandung dalam etika Pancasila :
1. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis yang artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama.
3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas frasa kebersamaan dan cinta tanah air.
4. Sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai atau mau mendengar pendapat orang lain.
5. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Urgensi Pancasila dalam sistem etika :
a. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan dan keputusan.
b. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal nasional regional dan internasional.
c. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.

Neila Pebiola_2216031097_Reguler A

Review Jurnal Pertemuan 11
Judul : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia
Volume dan Halaman : Vol. 17 No.1, hal 28-36
Tahun : 2017
Penulis : Sri Pujiningsih

Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia

Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu.

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyrakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.

Etika dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia. Jadi moral dan moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai atau kode.

Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya. Jimly Asshiddiqie, mengibaratkan hubungan antara hukum dengan etika dengan memberi catatan agama sebagai ruh/jiwa dari kedua hal tersebut dengan ilustrasi nasi bungkus, hukum sebagai bungkusnya, nasi beserta lauknya adalah etikanya, dan zat protein, vitamin , dan unsur-unsur terkandung lainnya sebagai agama yang merupakan asal-usul dari keduanya (etika dan hukum).

Neila Pebiola_2216031097_Reguler A