NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: ILMU KOMPUTER

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C
PRODI: S1 ILMU KOMPUTER

Menurut hasil analisis saya, video tersebut membahas tentang supremasi hukum. Prinsip supremasi hukum menyatakan bahwa hukum berada di atas semua pihak dan harus dijunjung tinggi oleh semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Ini berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu negara. Supremasi hukum menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Video tersebut juga membahas tentang kaitan HAM dengan supremasi hukum. Supremasi hukum dan hak asasi manusia saling terkait dan saling memperkuat. Supremasi hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Prinsip ini menjamin bahwa semua individu, tanpa pandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh diskriminasi. Supremasi hukum juga melindungi hak-hak asasi manusia dengan memastikan bahwa hukum dan proses peradilan yang adil diterapkan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Lalu adapula contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pentingnya supremasi hukum yaitu kasus penegakan korupsi. Dalam kasus ini, supremasi hukum menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C

Menurut hasil analisis saya, pemilihan langsung di tingkat daerah tidak sepenuhnya mencerminkan nilai dari Sila keempat Pancasila. Terjadi berbagai konflik dan interpretasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terutama menjelang tahun politik, muncul berbagai hoaks yang digunakan untuk mencemarkan nama baik lawan politik, baik melalui serangan fisik maupun serangan karakter, yang pada gilirannya memperburuk keadaan dan memperkuat perpecahan di dalam bangsa. Selain itu, pengaturan terkait pemilihan kepala daerah dalam undang-undang cenderung tidak jelas dan dapat diartikan dengan beragam cara.

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam menegakkan aturan pemilihan umum yang dapat menghindari kekacauan dan disintegrasi bangsa. Sila keempat Pancasila mewakili konsep demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan merupakan hal yang diharapkan. Melindungi demokrasi juga berarti melindungi hak-hak minoritas, termasuk calon kepala daerah yang berjuang sesuai dengan prinsip demokrasi yang tercermin dalam Sila keempat Pancasila.

NAMA: BIANKA ZAHIRRA PUTRI
NPM: 2217051115
KELAS: C

Menurut hasil analisis saya, video tersebut menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu:
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan sangat terbatas.
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa ini adalah masa emas demokrasi di Indonesia. Hampir semua elemen demokrasi ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Namun, demokrasi parlementer gagal.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara tiga kekuatan politik utama waktu itu, yaitu ABRI, Soekarno dan PKI.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Tiga tahun awal kekuasaan seolah-olah disalurkan kepada kekuatan masyarakatan. Setelah tiga tahun semuanya berubah.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi sekarang adalah Demokrasi Pancasila. Karakteristiknya berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer.