Nama : Luthfi Aditya
NPM : 2217051062
Kelas : D
Prodi : S1 Ilmu Komputer
Artikel tersebut membahas tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, masih ada beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
Menurut para pakar, rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia dan justru membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Terkait dengan situasi di Papua, terdapat dua kejahatan HAM yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM yaitu Kasus Wasior dan Wamena, namun hingga kini kasus tersebut masih berjalan di tempat tanpa kepastian penyelesaiannya. Artikel tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa perkembangan positif, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Indonesia dalam hal perlindungan HAM.
Jawaban :
A. Artikel tersebut mengulas tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isi artikel mencatat bahwa Indonesia masih memiliki performa yang buruk dalam hal HAM, terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Beberapa ahli memberikan pandangan mereka tentang kondisi tersebut, menyoroti kegagalan dalam proses keadilan dan akuntabilitas, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman yang kejam di luar sistem peradilan.
Namun, terdapat pula perkembangan positif seperti adanya reformasi dalam perlindungan HAM, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa, dan ketahanan masyarakat dalam mempertahankan kepentingan mereka di wilayah Kendeng.
B. Demokrasi di Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama dan menjadi dasar dari sistem demokrasi di Indonesia.
Menurut pandangan saya, prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan kekuatan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Namun, prinsip ini juga harus sejalan dengan prinsip kebebasan beragama dan berpikir, agar tidak menimbulkan diskriminasi atau intoleransi terhadap kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda.
Secara keseluruhan, nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia serta prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui ke-Tuhanan yang Maha Esa saling melengkapi dan menjadi dasar dari sistem demokrasi di Indonesia. Namun, prinsip-prinsip ini harus dilaksanakan dengan baik dan seimbang dengan prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan, sehingga hak asasi manusia dihormati dan demokrasi di Indonesia dapat berfungsi dengan baik.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dan rintangan dalam memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaiki situasi ini, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan agar praktik demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945.
D. Umumnya, terdapat kesadaran bahwa masalah di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat namun memperjuangkan agenda politik mereka sendiri, yang berbeda dengan kepentingan sebenarnya masyarakat, merupakan sebuah isu yang sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Anggota parlemen harus memikul tanggung jawab mereka terhadap masyarakat yang mereka wakilkan dan harus memprioritaskan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memantau dan mengawasi kinerja para anggota parlemen serta memperjuangkan kepentingan mereka secara aktif.
E. Individu atau kelompok yang memegang kekuasaan karismatik yang bersumber dari tradisi atau agama dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Pasalnya, demokrasi dewasa saat ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, ada sudut pandang yang berargumen bahwa kepemimpinan karismatik dapat berperan dalam proses demokratisasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan dan kritisisme terhadap pihak-pihak yang memegang kekuasaan karismatik guna memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap memegang teguh nilai-nilai hak asasi manusia.